Menghukum Polisi Brutal

Kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian berulang kali terjadi. Pada 1970-an, anggota tim khusus anti-bandit menemukan kasus pelanggaran hukum: memukuli tahanan sampai mati.

Chaerul Bahar Muluk (bertopi polisi), anggota Tekab yang menjadi terdakwa dalam vonis kasus Martawibawa, 5 Maret 1973.

Kasus penganiayaan yang dilakukan polisi sepertinya tidak pernah ada habisnya. Baru-baru ini, sebuah rekaman video viral memperlihatkan personel Brimob membanting seorang mahasiswa yang berunjuk rasa di depan kantor Bupati Tangerang. Bagaikan pegulat di atas ring, Brimob memutar dan menikam tubuh pemuda itu ke trotoar. Usai aksi 'smackdown', mahasiswa tersebut tampak kejang-kejang karena merintih kesakitan. Publik juga mengecam perilaku brutal anggota Brimob yang identitasnya dikenal sebagai Brigadir NP.

Kasus serupa juga menggemparkan institusi kepolisian pada 1970-an. Martawibawa alias Tan Tjong ditemukan tewas di tahanan. Sejumlah tanda kekerasan ditempelkan di tubuh tersangka kasus makelar mobil dan keimigrasian. Matanya hitam, rahangnya bergeser, kepalanya terluka, dan tangan serta kakinya melepuh. Kekerasan tersebut melibatkan tiga orang anggota tim khusus anti bandit atau yang lebih dikenal Tekab.

“Iptu Chairul Bahar Muluk – Aip Sutardjo dan Brigadir I Wayan Mangku. Tiga petugas dari tim operasi anggota Tekab menyebabkan terdakwa Martawibawa menjadi mayat di tahanan polisi, "kata Majalah Ekspres, 15 Juli 1973.

Tekab dibentuk pada tahun 1969 oleh Komando Kepolisian Daerah (Komdak) Metro Jaya untuk mengatasi masalah kriminalitas di Jakarta. Pada tahun 1972, terjadi peleburan Detektif Keliling (Resmob, sekarang Brimob) menjadi Tekab. Sejak saat itu, tidak sembarang polisi bisa menjadi anggota Tekab. Seorang anggota Tekab harus memiliki sejumlah kualifikasi khusus, seperti pemberani, jago silat, kuat fisik, dan jago menembak. Teke', begitu Tekab dipanggil oleh para bandit, menjadi momok yang membuat nyali merinding. Namun, peristiwa Martawibawa mencoreng citra Tekab yang kala itu cukup terpandang dalam menangkap bandit ibu kota.

Iptu Chairul Bahar Muluk menjadi pelaku utama penganiayaan terhadap Martawibawa. Perwira pertama, 24 tahun, adalah taruna lulusan Akademi Kepolisian. Postur tubuhnya atletis, tinggi, dan tegap. Seperti diberitakan Tempo, 14 Juli 1973, Muluk mengaku kesal dengan Martawibawa yang dinilai memberikan informasi rumit saat diinterogasi. Selain itu, Muluk merasa diadu domba saat Martawibawa mengaku sudah melaporkan kasusnya ke kejaksaan. Tak kuasa menahan emosi, Muluk memukuli Martawibawa berkali-kali hingga tewas.

 “Chaerul Bahar Muluk meletakkan tangannya di tubuh Martawibawa. Korban tidak tertawa terbahak-bahak karena senang, tapi meringis kesakitan,” tulis Tempo. Sementara itu, Sutardjo dan Wayan Mangku disebut-sebut menemani Muluk saat pemeriksaan.

Jejak kekerasan Bahar Muluk memang sudah teridentifikasi sejak zaman taruna. Menurut Rum Ally dalam Lintas Jalur Kekuatan Militer Otoritarian: Gerakan Kritis Mahasiswa Bandung di Panggung Politik Indonesia, 1970-1974, Muluk menjadi salah satu terdakwa dalam kasus pemukulan dan penembakan terhadap mahasiswa ITB bernama Rene Conrad pada tahun 1970. berpakaian preman dan mengarahkan revolver Colt kaliber 38 ke arah Rene. Namun, Muluk membantah bahwa penembakan dipicu oleh dirinya karena senjata telah berpindah tangan.

Setelah terbebas dari jerat hukum, Bahar Muluk dapat berjalan dengan lancar menyelesaikan pendidikannya. Namun, Muluk tampaknya tidak belajar dari pengalaman. Setelah menjadi polisi berseragam Tekab, ia menemukan kasus kekerasan lain yang berujung pada pembunuhan. Korban, Martawibawa, tak lain adalah seorang tersangka yang sedang diperiksa oleh Muluk sendiri.

Kasus penganiayaan Martawibawa membawa Muluk ke Pengadilan Militer Jakarta. Di pengadilan, Muluk terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penganiayaan saat memeriksa Martawibawa, yang mengakibatkan kematian korban. Muluk divonis tiga tahun penjara sedangkan dua rekannya masing-masing satu setengah tahun. Selain itu, Muluk juga diberikan hukuman tambahan berupa penundaan kenaikan pangkat selama tiga tahun dan tidak diperbolehkan menduduki jabatan terkait ujian.

Pelanggaran hukum yang menyeret aparat Tekab membuat Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib) Jenderal Soemitro angkat bicara. Dalam rapat Kopkamtib yang dihadiri Kapolri Jenderal Widodo Budidarmo itu, Soemitro memberikan teguran keras. Seperti dilansir Ekspres, 18 Mei 1973, Soemitro mengaku tak mau mendengar soal "polisi" yang sudah bercokol.

Hal senada diungkapkan Mayor Seman, Komandan Tekab Komdak VII Metro Jaya. Dikutip Kompas, 25 Juni 1973, Seman berharap Tekab sedapat mungkin tidak menggunakan kekerasan lagi. Ia pun mengaku sangat sulit mengontrol emosi bawahannya saat memeriksa tersangka.

"Aku tidak mau peristiwa Martawibawa berulang kembali, hingga anggota-anggota saya menghadap Mahkamah ABRI,” ujar Seman.

Dengan terhukumnya Chareul Bahar Muluk dan rekan-rekannya, berakhirlah kasus Martawibawa. demikian, kasus tersebut sempat bikin geger masyarakat. Kesan brutal yang melekat pada polisi kepolisian dalam peristiwa itu tidak dapat dihindari. Namun, kepercayaan kepada institusi kepolisian pemulihan setelah proses Pengadilan Militer digelar secara terbuka. Seperti disampaikan Mochtar Lubis dalam tajuk harian Indonesia Raya, 6 Juni 1973, masyarakat gembira melihat bahwa alat-alat negara tidak kebal terhadap hukum.

“Dengan ditegakannya kepemilikan hukum di negeri kita,” kata Mochtar Lubis, “semoga alat-alat negara akan lebih berhati-hati menjalankan tugas-tugas mereka dan rakyat akan merasa lebih tenteram dalam jaminan hukum di Tanah Airnya sendiri.”

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama