Pinjaman Nasional 1946, Pinjaman Warga untuk Negara

Ketika Republik bangkrut, warga meminjamkannya uang. Pemerintah bahkan kesulitan mengembalikannya.

Orang antri untuk menukar uang di Bank Negara Indonesia pada tahun 1946.

Pusat pemerintahan Indonesia pindah dari Jakarta ke Yogyakarta pada Januari 1946. Saat itu Jakarta tidak lagi aman bagi pemerintahan Republik. Pertempuran antara pejuang Republik dan pasukan Belanda dan Sekutu meletus di beberapa tempat. Suara tembakan terdengar sampai ke rumah-rumah presiden dan wakil presiden Indonesia.

Pemindahan ke Yogyakarta menjadi salah satu upaya darurat untuk menyelamatkan masa depan Republik. Selain masalah keamanan, Republik juga menghadapi masalah ekonomi. Keuangan Republik baru fluktuatif alias bokek.

Bahkan, menurut Oey Beng To dalam Sejarah Kebijakan Moneter Indonesia Jilid I (1945–1958), Republik hampir kehabisan uang ketika pusat pemerintahan pindah ke Yogyakarta. Untungnya Republik masih memiliki cadangan emas batangan dan opium. Tetapi bahkan ini tidak cukup untuk memperpanjang umur Republik.

Perlu cara lain untuk membiayai Republik. Salah satunya dengan mencetak uang sendiri. Tapi pencetakan ini membutuhkan waktu. Sementara itu, kantong Republik terus mengalami defisit untuk pembayaran pegawai dan delegasi di luar negeri.

Prawoto Soemodilogo, mantan penasihat Cuo-Sangi-In (Dewan Penasihat Pusat) Perekonomian pada periode Jepang, menyarankan agar pemerintah menarik dana dari masyarakat. Dana tersebut akan dianggap sebagai pinjaman negara dari rakyat. Termasuk dari orang asing.

“Pinjaman itu harus disertai dengan kampanye dan publisitas yang besar,” kata Prawoto, dikutip John O. Sutter dalam Indonesianization: Politics in a Changing Economy, 1940–1955.

Gagasan itu cukup menarik bagi pemerintah Republik. Menteri Keuangan Soerachman Tjokroadisoerjo kemudian membahas gagasan ini dengan Badan Nasional Indonesia Pusat (BP KNIP) – semacam DPR sementara. BP KNIP menyetujui metode ini. Tapi mereka ingin membatasi pinjaman kepada orang Indonesia, bukan orang asing.

Pemerintah menargetkan pinjaman dari warganya sebesar satu miliar rupiah. Dana tersebut akan dialokasikan untuk persiapan pendirian bank peredaran uang milik Republik (Poesat Bank Indonesia), menutup defisit anggaran, modal awal pinjaman bank (Bank Rakyat Indonesia), dan proyek-proyek rekonstruksi.

Ada sedikit keraguan dari pemerintah Republik ketika meluncurkan rencana ini. Staf penerangan untuk memberitakan program ini terbatas. “Informasi yang tidak memadai tidak dapat diberikan karena kendala teknis, seperti sulitnya transportasi dan situasi politik yang sangat suram,” jelas Oey Beng To.

Belum lagi kepercayaan Partai Republik pada program Pinjaman Nasional. "Untuk negara baru, membuat pinjaman nasional seperti itu benar-benar merupakan ujian besar bagi kepercayaan warga negara kepada pemerintahnya," tambah Oey Beng To.

Tanpa diduga, Partai Republik menanggapi program Pinjaman Nasional dengan baik. “Rencana pinjaman mendapat respon yang sangat memuaskan dari masyarakat. Di mana-mana orang berusaha keras untuk menyediakannya,” tulis Pramoedya Ananta Toer dalam Babad Revolusi Indonesia Jilid II (1946).

Tetapi Partai Republik harus menahan keinginan mereka terlebih dahulu. Pasalnya, pemerintah belum secara resmi mengeluarkan peraturan tentang Pinjaman Nasional. Setelah dua bulan berdengung, Pinjaman Nasional resmi dikeluarkan pemerintah pada 29 April melalui UU No. 4 tahun 1946.

Undang-undang tersebut berisi bentuk Pinjaman Nasional. Warga negara akan memberikan pinjaman kepada negara dalam bentuk mata uang rupiah dengan bukti pengakuan utang (obligasi) yang hanya dapat dimiliki oleh warga negara Republik. Surat tersebut tidak dapat diberikan kepada warga negara lain dan badan hukum negara lain.

Negara akan membayar utang dan bunga kepada warga selambat-lambatnya 40 tahun setelah Pinjaman Nasional digulirkan. Pemerintah juga mengatakan pinjaman itu akan berguna untuk menarik terlalu banyak uang Jepang yang beredar di masyarakat. Peredaran itu membuat tingkat inflasi tinggi sehingga merugikan Republik.

Hanya dalam waktu 45 hari setelah pengumuman Pinjaman Nasional, dana yang terkumpul sudah mencapai 80 persen. Warga mengantre di bank tempat obligasi itu dibeli. “Hari pertama pendaftaran kredit perbankan nasional dipadati masyarakat yang ingin membeli obligasi. Di Garut, pedagang Tionghoa mengadakan pasar malam dan keuntungannya digunakan untuk membeli obligasi," tulis Antara, 24 Mei 1946.

Dari penjualan obligasi, Republik mendapat dana segar hingga Rp500 juta. Sekitar Rp318 juta berasal dari Jawa dan Rp208 juta dibeli dari Sumatera. Dalam waktu kurang dari setahun, target Pinjaman Nasional telah tercapai.

“Berkat Obligasi Nasional, keuangan negara dapat diperkuat dan Bank Indonesia serta Bank Rakyat Indonesia dapat segera berpartisipasi dalam menggalang kredit secara rutin, baik untuk pertanian maupun kerajinan,” tulis Oey Beng To.

Namun pengembalian Pinjaman Nasional justru bermasalah. Pencatatan, dokumentasi, dan pengarsipan yang buruk menyebabkan pemerintah gagal membayar pokok dan bunga pinjaman Belanda I dan II.

Oey Beng Untuk menyebut kejadian-kejadian itu telah melenyapkan Pinjaman Nasional 1946 dari Perhatian umum.

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama