Tindakan Sewenang-wenang Polisi

Publisitas dan popularitas membuat aparat kepolisian terlena dan mengabaikan prosedur, bahkan mengintimidasi masyarakat. Masalah lama yang masih perlu ditangani hingga saat ini.

Konvoi polisi pada tahun 1970-an.

Aipda Monang Parlindungan Ambarita, sosok polisi yang gemar tampil di televisi, kini menjadi pemberitaan. Komandan Tim Tulang Punggung Raimas Polres Metro Jakarta Timur ini terkenal dengan operasi penertiban masyarakat yang ia selenggarakan setiap malam. Sosok Ambarita yang menakutkan kerap mengundang perhatian. Selain langganannya menangkap penjahat, Ambarita juga membuat nyali merinding saat menginterogasi orang yang dicurigai.

Aksi Ambarita saat bertugas dihadirkan kepada pemirsa di program televisi swasta dan akun Youtube Resmi Raimas Backbone. Sorotan media membuat nama Aipda Ambarita melejit bak selebritis. Namun, itu juga publisitas yang membuatnya tersandung kali ini. Dalam salah satu tayangan yang kemudian menjadi viral, Ambarita tertangkap kamera sedang memeriksa ponsel seorang pemuda yang sedang berkumpul di malam hari. Karena dianggap arogan dan tidak menghargai privasi, aksi ini menuai kritik dari publik.

Kabag Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengakui Ambarita telah melakukan kesalahan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP). Akibatnya, Ambarita harus menjalani pemeriksaan oleh Propam Polri. Kabar terakhir menyebutkan Aipda Ambarita telah dimutasi sebagai bintara Divisi Humas Polda Metro Jaya.

Tim Khusus Anti Bandit

Sorotan serupa juga terjadi di institusi kepolisian yang melibatkan Tim Khusus Anti Bandit (Tekab). Awalnya, Tekab bukanlah organ resmi kepolisian. Ini merupakan badan tambahan bagi Komdak (Komdak) Metro Jaya yang dibentuk karena meningkatnya angka kriminalitas di Jakarta. Tidak hanya volumenya, pada akhir tahun 1960-an, teknik dalam tindak pidana juga meningkat.

Di tahun perdananya, Tekab langsung menggebrak. Operasinya memiliki dampak yang signifikan dalam menghadapi kejahatan. Sepanjang tahun 1969, sebagaimana dilansir Kompas, 2 Februari 1970, sebanyak 12.547 kasus pidana di Jakarta ditangani. Jumlah itu melonjak drastis dari tahun sebelumnya yang berjumlah 6.953 kasus.

Tekab bukan polisi biasa. Karena jam operasional yang tinggi, seorang anggota Tekab harus memiliki kecerdasan dan mentalitas di atas rata-rata. Penampilannya juga tidak biasa: rambut pendek dan pakaian polos lengkap dengan pistol di pinggangnya. Tak ketinggalan walkie talkie Motorola – yang sempat menjadi tren saat itu: walkie Teke – untuk memudahkan komunikasi antar anggota Tekab.

Saat di bawah komando Mayor (Pol) Seman Partodihardjo, reputasi Tekab semakin populer. Teke' – begitu sebutan Tekab di kalangan bandit – menjadi momok menakutkan mulai dari pencopet amatir, pencopet, hingga perampok ternama. Pemalsu obat, pemerkosa, dan penyelundup juga termasuk.

Tekab biasanya beroperasi di daerah yang dianggap rawan kejahatan. Dengan teknik penyamaran, operasi Tekab seringkali berhasil.

"Seringkali jebakan anak buah Seman berhasil menyamar sebagai tukang becak atau pejalan kaki membawa banyak bandit ke pengadilan dengan kaki terluka terkena peluru sniper," tulis Tempo, 21 Desember 1974.

Tekab Jakarta segera menjadi model bagi kepolisian kota-kota besar provinsi lainnya. Tekab dibentuk di Bandung, Surabaya, dan Medan. Keberhasilan Tekab dalam menjalankan operasi kerap diberitakan secara heroik oleh media massa. Penerbitan media tersebut, menurut penulis Teguh Esha, jurnalis Jakarta tahun 1970-an, membuat popularitas Tekab sangat dekat di masyarakat meski pergerakan personelnya tidak terlihat.

“Dulu Tekab ini terkenal, berwibawa,” kata Teguh Esha kepada Historia beberapa tahun lalu.

Disabilitas Tekab

Akibat popularitasnya, citra Tekab rentan disalahgunakan. Baik itu dilakukan oleh individu atau orang-orang di kepolisian. Fenomena Tekab palsu juga sering terjadi.

Kasus publik yang paling menghebohkan terjadi pada 1973. Tiga personel Tekab terlibat pelanggaran hukum berat. Ketiganya adalah Letnan Polisi Chairul Bahar Muluk dan dua pembantunya: Peltu Sutaryo dan Pelda I Wayan Mangku. Mereka dinyatakan bersalah atas kematian seorang napi bernama Martawibawa alias Tan Tjong dalam pemeriksaan. Dalam persidangan Pengadilan Militer, terbukti Chairul Bahar Muluk mengalami penganiayaan berat terhadap Martawibawa.

Kasus Martawibawa mencoreng citra Tekab sebagai polisi yang terkesan brutal. Padahal, Tekab sebelumnya disanjung sebagai pelindung masyarakat. Situasi ini membuat Panglima Tekab Mayor Seman dilema.

“Tidak bertindak keras, penjahat semakin parah – dan jelas masyarakat mengutuk polisi. Bertindak keras (apalagi sampai ada yang meninggal), masyarakat akan mengkritisi polisi," katanya dalam Tempo, 17 Juli 1973.

Kasus Martawibawa masih panas, di tahun yang sama aparat Tekab kembali bertindak sewenang-wenang. Aksi main hakim sendiri, seperti dilansir Majalah Express, 18 Mei 1973, terjadi di Desa Guntur, Jalan Gembira II, Jakarta, sekira pukul 05.30 pagi. Empat personel kepolisian dari kesatuan Komsekko 712 Pasar Baru telah membuat panik penduduk sekitar karena tindakan mereka mengobrak-abrik rumah seorang tersangka buron. Terdakwa adalah direktur suatu perusahaan teknik yang tidak bersalah menggelapkan uang sebesar Rp350.000.

Petugas polisi tersebut menanyakan keberadaan sang direktur. Namun, karena yang dicari tidak di tempat, para polisi itu langsung menggeledah seisi rumah, termasuk kamar nyonya rumah yang masih terlelap tidur. Penggeledahan dilakukan tanpa mempelihatkan surat perintah, juga itikad yang santun. Sang nyonya rumah terbangun ditemukan diperiksa tanpa izin, lalu menegur aparat yang tidak diundang itu. Siapa nyana, polisi yang menggeledah malah lebih galak seraya membentak, “Tekab Jakarta masuk mana saja bebas.” Keempat petugas itu berpesan agar besok pagi sang sutradara menyerahkan diri serta penghuni rumah andai perintah itu tidak dipenuhi.

Kasus penggeledahan tersebut segera menjadi isu di Polda Metro Jaya. Juru bicara Polisi Metro Jaya menyatakan bahwa cara seperti itu tidak benar. Ia menyalahi prosedur yang berlaku di kepolisian.

“Itu merupakan salah satu contoh dari tindakan menyalahi prosedur,” kata Kadispen Komdak Metro Jaya AKBP Nyonya Pramono, dikutip Ekspress.“Seharusnya petugas Komsekko 712 Pasar Baru menghubungi terlebih dahulu kantor polisi setempat, yaitu Komsekko 743 Setia Budi untuk kemudian bersama-sama melakukan penangkapan. ”

Dalam pertemuan Kopkamtib yang dihadiri Kapolri Jenderal Widodo Budidarmo, Pangkopkamtib Jenderal Soemitro meluapkan amarahnya. Soemitro jengkel dan tidak mau lagi mendengar bercokolnya “polisi kampungan”. Sejak saat itu, Tekab memasuki masa transisi. Peran Tekab semakin tereduksi pada masa kepemimpinan Kapolri Jenderal Awaloedin Djamin (1978-1982) yang menggalakkan kebijakan baru seperti Sistem Keamanan Lingkungan alias Siskamling.

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama