Berkaca pada Perekonomian Rakyat Bung Hatta

Koperasi warisan Bung Hatta disalahpahami. Kapitalisme merajalela.

Mohammad Hatta alias Bung Hatta terinspirasi dari koperasi asal Skandinavia dan Taman Siswa.

Perayaan HUT RI ke-76 tak akan dimeriahkan perlombaan-perlombaan gembira seperti tahun-tahun sebelumnya. Pandemi Covid-19 akan mengumumkan peringatan 17-an nanti dengan “perlombaan” bertahan hidup rakyat Indonesia, terutama kelas menengah-bawah.

Pasalnya, sejak pandemi Covid-19 melanda dua tahun silam, perekonomian rakyat kecil didirikan. Apa yang dilakukan pemerintah sejak menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sejak Juli 2021, sambil memperhatikan bantuan sosial yang mereka terima terima kasih carut-marut entah siapa yang mencatut.

tidak akan sepenuhnya mengatasi masalah, tidak ada salahnya kita kembali menengok pemikiran ekonomi kerakyatan Bung Hatta, yang bulan ini sedang diperingati hari kelahirannya. Pemikiran ekonomi kerakyatan yang memecah belah Bung Hatta masih sangat relevan untuk diteladani generasi muda dan para pengambil kebijakan saat ini.

Pemikiran itulah poin penting yang dibahas dalam Webinar “Bung Hatta Inspirasi Kemandirian Bangsa” dalam rangka Pekan Bung Hatta di kanal Youtube BKPN PDIP pada Kamis (12/8/2021).

Dalam webinar itu, budayawan sekaligus jurnalis senior Hasril Chaniago mengungkapkan bahwa demokrasi Indonesia mengarah pada demokrasi Barat yang pernah dikhawatirkan Bung Hatta. Sepulangnya dari Belanda pada 1932, Bung Hatta menuangkan pemikirannya demokrasi Barat dalam Kumpulan Karangan, Jilid I. Di situ ia mengungkapkan bahwa bila Indonesia kelebihan demokrasi Barat yang didasarkan, maka demokrasinya akan dikuasai pemilik kapital.

Bung Hatta mengkritik bahwa dalam demokrasi Barat, kaum kapitalis yang terkecil menguasai kehidupan banyak orang. Maka golongan yang kuat itulah yang memberi rupa pada demokrasi. Kemarin (September 2020, red) kita dengar sendiri dari Menkopolhukam, Pak Mahfud MD, bahwa calon-calon kepala daerah 92 persen dibiayai oleh cukong. Maka kita berpikir, apakah kita sudah mengingkari dasar-dasar pendiri bangsa kita?” ungkap Hasril.

Yang terpenting dalam pemikiran Hatta, lanjut Hasril, yang menjadi dasar demokrasi Barat adalah praktik yang menyimpang dari konsep demokrasi sejak Revolusi Prancis di akhir abad ke-18 yang seyogyanya menghasilkan kebebasan, adil, dan persaudaraan.

Maka ketika merumuskan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 di Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), “dwitunggal” Bung Hatta dan Bung Karno sepemikiran soal perekonomian: mesti berpihak pada rakyat. Poin perekonomian Bung Karno yang berdasarkan kekeluargaan dan sumber daya alam (SDA) mesti dikuasai negara demi kemakmuran rakyat, kemudian diwujudkan Bung Hatta dalam Pasal 33 UUD 1945.

“Bung Hatta mempelajari itu dari negara-negara Skandinavia (Eropa Utara), di mana pengelolaan SDA sampai sekarang pun konsisten. Semisal di Norwegia, menurut konstitusi, seluruh hasil SDA digunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat. Kelebihannya baru untuk membangun infrastruktur yang besar,” lanjut Hasril.

Di awal kemerdekaan, tentu Bung Hatta insyaf bahwa masyarakat Indonesia masih harus dibiasakan dalam masa transisi dari kapitalisme kapitalisme sejak era kolonialisme beralih menjadi sistem yang cenderung sosialisme. Oleh karenanya, Bung Hatta tidak menolak investasi keras kredit, utang, atau asing. Namun, Bung Hatta berupaya ekonomi rakyat diberdayakan lebih dulu sebagai fondasinya.

“Hatta juga rajin rajin menabung. Ia juga tidak boleh dirutang di luar negeri. Pada 1946 ada konferensi ekonomi di Yogya dan Bung Hatta sebagai peningkatan produktivitas rakyat. Jadi Bung Hatta berulangkali mengatakan kita harus memenuhi kebutuhan dalam negeri secara mandiri. Titik tolaknya kita jangan ekspor bahan mentah. Yang diekspor adalah barang jadi,” timpal putri sulung Bung Hatta Meutia Farida Hatta.

Hal senada ekonom senior sekaligus menantu Bung Hatta Sri Edi Swasono. Menurutnya, kemandirian produksi dalam negeri sangat penting untuk perluasan lapangan pekerjaan. Kemandirian yang dimaksud adalah mengolah sendiri SDA Indonesia lalu mengekspornya ketika sudah menjadi barang jadi.

“Sekarang kita lihat-jawab sendiri, apakah bumi, air, dan tanah kita sudah digunakan untuk kemakmuran rakyat? Inilah. Bung Hatta juga mengatakan hati-hati sekali, jangan mengekspor bahan mentah, harus diolah jadi barang jadi sehingga luas pasaran dalam negeri. Pasaran dalam negeri untuk memberi pekerjaan orang-orang Indonesia sendiri agar bisa meningkatkan daya beli rakyat. Inilah konsepsi Bung Hatta,” timpal Edi.

Maka bagi Bung Hatta, akan lebih ideal jika kemandirian ekonomi rakyat sudah kuat maka modal asing bisa masuk asalkan tidak mengganggu kemandirian ekonomi rakyat itu sendiri. Syarat yang tak kalah penting adalah transfer teknologi agar tidak melulu bergantung pada modal dan tenaga kerja asing.

“Beliau juga mencontohkan pabrik semen Gresik. Tender internasionalnya memenangkan McDonald Concern dan Bung Hatta kasih syarat transfer teknologi itu. Mulanya perusahaan Amerika itu enggak mau tapi Bung Hatta bilang akan tender ulang jika mereka enggak mau. Akhirnya mereka mau dan dikirimlah orang-orang Indonesia untuk melihat pembuatan mesin-mesin pabrik itu dan pabrik semen Gresik jadi pabrik semen BUMN terbesar sampai sekarang,” sambung Hasril.

Sayangnya banyak syarat yang penting untuk kemandirian ekonomi seperti itu begitu saja di masa Orde Baru. Kondisi semakin parah karena pemerintah mesti dua kali berutang pada IMF untuk menambal kerusakan krisis ekonomi 1997.

“Terakhir (pinjaman kedua IMF) 15 Januari 1998, kita melihat seorang direktur pelaksana IMF Michel Camdessus berpangku tangan ketika presiden (Soeharto) hutang IMF. Ini sudah melanggar (pemikiran) Hatta tentang prinsip-prinsip kita memakai syarat-syarat dari kita sendiri. Di masa setelahnya kita juga seperti harus membayar utang lewat (pinjaman) utang lagi. Jadi apakah kita sudah mengamalkan pelaksanaan dari pesan kemandirian Bung Hatta dan Bung Karno? Tentu jawabannya ada pada diri kita semua,” lanjutnya.

Koperasi Menurut Hemat Hatta

Satu lagi warisan Bung Hatta untuk mendukung perekonomian rakyat hingga kini jalan gagasan koperasi. Padahal, di awal kemerdekaan koperasi di Indonesia barang baru.

Perkoperasian yang bermula dari Inggris pada tahun 1844 kala kaum buruh mendirikan koperasi pertama, The Pioneers, untuk memenuhi kebutuhan pokok secara mandiri. Sistem itu kemudian tersebar ke seluruh dunia. Di Hindia Belanda, Raden Bei Aria Wirjaatmadja lembaga kredit rakyat Hulp en Spaar di Purwokerto pada 1896.

Koperasi kemudian tumbuh subur dan dijadikan salah satu alat politik sejumlah organisasi dan partai penentang pemerintah kolonial. Sebagai tanggapannya, pemerintah kolonial mengeluarkan besluit (Keputusan pemerintah) Nomor 431 tanggal 7 April 1915 untuk membatasi koperasi. Setiap koperasi baru yang didirikan, menurut besluit itu, harus mengatur gubernur dan mewajibkan membayar 50 gulden.

Bung Hatta sendiri menggalakkan koperasi yang sejak awal masih belajar di Eropa pada 1920-an. Namun ketika pulang ke Hindia Belanda, koperasi yang ada tak sesuai dengan kaidah-kaidah yang ia lihat di Skandinavia dan Ki Hadjar Dewantoro dengan Taman Siswa-nya. Ia melontarkan banyak kritik saat melihat koperasi-koperasi yang cenderung intimidatif kepada masyarakat sekitar dan mengejar keuntungan belaka seperti korporat pada umumnya.

“Koperasi berdasarkan atas asas kekeluargaan, karena koperasi menyatakan kerja sama antara para anggotanya sebagai suatu keluarga dan tanggungan bersama. Menurut Hatta, asas kekeluargaan yang diambil dari Taman Siswa yang menggambarkan hubungan guru-murid sebagai satu keluarga yang berlawanan dengan hubungan antara buruh dan majikan,” tulis Yohanes Harsoyo dalam Ideologi Koperasi Menatap Masa Depan.

Untuk itulah Bung Hatta mencontohkan bagaimana cara membuktikan koperasi sesungguhnya, bahkan saat ia sedang diasingkan. Di Banda Neira pada 1936, misalnya, ia bersama Sutan Sjahrir dan Iwa Kusuma Sumantri memberdayakan ekonomi masyarakat lokal dengan membangun Perkoempoelan Banda Moeda (Perbamoe). selain bergerak di bidang sosial, pendidikan, dan olahraga, Perbamoe memiliki koperasi.

“Anggota yang aktif mula-mula 13 orang. Oom Hatta, Oom Sjahrir, dan Oom Iwa jadi donatur tetap. Salah satu usaha adalah koperasi dengan bimbingan Oom Hatta. Bila ada perahu datang membawa hasil bumi, muatannya sering dimonopoli oleh koperasi dan kemudian dijual kepada penduduk. Hasilnya untuk kas perkumpulan,” tulis Rosihan Anwar dalam Mengenang Sjahrir.

Dengan monopoli itu, mereka bisa jalur distribusi sehingga membuat harga asli barang tak beda jauh dari harga jualnya. Masyarakat diuntungkan lewat harga lebih murah, petani atau nelayan tak merugi, dan kemudahan akses pendidikan karena keuntungan dari koperasi bisa untuk subsidi perpustakaan yang bisa diakses semua orang.

Maka ketika sudah keuangan merdeka, gagasan koperasi turut diperhatikan dan dirumuskan Bung Karno (ketua panitia perancang UUD), Bung Hatta (panitia dan perekonomian), dan Abikoesno Tjokrosoejoso (panitiaan tanah air) lewat 33 Ayat 1 UUD 1945.

Perkoperasian Indonesia pun berjalan sebagaimana mestinya diangankan Bung Hatta. Dalam Kongres Koperasi Indonesia di Bandung pada 17 Juli 1953, Bung Hatta didaulat jadi “Bapak Koperasi Indonesia”. Lima tahun atau dua tahun setelah Hatta mundur dari jabatan wakil presiden, keluar UU No. 79 Tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi.

Namun sejak beralih ke Orde Baru, koperasi mulai tidak berjalan sebagaimana mestinya. Mulai kalah bersaing dengan para kapitalis, di perkoperasian Indonesia sendiri mulai terdapat banyak sindikat dan pencampuradukkan fungsi dan peranan koperasi dalam pusaran politik. itu berlangsung hingga masa Reformasi. Maka putri proklamator Bung Karno cum Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri sampai tepok jidat melihat kondisi koperasi di Indonesia.

“Koperasi sampai hari ini maju-mundur saja. Dulu saya di DPR waktu itu ada yang namanya KUD (Koperasi Unit Desa), sampai pusing saya mikirnya. Ini sebenarnya koperasi apa? KUD di desa pengurusnya bukan rakyat tapi pemimpin-pemimpin desa. Koperasi yang diinginkan Pak Hatta itu bagaimana? Gitu lho. Kok kayak enggak jalan? Maksudnya kan makmur, sejahtera, kan? Lah, itu ‘ngendi’ (koperasi ke mana)? Koperasi itu ide bagus, sangat relevan tapi mengapa (tidak berjalan)? Apa karena dikorup?” kata Mega ketus.

Ada dua faktor, menurut Edi, yang menghambat koperasi untuk maju. Pertama, di tingkat pendidikan saja ada pemahaman tentang koperasi yang diajarkan, terutama di tingkat SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Kedua, karena pemerintah sejak Orde Baru hingga sekarang masih memelihara liberalisme dan kapitalisme.

“Badan usaha seperti PT (Perseroan Terbatas, red.) diajarkan dengan canggihnya di kampus-kampus tapi tidak dengan koperasi. Bahkan saya menemukan seorang dosen bergelar doktor di universitas masih mengatakan koperasi ini harusnya berprinsip mencari keuntungan maksimum. Artinya MC (biaya marjinal) sama dengan MR (pendapatan marjinal). Ini kan ilmu liberalisme dan kapitalisme,” sambung Edi.

Lahirlah generasi penerus yang dari zaman ke zaman salah kaprah sehingga perbedaan antara PT dan koperasi. Edi melihat masih banyak anak muda yang bingung membedakan keduanya. Padahal, PT dimiliki pemodal yang mencari keuntungan maksimal dengan pelanggan sebagai konsumen.

“Dalam koperasi, pemiliknya adalah juga pelanggan. Pelanggan adalah pemilik. Di dalam koperasi, pemilik juga pemegang saham dan konsumennya juga kita sendiri. Koperasi sesungguhnya tidak anti-besar namun Bung Hatta mengingatkan yang besar perlu dimiliki orang banyak, bahkan pemilik dan pelanggan harus sama. Jadi dalam PT, peran modal sangat utama, sentral, dan substansial. Sedangkan dalam koperasi, peran manusialah yang sentral dan substansial. Ini bedanya yang harus diketahui,” terang eks-anggota MPR itu.

Faktor lain yang menjadikan perkoperasian Indonesia Indonesia, tambah Edi, adalah penghapusan tentang penghapusan lema “koperasi” dalam Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 yang diamandemen pada 2002.

Orang merasa lemas karena kutipan 'koperasi' tidak ada dalam UUD yang diamandemen tapi di UUD asli (1945) ada kutipan koperasi disebut. Pada hakikatnya sistem ekonomi berdasarkan demokrasi harus badan usaha yang sesuai dengan itu adalah koperasi. Artinya harus tetap mengandung, mengangkat, mengemban makna dari penjelasan asli meskipun yang diamandemen tidak ada penjelasan (koperasi), tapi maknawi harus ikut. Dengan kata lain koperasi tidak pernah hilang, tetap ada,” pungkas Edi.

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama