Rencana Pembunuhan Soekarno, Yani, serta Soebandrio

Presiden Soekarno pernah mengindikasikan bahwa ada upaya jahat pihak asing terhadap dirinya dan dua pembantu utamanya.

Soebandrio, Soekarno dan Ahmad Yani

Untuk pertama kalinya sejak reformasi dimulai, ancaman pembunuhan menargetkan pejabat tinggi negara. Hal itu disampaikan langsung Kapolri Jenderal Tito Karnavian usai kerusuhan menanggapi hasil pemilu 21-22 Mei 2019. Mereka yang menjadi sasaran pembunuhan antara lain Jenderal (Purn) Wiranto (Menkopolhukam), Jenderal (Purn) Luhut Panjaitan (Menko Kemaritiman), Jenderal Pol. . Budi Gunawan (Kepala Badan Intelijen Negara), dan Yunarto Wijaya (Kepala Badan Survei Charta Politica).

Mantan Kepala Staf Kostrad, Mayor Jenderal (Purn.) Kivlan Zein disebut-sebut berada di balik rencana pembunuhan tersebut. Kivlan sendiri dan orang-orang yang ditugaskan untuk melakukan pembunuhan telah ditangkap. Mereka dinyatakan sebagai tersangka dan diancam dengan makar.

Tindakan makar dengan cara membunuh juga pernah terjadi pada masa Presiden Sukarno. Pada 28 Mei 1965, Sukarno sendiri mengatakan hal itu di depan para Panglima Komando Militer Indonesia saat berpidato di Gedung Olah Raga, Senayan. Mereka yang menjadi sasaran pembunuhan adalah Presiden Sukarno, Menteri Panglima Angkatan Darat Letjen Ahmad Yani, dan Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Soebandrio. Yani dan Soebandrio adalah pembantu utama Sukarno.

"Salah satu rencananya, untuk membunuh beberapa pemimpin Indonesia, Soekarno, Yani, Soebandrio, itu yang pertama harus om zeep gebracht, harus dibunuh. Bahkan kalau bisa, sebelum Konferensi Aljazair," kata Bung Karno dalam pidatonya yang berjudul "Imperialis Ingin Menyerang, Kita Harus Siap" termasuk dalam kumpulan pidato Bung Karno: Masalah Pertahanan-Keamanan.

Menurut Sukarno, rencana pembunuhan itu datang dari kaum imperialis atau dalam istilahnya disebut nekolim (neo kolonialisme dan imperialisme). Secara implisit, nekolim merujuk pada Amerika Serikat (AS) yang memimpin blok Barat di kancah Perang Dingin. Sejak pertengahan 1950-an, AS telah merencanakan untuk menggulingkan Sukarno dengan mensponsori pemberontakan PRRI-Permesta.

Sukarno melanjutkan, jika pembunuhan itu gagal, serangan terbatas akan dilakukan. Triknya adalah mengungkap rahasia Soekarno, Yani, dan Soebadro. Apakah itu terkait dengan skandal pribadi atau tindakan memalukan lainnya. "Jadi rakyat akan memberontak, memberontak terhadap Sukarno, Yani, dan Soebandrio," kata Sukarno.

Tudingan Sukarno itu berdasarkan temuan dokumen rahasia yang disampaikan Soebandrio melalui Badan Intelijen Pusat (BPI). Dokumen tersebut bermula dari aksi massa demonstran terhadap Kedutaan Besar Inggris di Jakarta dan kediaman pembuat film Hollywood Bill Palmer di kawasan Puncak. Menemukan salah satu surat mencurigakan yang ditujukan kepada Kantor Luar Negeri Inggris. Isinya kesepakatan antara Duta Besar Inggris Andrew Gilchrist dan Duta Besar Amerika dengan bantuan sejumlah dewan umum di Angkatan Darat (teman-teman tentara lokal kita) untuk menggulingkan rezim Sukarno.

Belakangan, dokumen yang dikenal sebagai “Dokumen Gilchrist” itu dinyatakan palsu karena diragukan keasliannya. Menurut Anthony Dake dalam buku disertasinya In The Spirit of The Red Bull: Indonesia Communist Between Moscow and Peking 1959-1963, Soebandrio adalah pemalsu Dokumen Gilchrist. Soebandrio yang tidak teliti memeriksa keaslian dokumen itu, langsung menyerahkannya kepada Sukarno untuk kepentingan politik tertentu.

Tetapi menurut Peter Dale Scott, mantan diplomat Kanada dan ilmuwan politik Universitas California, sejak awal Mei 1965 pemasok militer Amerika yang memiliki hubungan dengan CIA (terutama kelompok Lockhead) sedang menegosiasikan penjualan peralatan dengan komisi melalui jasa perantara. Hal ini ditujukan kepada militer Indonesia di luar kelompok Yani dan Nasution sebagai pimpinan resmi tentara.

“Hadiah itu ditujukan untuk para pendukung faksi ketiga yang sampai sekarang tidak dikenal di Angkatan Darat, yaitu Mayor Jenderal Suharto,” tulis Scott dalam artikelnya yang terkenal “U.S. dan Penggulingan Sukarno, 1965--1967” (CIA dan Penggulingan Sukarno) diterbitkan dalam jurnal Pacific Affairs (1985). Scott menyebutkan bahwa Suharto memiliki seorang utusan yang memiliki hubungan lama dengan dinas intelijen Amerika, CIA, bernama Kolonel Walandouw.

Senada dengan Scott, tokoh PNI Manai Sophiaan dalam Penghormatan yang Berhak: Bung Karno Tidak Terlibat G30S/PKI, mengatakan prasangka Sukarno soal ancaman terhadap dirinya memang benar. Pendapat Sophiaan mengacu pada kesamaan dokumen Departemen Luar Negeri dan CIA yang tidak diklasifikasikan.

Padahal dalam sejarah, ancaman pembunuhan seperti yang dikemukakan Sukarno tidak pernah terjadi. Namun, posisi politik Sukarno, Yani, dan Soebandrio ditentukan setelah peristiwa Gerakan 30 September 1965 meletus. Ini adalah akhir dari rezsaya Soekarno.

Yani tewas dalam insiden pagi jahanam 1 Oktober 1965. Pimpinan AD kemudian berpindah kepada Soeharto. Soebandrio ditangkap dan kemudian dipenjarakan selama 30 tahun. Itupun atas perintah dari Soeharto yang memperoleh mandat Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) 1966. Sukarno terjungkal dari kekuasaannya yang pada akhirnya didukung oleh Soeharto. Demikianlah masa Orde Baru dimulai.

Entah makar atau bukan, di balik sejarah seputar penggulingan Sukarno, narasi menjadi motivasi di kalangan sejarawan maupun pemerhati sejarah sampai saat ini.

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama