Sejarah Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar Amerika Serikat

Pandemi corona membuat rupiah melemah. Secara historis, rupiah melemah karena berbagai masalah.

Rupiah, mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pandemi Covid-19 berdampak pada perekonomian Indonesia. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sempat jatuh dari tingkat Rp13.000-an ke Rp16.000-an per dolar AS selama minggu terakhir Maret 2020. Pelemahan ini berkait dengan sikap pesimistis pelaku bisnis dan ekonomi terhadap kebijakan pemerintah Indonesia dalam menangani Covid-19 .

Untuk memastikan kembali pelaku bisnis dan ekonomi, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan sejumlah stimulus ekonomi. Bank Indonesia melengkapinya dengan kebijakan di bidang moneter untuk memperkuat rupiah. Hasilnya, rupiah menguat kembali pada perdagangan Jumat, 27 Maret 2020. Bank Indonesia menjaga rupiah demi menjaga keseimbangan perekonomian nasional di tengah pandemi Covid-19.

Dalam rentang sejarah, menjaga nilai rupiah susah-susah gampang. Masalah nilai rupiah bukan hanya saat terlalu rendah, tapi juga ketika ia bisa terlalu tinggi (over-valued) terhadap mata uang lain. Ini didasarkan pada situasi yang dihadapi dan sistem nilai tukar yang diterapkan.

Indonesia tercatat kali pertama menggunakan sistem kurs tetap, tak lama setelah merdeka. Sistem ini muncul dari pertemuan 44 negara di Bretton Woods, AS, pada Juli 1944. Melalui ini, negara-negara peserta pertemuan dikaitkan dengan mata uangnya AS. Karena mereka tidak memiliki cadangan emas yang memadai untuk menjaga nilai mata uangnya.

Inilah awal periode banyak negara menggantungkan nilai tukarnya pada dolar AS, termasuk Indonesia. Sedangkan AS cukup memiliki nilai mata uangnya pada emas tersebab memiliki cadangan emas yang untuk menjaga nilai mata uangnya.

Kurs negara tetap mensyaratkan adanya cadangan devisa suatu daerah. "Dengan pengontrolan devisa, maka ruang gerak pelaku pasar untuk menyerang nilai tukar dapat dibatasi," kata Iskandar Simorangkir dan Suseno dalam Sistem dan Kebijakan Nilai Tukar.

Tapi saat itu Indonesia baru merdeka. Cadangan devisa masih sedikit dan uang beredar sangat banyak. Bukan hanya dari sisi nominalnya, tapi juga dari jenis mata uangnya. Oeang Repoeblik Indonesia (ORI) harus bersaing dengan mata uang Hindia Belanda dan Jepang. Perdagangan Valuasi asing belum ada masalah utama karena tidak ada ruang gerak pelaku pasar.

Kurs Tetap

Keadaan tadi membuat pemerintah harus menerapkan sistem nilai tukar tetap untuk kemudahan transaksi. "Sebagai dasar penukaran, di Pulau Jawa dan Madura ditetapkan f.50 (uang Jepang) sama dengan uang satu rupiah ORI, sedangkan bagi daerah di luar Pulau Jawa dan Madura: f.100 (uang Jepang) disamakan dengan satu rupiah ORI," ungkap Oey Beng To dalam Sejarah Kebijakan Moneter Indonesia Jilid I (1945–1958).

Perang selama periode revolusi (1945–1949) telah merusak keamanan ekonomi, menyebabkan gangguan produksi, distribusi, perdagangan, dan menghantam aktivitas ekonomi lainnya. Kebutuhan perang yang mendorong pemerintah mencetak uang lebih banyak.

Harga barang menjadi mahal. Inflasi pun naik. Nilai tukar ORI kelewat tinggi sehingga membuat harga barang ekspor terlalu mahal. Alhasil penjualan ekspor menurun. Imbasnya devisa kian berkurang.

"Sebagai satu langkah untuk mengatasi permasalahan ekonomi tersebut, dari sisi kebijakan nilai tukar, pemerintah pada 7 Maret 1946 mendevaluasi nilai tukar rupiah sebesar 29,12% dari Rp1,88 per dolar AS menjadi Rp2,65 per dolar AS," ungkap Iskandar dan Suseno . Devaluasi adalah kebijakan pemerintah menurunkan nilai uang terhadap mata uang asing.

ORI tak bertahan lama di pasaran. Stabilitas nilainya sulit dipertahankan. Pemerintah berkeputusan menarik ORI pada Maret 1950 dan menggantinya dengan uang baru. Seiring bergantinya bentuk negara dari negara kesatuan menjadi serikat atau federal sejak Desember 1949.

Bersama keluarnya uang baru, pemerintah menerapkan nilai tukar rupiah sebesar Rp3,80 per dolar AS. Secara umum, keuangan pemerintah belum membaik. Bahkan hingga kembali menjadi bentuk kesatuan, defisit anggaran terus terjadi. Cadangan devisa jauh dari harapan. Uang beredar justru semakin banyak.

"Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah kembali mendevaluasi nilai tukar rupiah pada Februari 1952 sebesar 66,7%, yaitu dari Rp3,80 menjadi Rp11,40 per USD," tambah Iskandar dan Suseno.

Selanjutnya pemerintah bergerak menerapkan nilai tukar mengambang untuk pelaku ekonomi tertentu pada 20 Juni 1957. Keputusan ini menghidupkan kembali ekspor di bidang perkebunan.

Nilai tukar menawarkan peran pemerintah dalam menentukan besaran nilai mata uang domestik terhadap mata uang asing. Penentuannya terletak lebih besar kepada kekuatan pasar melalui mekanisme permintaan dan penawaran terhadap mata uang itu sendiri. Tetapi secara umum, Indonesia masih menerapkan nilai tukar tetap di banyak bidang usaha ekonomi.

Indonesia mengubah sistem nilai tukarnya saat memasuki awal era Orde Baru. Masa rezim ini Orde Baru berhasil menurunkan angka inflasi dari 635% pada 1965 menjadi 9,90% pada 1969. Penurunan angka inflasi membuat perekonomian menjadi lebih stabil. Saat itulah pemerintah mengeluarkan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita).

Repelita berisikan target pemerintah dalam banyak bidang. Salah satunya berupa ekonomi dengan menambah devisa melalui pro modal dalam dan luar negeri. Juga beragam upaya untuk meningkatkan angka ekspor. Tapi laju inflasi Indonesia masih tergolong tinggi dibandingkan dengan negara-negara mitra dagang utama.

Kurs Mengambang Terkendali

Tingginya laju inflasi berpengaruh terhadap nilai tukar rupiah yang kelewat tinggi terhadap dolar AS. Ini sangat mengganggu rencana pemerintah meningkatkan ekspor karena harga barang ekspor akan naik dan mahal. hasil negara mitra dagang mencari barang lebih murah.

Selain itu, sistem kurs tetap warisan pertemuan Bretton Woods pun mulai ditinggalkan mitra dagang Indonesia. Sebab sistem kurs tetap mengganggu keseimbangan neraca perdagangan. Pertimbangan itulah yang membuat pemerintah mengambil kebijakan berbeda terhadap sistem nilai tukar

Karena itu, pemerintah menerapkan nilai tukar mengambang terkendali. Artinya, pemerintah hanya ikut campur bila nilai tukar rupiah bergerak melebihi batas atas dan batas bawah. Interval antara kedua batas ini disebut rentang intervensi. Di rentangkan campur tangan pemerintah diperlukan.

"Penentuan nilai tukar sangat penting karena mempengaruhi perkembangan neraca perdagangan. Karena neraca perdagangan merupakan sebagian besar dari neraca pembayaran, maka perkembangan neraca perdagangan juga mempengaruhi kedudukan neraca pembayaran," catat Iskandarsjah dalam "Sistem Moneter Indonesia Menganut Kurs Mengambang yang Terkendali", termuat di Mencari Bentuk Ekonomi Indonesia: Perkembangan Pemikiran 1965–1981.

Pemerintah berharap keseimbangan nilai tukar rupiah akan terjaga melalui mekanisme pasar sehingga membuat harga ekspor turun. Dan pada dukungan, itu akan meningkatkan angka ekspor pada penambahan devisa.

Tapi perekonomian Indonesia menghadapi ujian berat pada dekade 1980-an. Harga minyak dan gas (migas) dunia jatuh. Padahal perekonomian Indonesia sejak 1970-an bertumpu pada ekspor migas. Kejatuhan harga minyak mempengaruhi cadangan devisa Indonesia. Dalam keadaan tipis devisa, pemerintah kesulitan untuk ikut campur jika nilai tukar rupiah menjadi terlalu tinggi terhadap dolar AS.

Maka seiring dengan kebijakan deregulasi berbagai sektor ekonomi sejak 1983, pemerintah mendevaluasi nilai tukar rupiah untuk meningkatkan daya saing barang ekspor di migas. Melalui dua kali devaluasi pada 30 Maret 1983 dan September 1986, nilai rupiah turun sebesar 38 persen dan 45 persen. Langkah ini terbukti berhasil menggairahkan sektor ekspor. Arus modal asing pun turut meningkat.

Kurs Mengambang Bebas

Stabilitas nilai tukar rupiah berlangsung hingga Juli 1997. Saat itu Rp2.350 untuk satu dolar AS. Selepas Juli, keadaannya mulai berubah. Nilai tukar rupiah mengalami penurunan akibat mekanisme pasar (depresiasi).

"Pemicunya adalah Thailand ketika pada 1996 kepercayaan investor asing tergerus oleh penurunan tajam pertumbuhan ekspor, terutama ekspor sektor padat karya serta membesarnya defisit transaksi berjalan," ungkap Thee Kian Wie dalam "Krisis Ekonomi Indonesia Pada 1960-an dan Akhir 1990-an: Suatu saat Perbandingan", termuat dalam Dari Krisis ke Krisis.

Para spekulan ikut bermain dalam depresiasi ini. Depresiasi Baht menular kemudian ke mata uang Asia Tenggara lainnya seperti Malaysia, Filipina, dan akhirnya Indonesia.

Pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menahan depresiasi. Tapi semuanya gagal. "Pada pertengahan Januari 1998 rupiah jatuh menjadi Rp17.000 per dolar AS, hanya sepertujuh dari nilai sebelum krisis," lanjut Thee.

Untuk mencegah cadangan devisa habis menahan depresiasi, akhirnya mengubah sistem kurs bebas terkendali menjadi mengambang bebas. Sistem kurs ini berlaku hingga sekarang.

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama