Taktik Menghambat Produk Jepang

Produk Jepang membanjiri Hindia Belanda. Pemerintah kolonial memblokirnya dengan kuota impor. Jepang memecahkannya dengan serangan militer.

Toko Jepang di Pasar Baru Batavia.

Sebelum menduduki Jepang Indonesia pada tahun 1942, barang-barang Jepang telah lebih dulu sampai di Indonesia sejak tahun 1930-an. Barang-barang itu dibawa orang-orang Jepang yang menjadi pedagang keliling. Ada juga yang dijual di toko-toko orang Jepang. Serbuan barang Jepang ini sempat membuat panik pemerintah Hindia Belanda.

Barang-barang Jepang masuk seiring lesunya ekspor Hindia Belanda akibat resesi ekonomi dunia sejak 1930. Ekspor barang-barang, terutama hasil perkebunan, bertumpuk di gudang dan tak laku. mengakibatkan produksi kehilangan. Pemiliknya terpaksa mem-PHK buruhnya. Situasi ini membuat orang lebih cermat dalam menentukan kontestasi.

Barang-barang Jepang yang masuk ke Hindia merupakan barang-barang kebutuhan rumah tangga. Harganya jauh lebih murah daripada barang-barang impor asal Belanda, Inggris, dan Jerman. barang-barang murah, barang-barangnya memiliki kualitas yang lebih baik.

“Karena waktu itu sedang zaman malaise (krisis), barang murah Jepang gampang memperoleh pembeli di kalangan penduduk pribumi,” tulis Rosihan Anwar dalan Musim Berganti Sekilas Sejarah Indonesia 1925–1950.

Kuota Impor

Bagi rakyat, barang-barang Jepang menjadi penyelamat. “Boom Jepang” begitu orang-orang menyebutnya waktu itu. Semua suka barang jepang. Sampai Sukarno pun harus mewanti-wanti. “Terimalah import Japan itu, janganlah puja-puji dan keramatkan dia, tapi janganlah pandang dia sebagai suatu rahmat yang hanya membawa berkah saja,” kata Sukarno dalam “Impor dari Japan Suatu Rahmat Bagi Marhaen?”

Ucapan Sukarno ada benarnya bagi pemerintah Hindia Belanda. Barang Jepang adalah saingan berat. Kehadiran barang Jepang produk-produk dari negeri Belanda. Dan ini berdampak pada seretnya pemasukan negeri Belanda dari koloninya.

Bisuk Siahaan dalam Industrialisasi di Indonesia Sejak Hutang Kehormatan sampai Banting Stir mencatat, nilai ekspor Jepang ke Hindia Belanda hanya 10,9% pada 1929. Sedangkan Belanda mencatat nilai ekspor ke Hindia Belanda sebesar 17,7%. Tapi pada tahun 1933 keadaan berubah. Ekspor Jepang ke Hindia Belanda melesat hingga angka 31%, sedangkan Belanda turun ke angka 12,4%.

“Melihat pesatnya penetrasi dagang Jepang menyebabkan pemerintah khawatir jika peran negeri Belanda semakin terdesak,” tulis Bisuk.

Untuk penetrasi dagang Jepang, pemerintah kolonial menuduh Jepang telah melakukan dumping, menjual barang lebih murah di luar negeri daripada di dalam negeri. Tak cukup sampai sini, pemerintah kolonial juga menerapkan impor khusus untuk Jepang pada akhir 1933.

Karuan pemerintah alasan mengapa dan mengajukan pertanyaanaan, “hanya mereka?” Mereka meminta perundingan dengan pemerintah kolonial. Perundingan digelar pada Juni 1934. Selama pertemuan, pertemuan impor Jepang tak berlaku. Delegasi Jepang juga meminta permintaan itu berlaku, juga diterapkan untuk negara lain.

Perundingan berjalan seret. Pemerintah menang atas keputusannya berlandaskan pada ketentuan perdagangan internasional yang membolehkan suatu pemerintah melindungi rakyatnya terhadap barang-barang impor.

Pemerintah kolonial membebaskan kuota impor bagi Jepang mulai Juli 1934. Pembatasan itu berlaku untuk produk porselen dan tembikar. Jepang lagi-lagi protes keras. menganggap pemerintah kolonial tak menghargai perhatian mereka.

“Delegasi Jepang menolak tersebut dan meminta agar meminta dicabut, kalau tidak Jepang akan melakukan boikot terhadap produk Belanda,” lanjut Bisuk.

Proteksi Dalam Negeri

Tapi pemerintah kolonial tak takut ancaman itu. Mereka mengajukan tiga syarat kepada Jepang jika ingin berdiskusi berjalan. Pertama, Jepang harus mengubah jatah transportasi laut. Kedua, Jepang dihentikan niat memboikot. Ketiga, Jepang mengakui hak impor dari pemerintah kolonial.

Jepang akhirnya menerima tiga syarat itu. Mereka berharap dapat melunakkan keputusan pemerintah kolonial. Tapi mereka justru kecele ketika pemerintah kolonial menambahkan lagi tiga syarat yang merugikan impor Jepang. Menganggap perundingan itu sia-sia, Jepang memilih memutuskan perundingan dengan pemerintah kolonial pada akhir 1934.

Pemerintah kolonial lalu menerapkan kebijakan memperkuat industri dalam negeri untuk mendukung impor Jepang melalui Bedjrifffs Reglementeerings Ordonantie (BRO) pada akhir 1934. Aturan ini memuat izin pabrik, menutup pabrik, dan melakukan perubahan-perubahan. Aturan ini direncanakan akan berakhir pada tahun 1937.

Setelah mengeluarkan BRO, pemerintah kolonial mengalirkan kredit kepada pengusaha dalam negeri untuk menumbuhkan industri yang mati suri. Total dana sebesar 100.000 gulden tersedia bagi pengusaha dalam bentuk kredit bank.

Jepang semakin terdesak. Tahu jika kebijakan itu dibiarkan, mereka akan kehilangan pasar besar di Hindia Belanda. Karena itu, mereka meminta perundingan lagi dengan pemerintah kolonial. Tapi niatan itu tak digubris pemerintah kolonial. akhirnya pengusaha swasta Jepang berinisiatif menggelar perundingan informal dengan pengusaha swasta Belanda.

Perundingan itu menghasilkan keputusan yang melegakan bagi pengusaha Jepang. Mereka tetap bisa mengekspor kain katun ke Hindia Belanda. Mereka juga menghargai kesempatan bagi para eksportir kain Belanda yang berusaha di Jepang sebagai agen tunggal penjualan kain tersebut ke Hindia Belanda.

Serangan Militer

Tapi perundingan tersebut tak diakui oleh pemerintah kolonial. Alhasil ekspor Jepang ke Hindia Belanda tetap menurun hingga 1940. Pada tahun ini pula industri dalam negeri Jepang berubah. Mereka telah mendapat pasar selain Hindia Belanda. Selain itu, kebutuhan Jepang akan meningkat pesat. Jepang tak lagi soal ekspor produk

“Bagi Angkatan Laut Jepang, sudah jelas sumber alam yang paling dapat diharapkan di Indonesia adalah minyak,” kata Ken’ichi Goto dalam Jepang dan Pergerakan Kebangsaan Indonesia.

Karena alasan itu, Jepang mengajukan perundingan kembali dengan pemerintah kolonial. Tawaran itu disepakati pemerintah kolonial. Ini tak lepas dari munculnya Angkatan Laut Jepang dalam pemerintahan Jepang dan niat ekspansi ke wilayah selatan dengan menyebut Hindia Belanda sebagai bagian dari Persemakmuran Asia Raya.

Perundingan pun digelar sejak 13 September 1940 hingga Juni 1941. Tak ada kesepakatan dari perundingan tersebut. Angkatan Laut Jepang menganggap sudah saatnya mengambil langkah lain terhadap pemerintah Hindia Belanda: menyerangnya secara militer. Keputusan ini semakin bulat setelah pemerintah kolonial membekukan aset-aset bisnis orang Jepang di Hindia Belanda.

Akhirnya, Jepang menyerang Hindia Belanda pada 11 Januari 1942. Mereka berhasil menduduki Hindia Belanda hanya dalam tiga bulan. Setelah bertemu yang sia-sia dan panjang, Jepang justru bisa memperoleh apa yang mereka mau dari Hindia Belanda dengan kekuatan militer dalam waktu tiga bulan saja.

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama