Pajak selama Revolusi Kemerdekaan

Pada masa-masa sulit, pemerintah menerapkan pajak laba perang untuk membiayai perjuangan Republik.

Orang-orang melakukan kegiatan ekonomi di Pasar Glodok, Jakarta.

Pandemi Covid-19 selama hampir satu setengah tahun telah menguras keuangan negara. Pertumbuhan ekonomi Indonesia turun. Defisit APBN mencapai 6,1% dari PDB. Penerimaan negara menyusut -16,0%, sedangkan belanja membengkak menjadi 12,3%. Situasi sulit ini mendorong pemerintah untuk berencana mengenakan pajak bahan makanan premium.

Rencana ini menjangkau masyarakat dalam narasi pajak semua kebutuhan dasar. Orang-orang tercekik dan marah. Ketika kondisi orang sulit, mereka bahkan dikenakan pajak. Maka tiba-tiba Menteri Keuangan Sri Mulyani turun ke pasar untuk menjelaskan rencana sebenarnya.

Menengok ke belakang, penerapan pajak pada masa-masa sulit juga terjadi ketika Indonesia baru merdeka. Saat itu, menurut Oey Beng To dalam Sejarah Kebijakan Moneter Indonesia Jilid I (1945–1958), Republik membutuhkan pembiayaan untuk mempertahankan kemerdekaannya. Pembiayaan tersebut antara lain diperoleh dari dana kemerdekaan, pinjaman negara, candu, dan pencetakan uang sendiri.

Ada sumber pembiayaan lain yang kurang populer tetapi masih dapat dilaksanakan yang disebut pajak perang. Menurut catatan Arsip Informasi Kementerian tentang Amandemen Peraturan Pajak Perang, pajak ini didasarkan pada Oorlogwinstbelasting (pajak laba perang) pada tahun 1939, 1941, 1944, dan 1946.

Tidak ada banyak informasi lebih lanjut tentang bentuk pajak. Tetapi arsip mengatakan pajak perang ditentukan oleh otoritas lokal. Hal ini sejalan dengan pernyataan Audrey Kahin dalam “Perdagangan dan Pajak: Aspek Ekonomi Sumatera Barat Pada Masa Revolusi” sebagaimana termuat dalam Denyut nadi Revolusi Indonesia.

“Pada awal tahun 1946 di Sumatera Barat, penduduk Karesidenan dipungut pajak berupa 10% dari hasil panen, untuk membantu perjuangan. Retribusi tersebut dikenal sebagai 'pajak perang' atau biasa dikenal dengan war fee," tulis Audrey.

Pemungutan pajak dilakukan oleh lembaga perjuangan perempuan yang berada di dapur umum dan rumah sakit. Mereka bertindak sebagai petugas perantara.
Pajak perang bersifat sementara, tidak permanen. Artinya dibutuhkan pada saat itu dan tidak akan dikumpulkan jika situasinya normal. Masalahnya, situasi di Sumatera tidak normal, bahkan lebih mendesak dengan agresi militer Belanda I dan II.

Setelah agresi militer Pertama, pajak perang dikenakan atas kekayaan, produk pertanian (beras, kelapa, sayuran, dan produk ternak), dan keuntungan dari perdagangan masyarakat. Periode ini juga melihat peningkatan pengumpulan pajak perang sampai ke tingkat desa. Koordinator koleksi berasal dari anggota Mabes Pertahanan Rakyat Daerah, Mabes Pertahanan Rakyat Nagari, dan Badan Kepegawaian Nagari.

Setelah agresi militer kedua, sifat pajak perang berubah. “PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indonesia) melalui gubernur militer daerah Sumatera Barat telah menginstruksikan bahwa pajak perang berlaku untuk semua orang dan bersifat permanen,” kata Audrey.

Gubernur militer Sumatera kemudian mengeluarkan beberapa rencana ekonomi untuk mengatur pelaksanaan pajak. Melalui instruksi No. 5/GM, 7 Januari 1949, pajak ditetapkan sebesar 10 persen. Pajak ini disebut sebagai kontribusi yang wajar dari rakyat untuk mendukung perjuangan.

Audrey tidak menyebutkan jumlah total pajak yang dipungut. Namun dia menjelaskan aliran pajaknya: 10 persen digunakan untuk administrasi pemerintahan, 10 persen untuk bantuan pengungsi perang, dan 80 persen untuk kebutuhan militer.

Sementara di Jawa dan Madura, pajak keuntungan perang dipungut secara tidak resmi dari pedagang makanan restoran, pemilik penginapan, dan petani. Para pengumpul berasal dari anggota tentara rakyat.

Mereka merasa berhak memungut pajak setelah terbitnya UU no. 5 Tahun 1946 tentang Penetapan Tarif Pajak Penghasilan Tahun 1946/1947 dan Pajak Tambahan. Mereka juga mengatakan penarikan pajak laba perang adalah simbol keberpihakan rakyat kepada Republik. Namun sayangnya alokasi pajak tersebut kepada pemerintah tidak jelas.

Menanggapi ketidakjelasan ini, pemerintah mengumumkan penyeragaman besaran pajak laba perang pada tahun 1947. Pengumuman tersebut juga memuat bentuk pajak laba perang. Ini termasuk pemotongan pajak penghasilan, pajak radio sebesar Rp. 12,5 per bulan, pajak buah, dan pajak pembangunan. Fatwa ini hanya berlaku di Jawa dan Madura.

Sejarawan Mohammad Iskandar dalam "Oeang Repoeblik Indonesia di Bidang Revolusi", Jurnal Sejarah MSI Vol. 6 No. 2 Tahun 2004, menyebutkan bahwa pemungutan pajak pada masa revolusi kurang efektif. “Sumber lain seperti pajak, ekspor, dan dana pungutan pinjaman tidak mencukupi,” kata Iskandar.

Oey Beng To juga menduga penyebab pemungutan pajak pada masa pembelaan kemerdekaan tidak efektif karena beberapa alasan. Meskipun ada badan yang menangani pajak di bawah Kementerian Keuangan, namun petugas pajak yang resmi masih sangat sedikit. Selain itu, banyak wajib pajak yang tidak mengetahui penerapan pajak.

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama