Seruan Panglima Soedirman kepada Masyumi dan PKI

Untuk menghadapi Belanda, Panglima TNI menyerukan agar partai komunis dan Islam bersatu di bawah satu komando.

Panglima Besar Soedirman dalam sebuah acara yang diselenggarakan oleh Golongan kiri.

Delapan bulan hampir berlalu sejak Peristiwa Madiun meletus pada 18 September 1948. Namun, perseteruan antara komunis dan Muslim masih sengit di Jawa Timur. Meskipun pemerintah Republik Indonesia (RI) yang dipimpin oleh Sukarno-Hatta memutuskan untuk melepaskan sebagian besar pengikut Front Demokrasi Rakyat/Partai Komunis Indonesia (FDR/PKI).

Menurut sejarawan Harry A. Poeze, banyak pengikut FDR/PKI yang lolos dari penumpasan pasukan pemerintah melanjutkan perjuangannya secara gerilya di hutan-hutan Jawa Timur. Selain menghadapi militer Belanda, angkatan bersenjata ini juga mempertahankan bentrokan mereka dengan militer Indonesia dan elemen anti-komunis lainnya.

“Yang (pasti) terjadi adalah konflik satu sama lain. Pasukan FDR dan Pesindo (Pemuda Sosialis Indonesia) menghadapi unit-unit Hizbullah (Masjumi)," kata Poeze di Madiun 1948: PKI Bergerak.

Salah satu lokasi yang menjadi kawasan konflik paling ramai dan brutal adalah Ponorogo Kota dan Sumoroto. Di kedua tempat itu, meskipun FDR PKI berhasil ditumpas, serangan terhadap satu sama lain terus berlanjut.

Sebagai catatan, pada awal Peristiwa Madiun 1948, Ponorogo dan Sumoroto memang merupakan basis perlawanan terkuat dari FDR/PKI. Menurut Poeze, ketika TNI menyerang posisi komunis pada 4 Oktober 1948, sekitar 2000 warga sipil di Ponorogo dijadikan tameng manusia dan sekitar 500 di antaranya tewas.

Wajar jika "latar belakang berdarah" menyebabkan konflik terus berlanjut di kedua tempat. Mereka yang berkonflik seolah-olah tidak peduli dengan Belanda, telah menyerang kedudukan Indonesia di Yogyakarta dan menguasai wilayah Indonesia pada 19 Desember 1948.

Letnan Jenderal Sudirman selaku Panglima TNI, merasa “tertekan” ketika dilaporkan ke situasi tersebut. Sebagai petinggi militer Indonesia yang “tidak setuju” dengan penumpasan Peristiwa Madiun 1948, ia tetap berharap kedua pihak yang bertikai di Ponorogo dan Sumoroto segera berdamai dan fokus menangani aksi militer Belanda.

Berdasarkan hal tersebut maka pada tanggal 9 Mei 1949 Panglima Besar Soedirman mengeluarkan nota rahasia kepada Panglima Batalyon TNI di Ponorogo (Mayor Soeprapto Soekawati), Pimpinan PKI/FDR di Ponorogo/Sumoroto dan Pimpinan Masyumi di Ponorogo/Sumoroto . Isinya: himbauan agar semua golongan bersatu dan menghentikan pertempuran.

“Peristiwa masa lalu harus benar-benar dilupakan agar kekuatan kita benar-benar dapat bersatu dan bersatu, sehingga bangsa dan bangsa Indonesia semua menjadi satu benteng yang kuat dan mampu menghadapi siapa pun,” kata Sudirman sebagaimana tertuang dalam buku Jenderal Soedirman: Pahlawan . Sedjati ditulis dan diterbitkan oleh Kementerian Penerangan Republik Indonesia pada tahun 1950.

Soedirman juga menegaskan bahwa perang total melawan Belanda harus dilakukan di bawah satu komando yang membawahi semua golongan, baik kanan maupun kiri. Dia percaya bahwa jika Belanda bisa menguasai kembali Indonesia, apa yang akan terjadi adalah kesengsaraan yang akan meliputi semua kelompok terlepas dari ideologi mereka.

“Jika kita ingin menang dalam perjuangan suci ini, kita harus kuat; Untuk menjadi kuat, semua perselisihan harus diberantas dan semua kelompok dari berbagai ideologi harus bersatu dalam sikap dan tindakannya," lanjut Sudirman.

Di akhir suratnya, Sudirman berharap semua pihak yang berkonflik di Ponorogo dan Sumoroto mendengarkan seruannya. Namun yang terpenting, kata Sudirman, mereka yang berkonflik memiliki niat yang tulus untuk mengakhiri semua konflik.

“Saya berharap Anda semua dengan hati yang tulus akan melaksanakan pesan saya, semata-mata untuk keselamatan tanah air dan bangsa kita tercinta. Tetap berjuang dan tetap Merdeka!” pungkas sang jenderal.

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama