Hukuman bagi Pelanggar Karantina di Hindia Belanda

Pemerintah menetapkan denda bagi pelanggar PSBB. Pada masa kolonial, denda juga dikenakan selama masa karantina kesehatan.

Jalanan Jakarta sepi selama karantina kesehatan.

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akhirnya diberlakukan di Jakarta mulai Jumat, 10 April 2020. Aturan mengenai PSBB tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 33 Tahun 2020 sebagai upaya menghentikan penyebaran virus corona.

Kegiatan kantor dan sekolah ditutup. Hanya beberapa sektor yang diperbolehkan beroperasi, seperti sektor kesehatan, pangan, energi, komunikasi, keuangan, logistik, dan kebutuhan sehari-hari.

Angkutan umum akan tetap beroperasi namun hanya mulai pukul 06.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB dan kapasitasnya dibatasi hingga 50 persen. Keterbatasan daya dukung ini juga berlaku untuk mobil pribadi. “Dalam satu kendaraan, jumlah penumpang yang bisa naik bersama dibatasi. Kalau tempat duduk enam orang, maksimal hanya tiga orang, dan semua yang ada di dalam mobil wajib pakai masker," kata Gubernur Anies Baswedan seperti dilansir Kompas.com.

Kebijakan tersebut berlaku hingga 23 April 2020 namun bisa juga diperpanjang. Orang yang terbukti melanggar aturan PSBB bisa dipidana 1 penjara atau denda maksimal Rp 100 juta.

Pengenaan sanksi bagi pelanggar karantina kesehatan juga telah terjadi di era kolonial. De Sumatra Post 20 Juli 1910 melaporkan bahwa karantina kesehatan dilaksanakan di Deli. Semua biaya karantina bagi masyarakat yang membutuhkan ditanggung oleh pemerintah. Namun, mereka yang melanggar aturan pada kesempatan pertama akan langsung dihukum dengan denda f2000 atau dua tahun penjara untuk orang Eropa dan dua tahun kerja paksa untuk penduduk asli.

“F2000 akan menjadi jumlah yang sangat besar bagi masyarakat adat,” kata Liesbeth Hesselink, penulis Healers on the Colonial Market.

Pada tahap akhir penjinakan penyakit pes, seperti dituturkan Martina Safitry dalam tesisnya, “Wabah Dukun dan Mantri”, juga dikenakan sanksi dan denda bagi mereka yang melanggar aturan. Besluit No. 4064/52 tanggal 25 April mengatur bahwa setiap orang harus menjaga kebersihan pekarangan, rumah, dan lingkungannya agar terhindar dari sarang tikus. Bambu utuh dan kotor dilarang digunakan untuk peralatan rumah tangga. Barang-barang harus tertata dengan rapi dan teratur. Siapapun yang melanggar peraturan ini, akan dihukum berdasarkan pasal II dalam Staatsblad no. 484 tahun 1916, yaitu denda f100 atau hukuman penjara 1-6 hari baik untuk pribumi maupun orang Eropa.

Ketika epidemi influenza melanda Hindia Belanda, aturan karantina dan hukuman juga diberlakukan. Dalam Staatsblad tahun 1920 nomor 723 disebutkan bahwa kewenangan karantina diberikan kepada pejabat kesehatan setempat. Orang dari daerah yang terinfeksi dilarang keluar atau masuk ke daerah yang dinyatakan masih sehat.

Jika aturan ini dilanggar, hukuman pidana menunggu. Barang siapa menolak diawasi dan dikarantina diancam dengan pidana penjara paling lama enam hari atau denda paling banyak f50. Kepala sekolah atau administrator yang tidak menutup sekolah juga akan diberikan hukuman yang sama.

Kontrol rutin terhadap kondisi kesehatan masyarakat juga digalakkan, terutama bagi korban influenza. Karena penyakit ini berasal dari luar negeri, maka diberlakukan aturan ketat terhadap kapal-kapal di pelabuhan.

Orang-orang dari kapal dilarang turun dari kapal karena takut menulari penduduk di pelabuhan dan menyebarkan penyakit di darat. Setiap penumpang yang turun harus menunjukkan bukti bahwa mereka bebas dari influenza. Jika tidak, mereka diperintahkan untuk tetap berada di pesawat (dalam perjalanan) atau dikarantina sebelum diizinkan melanjutkan perjalanan.

Mengingat kapal berada di bawah tanggung jawab nakhoda (kapten kapal), maka pengawasan menjadi tugasnya. Jika ada penumpang yang melanggar, nakhoda wajib menghukum yang melanggar; jika tidak, kapten sendiri akan dihukum oleh pemerintah karena melalaikan tugasnya.

Kepala Dinas Kesehatan Masyarakat, dokter de Vogel, yang terekam dalam karya Priyanto Wibowo berjudul The Forgotten Influenza Pandemic 1918, adalah orang yang mengusulkan hukuman bagi pelanggar aturan karantina kepada Gubernur Jenderal Johan Paul van Limburg Stirum.

Seorang nakhoda kapal yang diketahui melalaikan tanggung jawabnya terkait dengan karantina kesehatan akan dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda uang paling banyak sebesar f2000.

Pandangan De Vogel itu langsung menuai protes dari direksi Royal Shipping Company (Koninklijk Paketvaart Maatschappij, KPM). Mereka keberatan jika kapten diminta bertanggung jawab mengawasi penumpang atau awak yang turun tanpa izinnya. Apalagi aturan karantina yang disebutkan de Vogel itu bukan bagian dari tugas nakhoda, melainkan tugas tenaga kesehatan atau bahkan pemerintah daerah.

KPM kemudian mengusulkan agar tanggung jawab dalam regulasi karantina harus diberikan oleh kepala pelabuhan. Mereka juga mengatakan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya akan menyulitkan nakhoda dan penumpang tetapi juga akan mematikan aktivitas ekonomi di sekitar pelabuhan.

De Voogel tetap pada pendiriannya. Dalam laporannya kepada Gubernur Jenderal, dia mengatakan bahwa alasan KPM tentang hambatan aktivitas ekonomi terlalu besar-besarkan.

Namun dari aturan kala pandemi influenza tersebut, hanya kalangan pendidikan, perkapalan, dan masyarakat umum yang diancam hukuman apabila tidak mematuhi aturan. “Ancaman seperti itu tidak berlaku bagi dinas kesehatan atau kepala pemerintah daerah yang lalai dalam melaksanakan pelaksanaannya,” tulis Priyanto dalam bukunya.

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama