Adat Pernikahan Minang dan Hatta

Bagaimana peristiwa perkawinan campuran di Sumatera Barat menjadi perdebatan hangat di kalangan gerakan pemuda di awal abad ke-20.

Mohammad Hatta bersama Rachmi Hatta mengunjungi Soekarno.

Pada akhir Desember 1919, di Batavia, Jong Sumatranen Bond (JSB) mengadakan sidang tahunan untuk memilih dewan direksi baru. Kongres berlangsung di gedung Loge, dekat Waterlooplein (sekarang Lapangan Banteng) dan dihadiri oleh sebagian besar anggota JSB. Berdasarkan keputusan kongres, Amir Sjarifuddin diangkat sebagai ketua umum. Sedangkan posisi sekretaris ditempati oleh Bahder Djohan dan bendahara oleh Mohammad Hatta.

Setelah terbentuk, PB JSB yang baru langsung menggelar rapat untuk memutuskan program kerja selama masa kepengurusannya. Bung Hatta mengatakan dalam otobiografinya Memoir, tidak banyak program yang diluncurkan oleh Amir dan JSB yang baru. Mereka lebih fokus melanjutkan dan memperkuat program kerja kepengurusan sebelumnya. Satu hal yang mungkin mendapat perhatian lebih dari Amir adalah penerbitan kembali majalah Jong Sumatra sebagai media untuk memperkuat posisi JSB.

Suatu ketika, Jong Sumatra tiba-tiba mendapat sorotan dari publik. Hal ini terjadi setelah majalah tersebut menerbitkan artikel seorang anggota JSB dari Sumatera Barat yang mengkritik adat Minangkabau. Dalam tulisannya, Si Pemuda JSB menyoroti sebuah peristiwa tentang pernikahan seorang gadis Koto Gadang, Agam, Sumatera Barat, dengan seorang pemuda asal Jawa Tengah yang menggemparkan Tanah Minang.

“Gadis dan pemuda itu sama-sama bekerja sebagai asisten pos di Medan. Dari pergaulan mereka muncul cinta dan cinta mendorong mereka untuk melangsungkan pernikahan," tulis Hatta.

Pernikahan muda tersebut mendapat reaksi dari masyarakat Koto Gadang. Masalahnya, saat itu adat kota melarang seorang gadis menikah dengan pria dari luar Koto Gadang. Gadis Koto Gadang harus menikah dengan pria sejati kota. Di sisi lain, adat di sana membolehkan anak laki-laki Koto Gadang menikah dengan gadis mana pun, tidak harus dari Koto Gadang.

Karangan pemuda JSB di majalah Jong Sumatra memandang adat Koto Gadang terlalu mengikat di satu sisi: anak perempuan diikat, anak laki-laki dibebaskan. Akibat pemuatan esai tersebut, sejumlah protes disampaikan kepada PB JSB. Aksi protes banyak dilakukan oleh para pemuda yang membela adat Koto Gadang. Seorang pemuda bahkan mengirimkan tulisan lain yang berisi sanggahan terhadap postingan sebelumnya.

Khawatir pergolakan lebih lanjut di kalangan pemuda Minang, tim redaksi dari PB JSB sepakat membatasi tulisan yang membela tradisi perkawinan. Mereka masih mengangkat esai dua halaman ke dalam majalah, tetapi halaman-halaman yang memuatnya sengaja direkatkan dengan lem. Jadi pembaca tidak bisa membukanya.

“Agar tidak bubar, paling tidak tidak menimbulkan perselisihan…” kata Hatta.

Soal nasib anak muda yang melangsungkan pernikahan adat berbeda, Hatta mendapat kabar duka. Orang tua gadis itu memutuskan hubungan dengan putranya. Mereka bahkan sampai melakukan tindakan yang mengejutkan, yaitu memasukkan pakaian dan kain milik putri mereka yang tertinggal di rumah dalam kain kafan, seolah-olah ada mayat tergeletak di dalamnya, lalu mengirimkan ikat kain itu ke tempat putrinya. Orang tua gadis itu mengira putri mereka sudah meninggal.

Hatta sendiri, sebagai seseorang yang lahir dalam keluarga dengan adat Minang yang kuat, percaya bahwa perubahan harus dilakukan ketika kebiasaan hanya mengarah pada keburukan. Meski berjalan lambat, perubahan ke arah yang lebih baik harus diwujudkan. Itulah yang kemudian terjadi pada adat perkawinan di Koto Gadang. Sekitar tahun 1930-an, meski tidak sepenuhnya, adat perkawinan di sana mulai berubah, tidak seketat dulu. Menurut Hatta, perubahan itu terjadi antara lain berkat dorongan seorang Haji Agus Salim.

“Setelah beberapa lama heboh tentang perkawinan campur antara gadis Koto Gadang dengan pemuda Jawa, tidak ada lagi gejolak di JSB. Semuanya sama saja," kata Hatta.

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama