Ketika Pemerintah Indonesia Menjamin Eksistensi Orang Tionghoa

Pertemuan resmi pertama antara pemerintah Republik Indonesia dengan kelompok Tionghoa diadakan di Yogyakarta. Hal ini dilakukan untuk melindungi kepentingan masing-masing.

Suasana Konferensi Indonesia-China.

Yogyakarta, 17 September 1946. Suasana di Pendopo Kepatihan malam itu ramai. Orang-orang berkumpul di bangunan yang sekarang menjadi bagian dari kompleks Pemprov D.I. Yogyakarta tersebut. Berbagai kalangan hadir di sana. Mulai dari pejabat pemerintah daerah, pejabat Republik, pejabat keraton, hingga orang-orang dari golongan Tionghoa. Datang untuk menghadiri pertemuan-mereka yang kemudian dikenal sebagai Konferensi Indonesia.

Dalam sebuah arsip foto terbitan IPPHOS tahun 1946, yang tersimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia, tampak hadir Wakil Presiden Mohammad Hatta, beserta jajaran menteri di Kabinet Sjahrir II. Di ruang konferensi tersebut Hatta terlihat duduk bersama Sri Sultan Hamengkubuwono IX (di sebelah kanan), dan Sri Paku Alam (di sebelah kiri). Tampak pula hadir Pamglima Besar TNI Jenderal Sudirman, serta Ketua DPA R.A.A. Wiranatakusuma.

Dijelaskan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta, terbitan Departemen Penerangan RI, tujuan Pemerintah mengadakan pertemuan tersebut adalah konsolidasi tentang bangsa asing yang hidup di tanah air. Sebagaimana termaktub dalam manifest Undang-Undang dan politik 1 November 1945, pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan keselamatan bangsa di negerinya.

“Meskipun masih banyak rintangan, pemerintah terus berusaha untuk menjalankan kewajibannya sebagai negara yang merdeka terhadap bangsa asing. Di dalam kelas bangsa asing, maka penduduk Tionghoa memiliki tempat yang luas dan penting sekali,” tulis buku Departemen Penerangan RI itu.

Di dalam Konferensi tersebut dibahas berbagai masalah yang melibatkan bangsa-bangsa Tionghoa secara khusus, dan Indonesia secara umum, seperti perekonomian, kesosialan (pengungsian), pengajaran, dan keamanan. Bagi pemerintah Republik, keberadaan bangsa Tionghoa ini sangat penting dalam proses pembangunan ekonomi. sebagian besar dari mereka bekerja sebagai pedagang dan pemilik perusahaan, baik besar maupun kecil. Sehingga diharapkan dapat berperan aktif membantu ekonomi negara.

Setelah meyanyikan lagu kebangsaan Indonesia dan Tionghoa, ketua panitia Tjie Sam Kong dari Tionghoa Chung Hua Tsung Hui (CHTH) membuka pertemuan malam itu. Setelah memberikan pembukaan pembukaan, pimpinan rapat selanjunya diserahkan kepada Tabrani dari Kementerian Penerangan RI sebagai wakil pemerintah.

Pada kesempatan itu Tabrani menjelaskan bahwa kedudukan golongan Tionghoa lebih utama dibandingkan dengan golongan asing lainnya. Sudah sejak lama, orang-orang Tionghoa menjadi bagian dari perjalanan negeri ini. Mereka juga turut serta menentukan gerak perekonomian, dan berbagai hal lainnya.

Sama halnya dengan Tabrani, Bung Hatta juga menyebut bahwa kekuatan utama kalangan Tionghoa di Indonesia adalah perekonomian. Dalam sambutannya, dia mengatakan kalau golongan Tionghoa telah sejak zaman penjajahan Belanda menjadi perantara antara para tamu dan golongan yang dijajah.

“Orang-orang Tionghoa di negeri ini berasal dari kelas pedagang, hampir semuanya pedagang. Dalam kapitalisme, tujuan dari para pedagang adalah mencari keuntungan sebesar-besarnya bagi dirinya sendiri. Karena sebenarnya pada pedagang Tionghoa menjadi kepanjangan tangan dari kapitalis asing di masyarakat Indonesia, mereka telah menimbulkan kesan yang tidak menyenangkan,” kata Hatta seperti dikutip Benny G. Setiono dalam Tionghoa dalam Pusaran Politik.

Untuk menghilangkan kesan negatif warga Tionghoa, Hatta mengajak mereka ikut dalam sistem perekonomian baru yang dijalankan pemerintah RI. Sistem ekonomi tersebut didasarkan pada kesejahteraan sosial. Segala jenis produksi dan distribusi akan dibuat aturan baru. Maka kesan warga Tionghoa, imbuh Hatta, akan berubah dari lawan menjadi kawan. Dan dengan sendirinya “soal Tionghoa” hilang dari masyarakat.

Setelah mendengar sambutan Wakil Presiden, dan sejumlah pejabat negara, acara dilanjutkan dengan agenda putusan rapat. Dalam semua rapat peserta, terutama kalangan Tionghoa, menyatakan kepatuhannya terhadap keputusan pemerintah RI. Sementara itu pemerintah harus memperhatikan betul hak-hak warga Tionghoa. Selain itu, rapat juga mengakui perkumpulan CHTH sebagai organisasi khusus kepentingan Tionghoa. Mereka juga menetapkan panitia Indonesia-Tionghoa untuk mengatur berbagai kepentingan kedua pihak.

Kemudian di ranah ekonomi, ditetapkan bahwa hubungan kerja sama antara pemerintah dan golongan Tionghoa akan dijalankan. Pertimbangan dalam putusan tersebut adalah keberadaan warga Tionghoa yang telah berabad-abad di Indonesia harus tetap terjaga. Kerja sama yang kekal itu harus diwujudkan kembali dengan pembangunan di lapangan perdagangan.

Di ranah lain, seperti pendidikan, pemerintah meminjamkan untuk membantu menyediakan alat-alat pengajaran untuk sekolah-sekolah Tionghoa. Mereka juga menjalankan pendidikan mereka selama tidak membahayakan berdirinya Republik Indonesia. Di ranah penerangan, pemerintah akan memberikan pemahaman di seluruh rakyat tentang keberadaan warga Tionghoa bahwa mereka mengalahkan musuh bangsa. Di sisi lain, warga Tionghoa juga akan diberikan tentang pengetahuan revolusi bangsa Indonesia.

Konferensi Indonesia-Tionghoa di Yogyakarta ditutup pada malam 18 September 1946, bertempat di Balai Prajurit Ngabean. Tidak ada pertemuan khusus di sana. Acara hanya diisi oleh pertemuan ramah-tamah antara golongan Indonesia dan Tionghoa. Penutupan juga pejabat Republik dan perwakilan golongan Tionghoa.

“Kemudian sebelum dibacakan keputusan-keputusan Konferensi, dipertunjukkan tari-nyanyian dari golongan Tionghoa, permainan anak-anak oleh murid Taman Siswa, dan lain-lainnya. Setelah sambutan-sambutan, malam perpisahan diakhiri,” tulis buku yang diterbitkan oleh Departemen Penerangan RI tersebut.

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama