Jenis Pajak Zaman Kolonial

Berbagai pajak dikenakan oleh pemerintah kolonial seiring dengan berkembangnya kegiatan ekonomi. Dari pajak garam, ikan, penyembelihan hewan, hingga pertunjukan wayang.

Pekerja perkebunan tembakau pada tahun 1910.

Pada awal munculnya kolonialisme di Jawa, pemerintah kolonial belum memiliki birokrasi yang stabil untuk mengatur sistem perpajakan daerah jajahan. Mereka kemudian melanjutkan sistem pajak tanah dan tenaga kerja yang telah digunakan sejak zaman kerajaan.

Menurut sejarawan Universitas Gadjah Mada Abdul Wahid dalam Dialog Sejarah “Pajak Zaman Kolonial”, pemerintah kolonial melakukan apropriasi sistem pajak tanah bagi petani yang diterapkan oleh kerajaan-kerajaan sebelumnya.

“Maka manfaatkan struktur sosial politik yang ada, terutama yang berkaitan dengan pajak, lalu integrasikan dengan sistem administrasi yang ingin mereka bangun,” jelas Wahid.

Wahid mencontohkan, Kerajaan Mataram merupakan bentuk negara tradisional yang menerapkan pajak bumi dan tenaga kerja. Kerajaan yang didirikan di pedalaman ini mengandalkan pajak tanah dan tenaga kerja karena merupakan negara agraris. Pertanian merupakan aset penting yang dapat dijadikan objek pajak.

Selain tanah, tenaga kerja juga termasuk dalam kategori pajak yang dikenakan oleh kerajaan. Misalnya, dalam sebuah acara yang diadakan oleh pemerintah, masyarakat harus bergabung dengan kerumunan dalam melaksanakan acara tersebut. Sistem pajak bumi dan tenaga kerja ini kemudian digunakan oleh pemerintah kolonial dalam cultuurstelsel (sistem tanam paksa) yang dipelopori oleh Van den Bosch.

“Jadi tanam paksa dibangun di atas pajak tanah dan tenaga kerja, petani. Petani diharuskan menanam seperlima dari tanah mereka untuk menanam tanaman ekspor. Kemudian seperlima dari waktu mereka untuk memeliharanya,” jelas Wahid.

Saat itu, Abdul menjelaskan, birokrasi pemerintah kolonial masih kecil dan membutuhkan biaya besar untuk mencapai tujuan keuangan politik. Akibatnya, mereka memanfaatkan sistem yang ada dan menguasai elit lokal untuk bekerja demi kepentingan kolonial.

Kemudian, Thomas Stamford Raffles memperkenalkan sistem sewa tanah. Meskipun dengan dalih sewa, sewa tanah sebenarnya sama dengan pajak tanah. Raffles hanya berusaha membentuk pola pikir bahwa petani sebenarnya bisa menguasai tanah tetapi harus membayar sewa kepada pemerintah kolonial.

“Masalah yang sering muncul adalah bagaimana menghitung, lalu mengukurnya, alokasi yang harus dibuat dan dibayar. Itu tidak jelas," jelas Wahid.

Sistem pajak tanah yang rentan kemudian menyebabkan manipulasi oleh para elit. Misalnya, ketika petani diharuskan bekerja seperlima jam kerja, mereka bisa bekerja hingga satu hari penuh. Kelebihan keuntungan kemudian masuk ke kantong pribadi elit.

Selain pajak tanah dan pajak tenaga kerja, pada abad ke-19 muncul berbagai pajak seiring dengan peningkatan kegiatan ekonomi. Selain pajak konsumsi opium, ada pajak tembakau dan pajak pemotongan hewan.

Wahid mengatakan benda-benda tersebut dalam sistem pachtstelsel atau pendapatan bertani. Sistem ini memungkinkan kelompok swasta untuk mengumpulkan pajak menggunakan lisensi pra-lelang.

“Izinnya ditawarkan dalam lelang atau pelelangan. Jadi nanti penawar tertinggi akan mendapatkan izinnya,” kata Wahid.

Dengan izin ini, seseorang dapat memungut pajak atas komoditas tertentu di daerah tertentu. Mereka kemudian harus menyetor pajak secara teratur setiap bulan. Sistem ini kemudian menimbulkan monopoli swasta di daerah-daerah tertentu yang mengkhawatirkan pemerintah kolonial.

Pajak lainnya adalah kleine verpachte middelen atau pajak kecil. Pajak kecil ini dikenakan pada berbagai komoditas untuk pekerjaan yang menghasilkan uang. Menurut Wahid, saat itu ada sekitar 15 atau 16 objek yang dikenakan pajak di Pulau Jawa. Mulai dari pegadaian, pembuatan garam, ikan, minuman keras, judi, hingga pertunjukan wayang. Jumlah tersebut meningkat pada awal abad ke-20 hingga munculnya pajak penghasilan.

“Negara kolonial sangat rakus. Jadi di mana dia melihat aktivitas ekonomi yang bernilai tinggi, itu dikenakan pajak,” kata Wahid.

Pemungut cukai swasta pada waktu itu didominasi oleh orang Tionghoa. Khawatir akan terjadi monopoli di daerah, pemerintah kolonial akhirnya mengambil alih pemungutan pajak. Tujuannya agar pajak dan laba tidak bocor ke kantong pribadi.

Sepanjang era kolonial, pembayaran pajak oleh rakyat sangat minim sebagai imbalan dari pemerintah kolonial. Tidak ada upaya pemerintah untuk mengembalikan pajak dalam bentuk fasilitas umum atau pelayanan publik yang sepadan.

Layanan pemerintah yang ada biasanya bersifat eksploitatif daripada pengembalian pajak murni. Saat wabah melanda, misalnya, vaksin diberikan bukan karena pemerintah peduli dengan kesehatan masyarakat, tapi agar masyarakat tetap bisa bekerja.

Kesadaran timbal balik muncul pada awal abad ke-20 dengan Kebijakan Etis. Meski masih terbatas dan segregatif, pemerintah kolonial mulai memberikan fasilitas kesehatan dan pendidikan sebagai imbalannya.

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama