Dibalik Runtuhnya Kabinet Syahrir

Sebelum pecahnya Agresi Militer Belanda I, terjadi krisis politik di kubu Republik. Tindakan Perdana Menteri Sjahrir menjadi fokus utama.

Sutan Syahrir dalam rapat umum di Jakarta tahun 1946.

Pada pertemuan Kabinet di gedung kepresidenan pada tanggal 26 Juni 1947, ketegangan di dalam Republik mencapai puncaknya. Masing-masing menteri, serta perwakilan partai memberikan pandangannya tentang situasi politik saat ini. Saling melempar kritik yang membuat suasana debat memanas.

Sorotan utama dalam debat tersebut adalah sikap Perdana Menteri Sutan Sjahrir yang dinilai terlalu lemah ketika berhadapan dengan pemerintah Belanda. Sebagai ujung tombak perjuangan di ranah diplomasi, dia diharapkan tegas dan bertindak cepat. Apalagi dalam situasi kritis setelah Belanda kembali mendarat di Indonesia yang baru merdeka.

Namun, Sayap Kiri, sebagaimana dikemukakan Soebadio Sastrosatomo dalam biografinya Soebadio Sastrosatomo: Pengemban Misi Politik karya Rosihan Anwar, melihat Sjahrir tidak tegas dalam mendukung upaya kemerdekaan. Ia dinilai terlalu berkompromi dengan tuntutan Belanda. Bahkan ada berbagai tuduhan bahwa Sjahrir telah menjual negara kepada penjajah.

Suasana di ruang rapat malam itu semakin mencekam saat PM Sjahrir menyerahkan portefeuille mengenai posisinya kepada Presiden Sukarno. Dijelaskan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta yang diterbitkan oleh Kementerian Penerangan Republik Indonesia, penyerahan mandat tersebut merupakan tanggapan Sjahrir terhadap oposisi sayap kiri kepadanya dan keputusan mereka, yang berbunyi: “…tidak setuju dengan kompromi yang terkandung dalam korespondensi antara delegasi Indonesia dengan Komisi Jenderal (Belanda). . karena tidak menjamin persatuan antara pemerintah dan rakyat.”

Sebagaimana dirangkum Slamet Muljana dalam Kesadaran Nasional: Dari Kolonialisme Menuju Kemerdekaan, korespondensi antara pemerintah Indonesia dan Belanda merupakan kelanjutan dari nota kesepahaman dalam Perundingan Linggarjati. Belanda, melalui nota Komisi Jenderal tertanggal 27 Mei 1947, meminta PM Sjahrir sebagai wakil pemerintah Republik, secara singkat memuat isinya: membentuk pemerintahan bersama sementara, mengeluarkan dana bersama, bersama-sama menyelenggarakan ekspor dan impor, dan melibatkan Belanda dalam menjaga ketertiban dan keamanan di seluruh Indonesia.

Sjahrir pun menerima surat itu. Dalam pidato radio 19 Juni 1947, Muljana menambahkan, Sjahrir menjelaskan tanggapan kaum Republik yang pada dasarnya setuju dengan usul Belanda, terutama pembentukan pemerintahan bersama. Lainnya akan dibahas setelah pemerintah bersama terbentuk. Sikap Sjahrir disorot oleh partai-partai sayap kiri dan anti-Sjahrir, serta kelompok-kelompok yang tidak setuju dengan keputusannya.

“Partai yang semula mendukung Sjahrir, saat itu menarik dukungannya, tidak lagi mendukung Sjahrir. Pernyataan PM Sjahrir tentang reaksi kabinet Belanda menimbulkan perdebatan sengit. Resolusi muncul. Temperatur politik naik, situasi politik semakin serius," kata Hario Kecik dalam Pemikiran Militer 1 Sepanjang Waktu Indonesia.

Ketika Sjahrir menyerahkan mandat kabinetnya, Presiden Sukarno tidak langsung memberikan jawaban. Dia pertama-tama ingin mendengar pendapat para pemimpin partai tentang masalah ini. Sekitar pukul 23.00, Presiden mengumpulkan semuanya, lalu memulai rapat darurat. Ada Ali Sastroamidjojo (PNI), Soekiman (Masjumi), Tan Ling Djie (Partai Sosialis), Maruto Darusman (PKI), S.K. Trimurti (PBI), Harjono (Sobsi), Sakirman (Laskar Rakyat), Tambunan (Parkindo), dan Krissubanu (Pesindo).

Setelah tengah malam, negosiasi dihentikan untuk memberi para pemimpin kesempatan untuk bertukar pikiran satu sama lain. Semua pihak, kecuali PNI, mengusulkan pembentukan Presiden Kabinet untuk pemerintahan Republik. Sementara itu, Ali Sastroamidjojo keberatan dengan hal ini dan menginginkan pembentukan kabinet yang lebih bertanggung jawab.

Namun, karena tidak mendapat dukungan mayoritas, PNI meminta waktu untuk berunding dengan Dewan Partai. Setelah sekitar satu jam mengadakan rapat internal, Ali Sastroamidjojo menyatakan persetujuannya atas usul pihak lain. Keputusan bulat juga diperoleh dalam rapat pimpinan partai, yakni Presiden Kabinet.

Kekuatan partai politik saat itu memang cukup besar. Proposal mereka memberikan pengaruh pada keputusan besar pemerintah Republik. Hal ini juga terlihat ketika para pemimpin mengusulkan pembentukan komisi untuk membantu presiden dalam menanggapi memorandum pemerintah Belanda. Presiden langsung setuju. Maka dibentuklah komisi kecil yang terdiri dari Amir Syarifuddin (Sayap Kiri), Soejono Hadinoto (PNI), Harsono Tjokroaminoto (Masjumi), Tambunan (Parkindo), dan I.J. Kasimo (PKI).

Sekitar pukul 03.00 dini hari, Setelah selesai dengan rapat darurat pimpinan partai, Presiden kembali melanjutkan rapat kabinet yang sempat tertunda sejak pukul 23.00. Dalam pertemuan tersebut, Sukarno menyatakan bahwa rima mandat Sjahrir dan sejak itu Kabinet Sjahrir demisioner. Dengan kosongnya kursi PM, sementara waktu presiden mengambil alih kekuasaan sepenuhnya sepenuhnya. Sebelum nanti menunjuk kabinet baru di bawah pimpinan Amir Syarifuddin.

“Kabinet Sjahrir akan diterapkan oleh partainya sendiri. Suatu peristiwa yang agak aneh. Oleh karena itu, timbul berbagai interpretasi terhadap tindakan Amir Syarifuddin tersebut: yang senang membenarkan; yang tidak senang mencela," tulis Muljana.

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama