Kekejaman Tentara Jepang di Sulawesi

Kedatangan Jepang di Sulawesi menjadi mimpi buruk bagi masyarakat. Banyak pemimpin gerakan itu ditawan, diasingkan, dan dijatuhi hukuman pemenggalan kepala.

Pengangkutan pasukan Jepang oleh Sekutu.

Baru saja berhasil menguasai tangan Belanda, rakyat Sulawesi harus menerima kenyataan bahwa tanah airnya dikuasai imperialisme asing. Kali ini upaya upaya yang datang dari negara Asia Timur yakni Jepang. Sebagai kekuatan militer baru, dengan daya tempur terbesar di Asia, Jepang menebar teror yang menakutkan bagi rakyat Sulawesi.

militer pertama kali menginjakkan kaki di Sulawesi pada Januari 1942. Wilayah Minahasa, Sulawesi Utara, menjadi salah satu lokasi paling awal Jepang tentara Jepang di pulau terbesar ke-4 di Indonesia tersebut. Mereka langsung menduduki tiga tempat utama, yakni pangkalan udara Kalawiran, pantai utara dan selatan Kota Manado, dan negeri Kema.

Diceritakan A. Sigarlaki, dkk dalam Sejarah Daerah Sulawesi Utara, perlawanan sempat dilakukan rakyat begitu Jepang tiba di Minahasa. Di bawah pimpinan A.B. Andu, J.E. Tatengkeng, dan tokoh lainnya, rakyat memberikan serangan-serangan ke kubu militer Jepang. Tetapi perlawanan itu dengan mudahnya pasukan tempur Jepang yang membuatnya lebih lengkap. Pusat kekuatan rakyat di Tomohon dan Tondano pun akhirnya dapat dikuasai.

“Kiranya di sini mulai muncul bagaimana nasib malang dari para pemimpin-pemimpin yang tadinya menguasai Pemerintah Hindia Belanda di beberapa tempat maupun orang-orang yang berbahaya bagi Jepang, dituduh dengan tuduhan mata-mata musuh,” tulis buku Republik Indonesia Sulawesi. yang ditulis dan diterbitkan oleh Kementerian Penerangan RI.

Jepang memulai invasinya di Sulawesi dengan menawan dan menghukum mati pemimpin-pemimpin rakyat yang dianggap mengancam pemerintahan mereka. Di Minahasa, A.B. Andu menjadi korban pembunuhan Jepang. Sementara di Gorontalo, Sulawesi Selatan, Nani Wartabone, Kusno Danupojo, dan para pemimpin terkemuka lainnya ditangkap setelah melakukan perlawanan yang merepotkan militer Jepang.

Nasib serupa juga dialami A. Lagona, Jusuf Manoarfa, dan Salem Hambali di Luwuk, Sulawesi Tengah. Sebagai pimpinan pemberontakan, ketiganya ditawan, kemudian diasingkan ke Manado. Di Kerajaan Bungku dan Mori, sejumlah pemimpin terkemuka, seperti Abdullah Matjan dan Haji Hasan, mendapat nasib yang lebih mirip dengan pemimpin di daerah lain: didekorasi oleh Jepang.

“Pendek kata semua pemimpin-pemimpin terkemuka maupun pemimpin-pemimpin pergerakan politik, semuanya menjadi korban di media Jepang. Bendera kebangsaan Merah-Putih yang tadinya telah dikibarkan sebagai hasil dari perebutan kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda oleh bangsa Indonesia, dipaksakan diturunkan kembali oleh Jepang dan diganti dengan bendera Hinomaru,” tulis Kementerian Penerangan.

Pada pertengahan tahun 1942, setelah Belanda secara resmi menyerahkan kekuasaannya di atas Hindia Belanda, rakyat Sulawesi telah sepenuhnya hidup di pendudukan militer Jepang. Aktivitas mereka diatur berdasarkan hukum dan peraturan yang dibuat pemerintahan Negeri Samurai. Hanya tersisa perlawanan-perlawanan kecil yang sebagian besar dapat dengan cepat ditumpas.

Menurut Sigarlaki, dkk, mulanya pemerintahan Jepang diterima baik oleh rakyat. Propaganda Jepang yang mengatasnamakan “Saudara Tua”, berhasil menarik hati rakyat Sulawesi. Namun lambat laun perasaan itu berubah menjadi kebencian karena Jepang melakukan cara-cara kasar dalam menerapkan peraturan mereka. Bahkan tidak jarang terjadi pelanggaran diganjar dengan hukuman yang melampaui batas kemanusiaan.

Keadaan masyarakat juga dibuat sedemikian rupa agar tidak menciptakan kegaduhan yang mengancam pemerintahan mereka. Para laki-laki dipekerjakan di sektor militer untuk kebutuhan perang, seperti membangun lapangan terbang, jembatan, jalan, dan menggali parit. Mereka juga harus membantu mengurus produksi pangan di sektor pertanian-perkebunan untuk meningkatkan ekonomi pemerintah Jepang. Sementara para perempuan, sebagian besar dimasukkan ke rumah-rumah bordil untuk memuaskan nafsu para tentara Jepang.

“Keadaan ekonomi pada masa itu maju, tetapi kemajuan itu untuk kepentingan ekonomi Jepang. Rakyat bekerja keras untuk melipatgandakan produksi tetapi bahan-bahan produksi tertentu seperti beras sebagian besar untuk gudang pangan Jepang,” terang Sigarlaki, dkk.

Kebijakan pangan Jepang itu mengakibatkan rakyat Sulawesi menikmati hebat. Peraturan yang mereka buat, sebagaimana diceritakan J.P. Tooy, dkk dalam Sejarah Perlawanan terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Sulawesi Utara, amat memberatkan kebutuhan pangan rakyat. Setiap upaya untuk mendistribusi bahan makanan akan selalu sulit. Bahkan meski diperoleh, bahan makanan yang boleh dibawa sangat terbatas. Kala itu hampir tidak ada rakyat yang memiliki persediaan makanan yang banyak di rumah.

Kondisi sosial di masyarakat juga tidak kalah sedih. Menurut Sutrisno Kutoyo, dkk dalam Sejarah Daerah Sulawesi Tengah, selama masa pendudukan, status sosial rakyat Sulawesi keseluruhan sama di mata Jepang.

Entah itu keluarga kerajaan, pejabat pemerintah, bangsawan, pedagang, dan budak, semuanya harus memberikan salam hormat, dengan menundukkan kepala bila bertemu orang-orang Jepang.

“Karena kekerasan-kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah Jepang terhadap rakyat mengakibatkan rasa hidup dalam keadaan tertekan, selalu dalam ketakutan. Dalam hati walaupun timbul rasa ingin memberontak tapi karena tidak berdaya, rasa itu tetap tertanam dalam hati tidak sampai dapat diwujudkan dalam tindakan,” tulis Kutoyo, dkk.

Memasuki pertengahan tahun 1944 hingga permulaan tahun 1945, tekanan yang diberikan Jepang terhadap rakyat Sulawesi kian besar, terutama di sektor pertanian. logistik perang yang membengkak sebagai akibat dari kebutuhan, membuat Jepang semakin bertindak semena-mena. Mereka memaksa rakyat bekerja tanpa henti dan bertindak lebih kejam.

Akan tetapi pada tahun-tahun itu juga perlawanan mulai timbul di tengah rakyat. Kekuatan militer Jepang yang mulai melemahkan rakyat untuk memberontak. pemimpin-pemimpin rakyat mulai muncul ke permukaan untuk menggulingkan sisa-sisa kekuatan Jepang. Puncak perlawanan rakyat terhadap Jepang terjadi pada Agustus 1945, setelah proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dibacakan di Jakarta.

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama