Alex Kawilarang, Kisah Patriot yang Dilucuti

Dianggap sebagai kontribusi besar dalam perkembangan awal TNI, karir militer Kolonel A.E. Kawilarang tiba-tiba hancur pada akhir 1950-an. Mengapa?

Kiri-kanan (barisan depan): Letkol Alex Kawilarang, dr. Ferdinand Lumbantobing, Lt. Col. Harvey (UNCI), Sersan Addison (UNCI), Heckman (Belanda), Lt. Col. de Vries (Belanda), 7 Desember 1949.

Letnan Jenderal (Purn.) Sajidiman Suryohadiprojo tidak percaya sama sekali jika seniornya di Siliwangi, Kolonel (Purn) Alex Evert Kawilarang adalah seorang pengkhianat. Alih-alih mencap-nya sebagai petualangan, Sajidiman justru menyebut Alex (panggilan akrab A.E. Kawilarang) sebagai seorang patriot. Buktinya cukup banyak, ujar mantan Wakasad itu. Sejak tercatat sebagai anggota Tentara Keamanan Rakyat (TKR, cikal bakal TNI) pada 1945, Alex banyak terlibat dalam berbagai peristiwa bersejarah yang menyatakan dirinya adalah seorang loyalis Republik.

Memimpin penumpasan pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS), menyelesaikan pembangkangan Andi Aziz dan membentuk pasukan komando di Angkatan Darat, adalah sebagian kecil dari jasa-jasa Alex kepada bangsa Indonesia. Sajidiman yakin jika tak ada pengaruh Alex, sejatinya wilayah Manado dan sekitarnya sudah bergolak sejak awal 1950. Namun mengapa sang kolonel justru bergabung dengan Perjuangan Semesta (Permesta) pada 1958?

“Ia bergabung dengan Permesta karena marah saat Manado dibom oleh pemerintah RI,” ujar Sajidiman kepada Martin Sitompul.

Sajidiman bisa jadi benar. Ketika mendengar kampung halaman nenek moyangnya (Manado) dibom oleh AURI pada Februari 1958, dari Washington D.C. Alex langsung mengirimkan kawat kepada Walikota Jenderal A.H. Nasution. Isinya sederhana dan tegas: tidak setuju dengan gerakan-gerakan tersebut dan mundur sebagai langkah atas militer. Demikian penuturan Alex dalam biografinya, Untuk Sang Merah Putih (disusun oleh Ramadhan K.H.).

“Saya marah…Tapi tidak pernah bilang saya akan bergabung dengan Permesta,” ujar Alex dalam wawancara khusus dengan majalah Tempo, 10 Mei 1999.

Mengikuti “deburan hati”, Alex lantas memutuskan untuk pergi ke Manado untuk memperkuat perasaan rakyat Minahasa yang baru saja dijatuhkan bom oleh AURI. Namun kedatangan Alex di Manado tentu saja tidak disia-siakan oleh para pembangkang dari Permesta. Maret 1958, dia didapuk untuk menjadi Panglima Besar Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI).

“Mereka mengangkat saya sebagai Panglima Besar PRRI. Tapi saya tidak terima. Saya mau bergabung dengan Permesta saja,” ujar mantan Panglima TT III Siliwangi itu.

Alex tidak menyetujui politik PRRI yang dianggapnya memiliki kecenderungan ingin melepaskan diri dari Republik Indonesia. Dia lebih nyaman untuk bergabung dengan Permesta yang bekerja lebih sebagai oposisi saja. sangat banyak petinggi Permesta merasa senasib sepenanggungan dengan PRRI, namun Alex menolak itu. Secara pribadi, dia menganggap tujuan politik keduanya berbeda.

Itulah yang menyebabkan Alex mengungkapkan bahwa dirinya bukan bagian dari kekuatan militer PRRI. Dia hanya menerima dirinya sebagai Panglima Besar Angkatan Perang Revolusiener (APREV), sayap militer Permesta.

“(Karena sikap itulah) yang dia curigai oleh kalangan tertentu (di PRRI dan Permesta) merupakan agen Nasution,” tulis Barbara Sillars Harvey dalam Permesta, Pemberontakan Setengah Hati.

Ketika bergabung dengan Permesta bukan berarti Alex pun tidak memiliki ganjalan. Sebagai seorang nasionalis, dia merasa kecewa dengan motivasi sebagian orang-orang Permesta yang berjuang semata-mata ingin melawan dominasi orang-orang Jawa.

“Wah tidak benar kalau begitu. (Tetapi pendapat) itu kebanyakan (dianut) oleh bawahan-bawahan yang kurang mengerti,” kata Alex.

Seiring berjalannya waktu, perlawanan Permesta sendiri lambat laun berhasil dipatahkan. Selain adanya friksi di internal mereka (antara yang pro PRRI dengan yang tidak setuju dengan konsep PRRI), secara perlahan-lahan Amerika Serikat (AS) pun menarik bantuannya PRRI dan Permesta.

“Omong kosong! Mereka tidak membantu Permesta, tetapi memanfaatkan Permesta untuk diri sendiri,” ujar salah seorang dedengkot Permesta Ventje Sumual dalam majalah Tempo, 5 Desember 1999.

Menurut Ventje, sikap AS membalik 180 derajat ketika mereka mengetahui bahwa para petinggi tentara seperti A.H. Nasution dan Achmad Jani merupakan para jenderal yang anti komunis. Karena itu harapan politik mereka memblok pengaruh komunikasi saya untuk mengalihkan kepada para jenderal tersebut dan otomatis PRRI/Permesta dibengkalaikan begitu saja.

Sebagai Menteri Pertahanan dan KASAD, pada 3 Maret 1961 Nasution kepada kaum pemberontak untuk kembali ke pangkuan ibu pertiwi. Untuk Kawilarang sendiri, seruan untuk kembali juga dilakukan oleh para prajurit-prajurit dari Siliwangi yang sedang menghadapi para gerilyawan Permesta di wilayah-wilayah Sulawesi Utara.

“Anak-anak Siliwangi ada yang memasang tulisan-tulisan di papan, yang isinya memanggil: ‘Pak Kawilarang supaya kembali!’,” kenang Nasution dalam biografinya: Memenuhi Panggilan Tugas Jilid IV: Masa Pancaroba Kedua.

11 April 1961, terjadilah penampakan senjata. Tiga hari kemudian, Wakil Menteri Pertahanan RI Walikota Jenderal Hidajat Martaatmadja (yang tak lain dekat dekat Alex sejak menjadi taruna di KMA) dan Alex Evert Kawilarang secara bersama-sama bertindak sebagai inspektur barisan Permesta dan pasukan TNI di dekat Tomohon. Hadir pula dalam kesempatan itu beberapa atas militer asing, termasuk Kolonel George Benson, atas militer Kedubes AS di Jakarta.

“Pertentangan antara kita sekarang tidak dapat dipertahankan lagi…” demikian bunyi ucapan Alex seperti dikutip A.H. Nasution dalam Memenuhi Panggilan Tugas Jilid V: Kenangan Masa Orde Lama.

Nasution sendiri baru bisa bertemu dengan Alex pada 12 Mei 1961. Alex yang saat itu terlihat sangat jerih payah (karena terkena malaria saat bergerilya di hutan-hutan Minahasa) menyatakan kesanggupanya untuk mengembalikan semua orang (eks Permesta) ke pangkuan RI.

Pada 22 Juni 1961, terbit sebuah dekrit dari Presiden Sukarno yang berisi pemberian amnesti kepada para pengikut Kawilarang, Somba dan Saerang. Mereka dianggap telah menerima baik seruan kembali ke pangkuan ibu pertiwi.

“Satu upacara di Manado pada tanggal 29 Juli 1961 menandaskan amnesti tersebut dan tuduhan tuduhan resmi terhadap bekas pemberontak tersebut,” tulis Barbara Sillars Harvey.

Bisa jadi tuduhan-tuduhan itu mengacu pada surat rahasia Kejaksaan Agung bernomor: Plk. A1/6181/762.- yang ditujukan kepada Mahkamah Agung pada 27 Oktober 1958. Dalam surat itu, secara resmi pihak Kejaksaan Agung yang mewakili Pemerintah RI menuduh Kolonel A.E. Kawilarang telah bersekongkol dengan pihak pemberontak dengan mengadakan pertemuan di Singapura pada 8 Oktober 1958.

Dalam pertemuan itu dibahas berbagai cara untuk menghantam Pemerintah RI. Cara-cara itu diantaranya: mengacaukan perekonomian Indonesia dengan penggabungan perusahaan-perusahaan yang dimiliki kaum pemberontak, menyuap (dengan uang dan perempuan) para oknum petinggi TNI yang kerap datang ke Singapura untuk membantu pihak pemberontak dan menginstruksikan Divisi Siliwangi untuk menghasut para anggotanya agar tidak puas.

Namun bukan berarti pengampunan itu menjadikan Alex kembali ke TNI. Selain dianggap sebagai pucuk pimpinan di militer Permesta, Alex pun mengakui bahwa dirinya tidak mau menyusahkan dirinya-kawannya yang mungkin merasa risih berhubungan dengan pemberontak seperti dirinya. Jadi minat untuk kembali berprofesi sebagai tentara sirna sudah.

“Saya sendiri menganggap bahwa kehidupan saya sebagai tentara sudah berhenti sejak Maret 1958,” ujar Alex dalam biografinya.

Apakah itu artinya Alex merasa trauma dengan dunia tentara? Mungkin saja, jika mengingat ketidaksetujuan sang kolonel saat memasuki Edwin Kawilarang berniat masuk Akademi Militer pada 1973.

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama