Tentara Kudeta Perusahaan Belanda

Ketika tentara turun tangan untuk mengambil alih perusahaan-perusahaan Belanda.

KSAD Mayjen TNI A.H. Nasution menyerahkan perusahaan-perusahaan Belanda kepada pemerintah melalui Perdana Menteri Juanda pada tanggal 14 November 1958.

Keterlibatan militer dalam ekonomi nasional sudah dimulai segera setelah Indonesia merdeka. Mereka mengambil alih perusahaan-perusahaan yang sebelumnya dikuasai Jepang. Jalan masuk militer ke wilayah politik dan ekonomi terbuka setelah Mayjen TNI AH Nasution mengumumkan keadaan darurat dan penerapan UU keadaan bahaya (SOB) pada Maret 1957. Dengan pemberlakuan SOB, Nasution sebagai KSAD menjadi Penguasa Perang Pusat (Peperpu) dan Panglima Perang Wilayah menjadi Penguasa Perang Daerah (Peperda).

Salah satu saluran yang efektif yang mendukung perluasan pengaruhnya dalam bidang ekonomi adalah Badan Kerja Sama (BKS). Pada Juni 1957, Angkatan Darat membentuk Badan Kerdja Sama Pemuda dan Militer (BKS-PM) yang dipimpin Letkol Pamurahardjo, yang menurut Daniel S. Lev dalam The Transition to Guided Democracy, “kemudian memainkan peranan penting dalam pengambilalihan perusahaan-perusahaan Belanda”. Menyusul kemudian pembentukan badan antara organisasi buruh dan petani, kelompok perempuan, pemimpin agama, dan sebagainya. Badan-badan kerja sama ini kemudian disebut kelompok fungsional dan akhirnya berkembang menjadi sebuah organisasi yang disebut Front Nasional Pembebasan Irian Barat.

“Tujuan Nasution membentuk badan-badan kerja sama adalah untuk melepaskan cengkeraman partai-partai atas ‘kelompok-kelompok fungsional’ dan membawa mereka menjadi sayap militer,” tulis Lev.

Namun, dalam perjalanan kegiatan mereka, BKS berpartisipasi dalam berbagai kegiatan ekonomi, khususnya di tingkat provinsi dan desa,” tulis sejarawan Pham Van Thuy dalam “Beyond Political Skin: Convergent Paths to an Independent National Economy in Indonesia and Vietnam,” disertasi di Universitas Leiden, Belanda, tahun 2014.

Menurut Pham, militer juga sudah melakukan persiapan untuk mengambil kendali ekonomi. Pada 24 Agustus 1957, kementerian mengeluarkan instruksi agar mengidentifikasi perusahaan, jawatan, dan lembaga-lembaga yang dianggap penting untuk militer, yang oleh SOB ditegaskan harus berada di bawah penguasaan militer. Bahkan semua perusahaan, jawatan, dan fasilitas yang berkaitan dengan transportasi, pos, media, rumah sakit, minyak, gas, listrik, dan percetakan dipertimbangkan.

Empat bank besar, yaitu Bank Indonesia, Bank Negara Indonesia, Bank Industri Negara, dan Bank Rakyat Indonesia, bersama perusahaan-perusahaan pertambangan, manufaktur, dan perkebunan juga direncanakan diletakkan di bawah kekuasaan militer. Saat itu, instruksi tersebut belum menentukan langkah-langkah kongkret.

“Pengambilalihan perusahaan-perusahaan Belanda yang tiba-tiba oleh serikat buruh lokal pada Desember 1957 tentu mempengaruhi pertimbangan militer tentang niat utamanya,” tulis Pham.

BKS-PM memainkan peran penting dalam pengambilalihan perusahaan-perusahaan Belanda, dengan sasaran pertama perusahaan pelayaran Belanda, KPM (Koninklijke Paketvaart Maatschappij) pada 3 Desember 1957. Kepada majalah Tempo, 24 Januari 2000, Pamurahardjo, ketua adalah BKS-PM, beralasan perusahaan- perusahaan Belanda mendanai pemberontakan-pemberontakan di daerah yang saat itu marak di Indonesia.

“Saya manfaatkan suasana politik waktu itu yang menginginkan agar Belanda mengembalikan Irian Barat kepada RI,” ujar Pamurahardjo, yang meninggal dunia pada Juli 2004. “Tapi kami tidak berpikir sebaliknya. Seharusnya pengambilalihan itu dilaksanakan oleh sebuah panitia. Akhirnya, nasionalisasi ini jadi berantakan karena semua orang bebas mengambil apa saja.”

Pengambilalihan KPM menimbulkan kepanikan. Demi menghindari pengambilalihan tak terkendali terhadap bank-bank Belanda, Bank Indonesia mendatangi Markas Besar Angkatan Darat (MBAD) membahas langkah-langkah pengamanan, pengambilalihan, dan pengawasan bank-bank Belanda. Hasilnya, melalui menteri keuangan dan Surat Keputusan KSAD pada 8 Desember 1957, terbentuklah Badan Pengawasan Bank-Bank (BPBB) di pusat maupun daerah yang terdiri atas wakil Angkatan Darat dan Bank Indonesia. Tujuannya memastikan bank-bank Belanda tetap beroperasi dengan aman.

Sementara gelombang pengambilalihan masih terus berlangsung, pemerintah belum mengambil sikap, seolah kebingungan dengan aksi serikat buruh dalam pengambilalihan tersebut. Pernyataan pertama dari pemerintah muncul pada 5 Desember 1957. Menteri Kehakiman G.A. Maengkom mengumumkan setiap pengambilalihan sewenang-wenang perusahaan Belanda yang dilakukan serikat-serikat buruh bertentangan dengan hukum. Hanya tindakan yang diambil oleh Peperpu atau Peperda untuk mengawasi dan melindungi perusahaan Belanda demi keamanan dan tidak dapat dibenarkan.

“Pemerintah memerintahkan militer untuk mengambil alih perusahaan-perusahaan itu agar tidak menimbulkan kekacauan (kekacauan). Bila terjadi kekacauan, nama Indonesia akan buruk di mata internasional,” kata Wasino, sejarawan Universitas Negeri Semarang.

Pada 9 Desember 1957, Perdana Menteri/Menteri Pertahanan Djuanda mengeluarkan surat keputusan yang menempatkan semua perkebunan Belanda di bawah kendali pemerintah dan memberi wewenang kepada menteri pertanian untuk mengeluarkan yang diperlukan. Menteri Pertanian Sadjarwo kemudian mengeluarkan dua peraturan yang menempatkan semua perkebunan Belanda di bawah pengawasan teknis PPN-Baru serta prosedur pengambilalihan perkebunan oleh pihak militer.

Nasution kepada sebagai Peperpu juga mengeluarkan perintah Peperda untuk mengambil alih manajemen perusahaan-perusahaan Belanda di daerah masing-masing.

“Lebih dari lima ratus perkebunan Belanda, kurang lebih tiga perempat dari seluruh perkebunan yang ada di Indonesia, maupun sejumlah besar perusahaan lainnya, telah berada di bawah pengawasan militer pada Desember 1957,” tulis Karl J. Perlzer dalam Sengketa Agraria.

Kendali Militer

Pada 5 Maret 1958, Nasution mengeluarkan instruksi Peperpu tentang tata cara melakukan penguasaan dan pengawasan perusahaan-perusahaan Belanda. Instruksi ini memandu para Peperda dalam mengambil alih perusahaan-perusahaan Belanda.

Peperda harus mengarahkan perusahaan-perusahaan tersebut dengan mengangkat “penguasa” atau pimpinan perusahaan, baik yang ada dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan. Peperda juga harus melakukan “Indonesianisasi” dengan mengangkat atau memasukkan orang-orang Indonesia ke dalam perusahaan. Pengangkatan tersebut sedapat mungkin berhubungan dengan kementrian yang bersangkutan. Pimpinan perusahaan yang bertanggung jawab kepada Peperpu/Peperda dan wajib membuat laporan tertulis secara berkala mengenai perusahaan yang dikuasainya.

Peperda bergerak melaksanakan Instruksi Peperpu. Di Jawa Timur, misalnya, pengambilalihan dilakukan dengan mengumpulkan semua perusahaan, kemudian Kepala Staf Kodam (Kasdam) memberikan penjelasan mengenai keputusan pemerintah tentang perusahaan Belanda.

“Diharapkan agar para pengunjung tertarik kooperatif. Setelah itu ditunjuk petugas penjaga untuk masing-masing kelompok perusahaan yaitu industri, tambang, perhubungan, perbankan, dan perdagangan,” kata R. Soekardi, waktu itu peralatan Kodam VIII Brawijaya Surabaya, Jawa Timur, dalam biografinya Tentara Demokrat.

Tujuan utama penempatan perusahaan-perusahaan Belanda di bawah tentara untuk mendapatkan dana yang disalurkan langsung ke institusi militer tanpa melalui pemerintah. Dengan demikian, tentara berhasil mengurangi ketergantungannya pada anggaran belanja pusat. “Pihak tentara mendapatkan sumber-sumber uang yang dapat disalurkan menurut keperluannya sendiri,” tulis sejarawan M.C. Ricklefs dalam Sejarah Indonesia Modern.

Menurut Wasino, keperluan utama militer saat itu adalah membiayai operasi militer ke Irian Barat karena nasionalisasi sangat berkaitan dengan Irian Barat. “Ini sama seperti ketika Belanda melakukan agresi militer ke Indonesia sandinya Operasi Produk untuk menyelamatkan perusahaan-perusahaan Belanda. Sekarang kebalikannya, militer Indonesia menasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda untuk merebut Irian Barat dari Belanda,” ujar Wasino.

Pengambilalihan dilakukan oleh dihentikan pada 18 Maret 1958. Tentara kemudian menyerahkan semua perusahaan Belanda kepada pemerintah pada 14 November 1958. “Pak Djuanda menyarankan semua perusahaan eks Belanda yang dioper AD agar diserahkan kepada menteri yang bersangkutan, saya dalam upacara di MBAD,” kata Nasution dalam testimoni di biografi Ir. H. Djuanda: Negarawan, Administrator, dan Teknokrat Utama.

Pada 27 Desember 1958, pemerintah kemudian mengeluarkan UU No. 86/1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Belanda yang runtuh. Perusahaan-perusahaan Belanda itu melihat dalam beberapa badan pengelola yang berada di bawah menteri terkait.

“Kendati diserahkan kepada pemerintah, tentara membantu membantu mengelola perusahaan-perusahaan tersebut, baik perkebunan, pertambangan, perbankan, maupun perdagangan,” kata Wasino.

Banyak penempatan militer di badan-badan yang dibentuk untuk mengurusi perusahaan-perusahaan Belanda. Soekardi, misalnya, ditugasi kepala cabang Badan Pusat Penyelenggaraan Perusahaan-Perusahaan Industri dan Tambang (BAPPIT) Jawa Timur.

Menurut Soekardi, dari 25 perusahaan di bawah pengawasannya, hanya empat perusahaan yang dipimpin perwira militer. profesional dari perusahaan itu sendiri. “Sejauh terdapat tenaga dari perusahaan sendiri, tidak ditempatkan orang-orang dari luar,” kata Soekardi.

Soekardi mengklaim pengambilalihan perusahaan-perusahaan Belanda telah melahirkan manajer-manajer profesional Indonesia dari kalangan sipil maupun tentara yang mampu mengisi posisi strategis yang semula hanya bisa melatih orang Belanda dan tenaga asing.

Wasino meragukan kemampuan para perwira tentara mengelola perusahaan-perusahaan Belanda. Dalam pelaksanaannya yang menjalankan perusahaan itu adalah orang Indonesia yang dulu levelnya lebih rendah, seperti di bawah administrator.

“Sedangkan Belanda tidak mendidik pekerja Indonesia untuk menjadi manajer sehingga kemampuan manajerialnya rendah. Maka, maklum saja perusahaan-perusahaan itu mengalami kemerosotan,” kata Wasino. Namun, kemerosotan itu juga disebabkan banyak perusahaan Belanda memang dalam keadaan tidak menguntungkan.

Sependapat Ricklefs bahwa dampak perusahaan-perusahaan Belanda terhadap perekonomian nasional dan tentara jauh dari manfaat. Terjadi banyak salah urus dan ketidakefisienan terutama akibat Nasution menugaskan para perwira yang sudah tua dan kurang cakap memimpin perusahaan-perusahaan, sementara para panglima yang lebih cakap tetap memimpin memimpin pasukan.

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama