Senjata dalam Prahara 1965

Dulu 25.000 senjata, sekarang 5.000 senjata. Senjata yang diberikan oleh China adalah untuk empat pasukan.

Laksamana Udara Omar Dani di Pengadilan Militer Luar Biasa (Mahmilub), 1966.

Usai menginstruksikan untuk bersama-sama menonton film Makar G30S/PKI, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo membuat pernyataan mengejutkan saat berkumpul dengan purnawirawan TNI dan perwira aktif di Mabes TNI pada Jumat, 22 September 2017. Di luar TNI yang memesan 5.000 pucuk senjata.

Akun Puspen_TNI TNI @Puspen_TNI mentweet pernyataan Panglima TNI yang disebut oleh akun TNI AU @_TNIAU: "5 ribu pucuk itu banyak lho, kok 'sembunyikan'? Dan benarkah pernyataan Pangdam itu? Karena dari @Puspen_TNI tidak ada catatan.”

Kepala Dinas Penerangan TNI AU, Marsma TNI Jemi Trisonjaya, kemudian mengeluarkan siaran pers (24/9/2017) meminta maaf karena menyebut admin twitter TNI AU dan menyatakan bahwa "Admin TNI AU tidak menyangkal kebenaran berita tersebut. isi keterangan Panglima TNI sepanjang keterangannya benar dan mendapat izin darinya atau puspen TNI, karena organisasi TNI mempunyai garis komando yang lurus, sehingga masyarakat tidak boleh menafsirkan pernyataan tersebut ke arah lain dari pernyataan Airmin di Twitter."

Wajar jika admin TNI AU mempersoalkan ribuan senjata tersebut, mengingat TNI AU dituding melakukan black flight ke China untuk membawa 25.000 pucuk senjata dengan pesawat Hercules.

Pada tanggal 2 Oktober 1965, Panglima Kostrad Mayjen Suharto menunjukkan senjata cung kepada Presiden Sukarno di Istana Bogor. “Banyak laskar Pemuda Rakyat (Organisasi Pemuda PKI, Red) mengadakan kegiatan dan latihan di sekitar Pangkalan Udara Halim dan mereka juga memiliki senjata api yang mirip milik Angkatan Udara,” kata Suharto dalam otobiografinya, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya.

Hal itu dibantah oleh Menteri/Panglima TNI Omar Dani. "Saya rasa tidak. Tuan Presiden. Tidak benar itu senjata Angkatan Udara."

Komodor Udara Leo Wattimena mengatakan, “tidak mungkin, karena semua senjata Angkatan Udara harus didaftarkan dan diberi nomor inventaris dan disimpan di gudang.”

Menurut Suharto setelah diperiksa, Leo mengaku senjata itu milik TNI AU. “Mungkin mereka mencurinya dari gudang. Kami akan selidiki lagi, Pak Presiden," kata Leo.

Sementara itu, Kolonel Udara Wisnu Djajengminardo, mantan Komandan Lanud Halim Perdanakusuma, mengatakan, “Senjata Cung tidak hanya dimiliki TNI AU, tetapi juga dimiliki TNI Angkatan Udara. Yang jelas, itu bukan dari gudang di Halim. Saya tidak terus cung," kata Wisnu dalam wawancara dengan Tempo, 14-20 Juni 1999.

Senjata cung itu digunakan sebagai bukti keterlibatan TNI AU dalam peristiwa G30S. Dalam dakwaan Omar Dani disebutkan bahwa Angkatan Udara melakukan penerbangan hitam ke China untuk mengambil 25.000 senjata cung.

Kepada interogator, Omar Dani menjelaskan, penerbangan dari Indonesia ke China harus melapor dulu ke Singapore Control lalu ke Hongkong Control, sehingga tidak ada kemungkinan black flight.

“Ah, itu aturannya, TNI AU sering mengadakan penerbangan hitam,” kata interogator.

“AURI hanya menggelar black flight untuk menjebak penyusup asing, penyelundup asing, seperti saat operasi melawan PRRI dan Permesta yang menggunakan pesawat dan pilot asing,” kata Omar Dani. PRRI dan Permesta didukung oleh CIA (United States Intelligence Service).

Para interogator masih bersikukuh bahwa Angkatan Udara pasti membawa senjata secara ilegal dari China. Omar Dani juga menjelaskan, “Kalau TNI AU mau angkut 25 ribu pucuk senjata yang beratnya kurang lebih 3 kg per senjata, minimal yang diangkut 75 ribu kg, yang belum dikemas, belum amunisi, yang membuat semua harus diangkut hampir 150 ribu kg. Artinya minimal harus ada 15 sorti.”

Omar Dani kembali dari China pada 20 September 1965, jadi masih ada sembilan hari sampai 1 Oktober 1965. “Apakah ada 15 sorti waktu itu? Ada penerbangan C-130 ke China untuk Seskau (Sekolah Staf dan Komando Angkatan Udara)," kata Omar Dani.

Dengan penjelasan itu, para interogator tidak bisa berbuat apa-apa lagi, tetapi terus bertanya: "Bagaimana dengan Garuda?"

“Tanyakan sendiri ke Garuda,” jawab Omar Dani.

Menurut Omar Dani, pada intinya penyidik ​​kurang memiliki kemampuan teknis, bahkan tidak menguasai materi. Karena tugas mereka untuk menemukan dan membuktikan kesalahan para terdakwa dengan cara apapun, mereka mencari hal-hal non-teknis, atau bersikeras bahwa apa yang mereka katakan harus benar, dan apa yang dikatakan tersangka pasti bohong, pasti salah.

Jadi, bagaimana dengan senjata cung? Pada akhir tahun 1964, Waperdam I merangkap Menteri Luar Negeri Dr. Soebandrio berkunjung ke Tiongkok. Ia didampingi Menteri Penerangan Achmadi, Deputi Operasi Men/Pangad Mayjen Moersjid, Menteri/Panglima Laksamana Marinir RE Martadinata, Deputi Operasi Panglima TNI Sri Muljono. Herlambang, dan Men/Pangak Irjen Pol. Soetjipto Joedodihardjo. Perdana Menteri Chou En Lai menawarkan 100.000 pucuk senjata ringan kepada Indonesia.

“Setelah tiba di tanah air, tawaran bantuan senjata dari Tiongkok tersebut dilaporkan kepada Presiden/Pangti ABRI di hadapan forum rapat KOTI (Komando Operasi Tertinggi, red). Semua yang hadir setuju menerima tawaran itu, termasuk Men/Hankam KSAB Jenderal TNI AH Nasution. Sebanyak 100.000 pucuk itu untuk keempat angkatan,” kata Omar Dani.

Omar Dani kemudian berangkat ke Tiongkok sepengetahuan Presiden Sukarno. Tujuannya selain mengurusi urusan itu, juga untuk mengurus pesawat MIG-19 untuk Pakistan. Dalam perang India-Pakistan, Indonesia dan Tiongkok membantu Pakistan dengan pesawat MIG-19. Dia juga menjajagi kemungkinan mencari substitusi bagi keperluan AURI karena pada waktu itu pengiriman materi dari Uni Soviet kurang lancar.

“Bapak (Sukarno, red.) menyetujui saya mengurus masalah tersebut adalah untuk keperluan Dwikora (konfrontasi dengan Malaysia, red.), yang berarti bahwa senjata tersebut dipakai oleh AURI,” kata Omar Dani.

Akhirnya, karena pernyataan Panglima TNI menimbulkan kegaduhan, pada Minggu, 24 September 2017, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menambahkan bahwa institusi yang memesan senjata adalah Badan Intelijen Negara sebanyak 500 pucuk bukan 5.000 pucuk dari PT Pindad untuk keperluan sekolah intelijen.

Setelah ada klarifikasi dari Menkopolhukam itu, akun twitter TNI AU pun berkicau: “Wilayah udara RI pagi ini aman! Tidak ada penerbangan hitam!

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama