Perang Dingin Soeharto-Ali Sadikin

Konflik diam-diam terjadi antara pejabat tinggi di masa-masa awal Orde Baru berkuasa. Popularitas Gubernur DKI Jakarta dianggap ancaman oleh Presiden Soeharto.

Ilustrasi Presiden Suharto dan Ali Sadikin.

Di penghujung kepemimpinannya sebagai Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin mencapai puncak popularitasnya. Keberhasilan Bang Ali (sapaan akrab Ali Sadikin) dalam membangun Jakarta membuatnya dipuji oleh masyarakat, terutama di kalangan generasi muda. Namanya juga disebut-sebut sebagai pesaing kuat Presiden Soeharto dalam Pemilihan Umum 1977.

Desas-desus pencalonan Bang Ali berhembus jelang pemilihan umum. Sekelompok mahasiswa Universitas Indonesia (UI) mengesahkan Ali Sadikin sebagai presiden. Kabar itu semakin santer terdengar di hari-hari terakhir Bang Ali sebagai gubernur Jakarta.

“Deklarasi Bang Ali kalau tidak salah dimeriahkan oleh TIM Cikini. Kami masih ingat beberapa aktivis UI membuat kaos dengan sketsa wajah Ali Sadikin, ditambah tulisan artistik 'Bang Ali Terbaik'," kata Rudy Badil dalam Playing So Not Playing.

Pencalonan Bang Ali kala itu melahirkan slogan yang menjadi populer: “Why not the best? (Why not the best?)”

Gubernur Terbaik

Meski awalnya tidak menjanjikan, menurut Susan Blackburn, Ali Sadikin dengan cepat menyesuaikan diri sebagai gubernur hingga pertengahan 1977. Masa jabatannya jauh lebih lama dari semua pejabat sebelumnya. Dia segera diakui sebagai gubernur terbaik yang pernah memerintah Jakarta. Tak bisa dipungkiri, sebagian keberhasilannya tertolong oleh pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada masa Orde Baru. Namun, gaya dan kepribadian Ali Sadikin juga turut andil dalam pencapaiannya.

"Suharto pasti lelah dibandingkan dan muak dengan segala spekulasi bahwa Sadikin mungkin akan mengikuti jejak Suharto sebagai presiden - atau bahkan menggantikannya," tulis Susan Blackburn di Jakarta: 400 Tahun Sejarah.

Selama masa jabatannya, Ali Sadikin secara bertahap menghilangkan pengaruh personel militer di Jakarta. Mereka tidak lagi menguasai daerah-daerah tertentu di pusat kota seperti pada akhir tahun 1960-an. Saat itu, mereka sering mengganggu lalu lintas, naik bus tanpa bayar, dan nongkrong di sudut-sudut jalan sambil membawa senjata. Semuanya sudah terkendali ketika Bang Ali membenahi keamanan kota Jakarta.

Namun, ketegasan Ali Sadikin juga menempatkannya pada posisi yang berseberangan dengan pemerintah pusat. Dalam mempertahankan kebijakannya, Ali Sadikin kerap berkonflik dengan para menteri. Bang Ali mengaku menjadi satu-satunya gubernur yang berani mengkritik pemerintah pusat.

"Saya mengkritik Soeharto sendiri dua atau tiga kali. Masalahnya bukan prestasi, tapi keyakinan," kata Bang Ali di surat kabar Malaysia, Dewan Masyarakat, 15 Februari 1981.

Menuju Pemblokiran

Keyakinan Ali Sadikin untuk pergi berbeda dengan penguasa sebagaimana diriwayatkan dalam memoar Bang Ali: Demi Jakarta 1966-1977, karangan Ramadhan K.H. Pada tahun 1975 publik sudah ramai membicarakan pemilihan umum yang diadakan pada tahun 1977. Bang Ali mengalami pergulatan batin karena diperintahkan untuk mengerahkan Korps Pegawai Negeri Sipil (Korpri) Republik Indonesia sebagai mesin politik pendukung Kelompok Kerja ( Golkar).

“PNS harus masuk Korpri dan Korpri bertekad berorientasi politik ke Golkar. Hati nurani saya tidak memungkinkan saya untuk memenangkan Golkar secara mutlak," kata Bang Ali.

Menurut Ali Sadikin, komitmen pemerintah mulai menyimpang dari komitmen dan janji Orde Baru menjelang pemilihan umum 1971. Janji-janji situasi yang jauh lebih baik di bidang politik, sosial, dan ekonomi memudar. Indikasi penyimpangan kekuasaan inilah yang menyebabkan Ali Sadikin menjauhkan diri dari pemerintah.

Saat pemilihan umum 1977 berlangsung, Golkar keluar sebagai pemenang. Presiden Suharto terpilih kembali sebagai presiden untuk masa jabatan kedua. Namun, Golkar kalah di Jakarta. Golkar berada di urutan kedua, di belakang Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sedangkan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) menjadi juru kunci.

"Dengan kejadian ini, Golkar atau beberapa tokoh Golkar tidak senang dengan saya. Apa boleh buat, biarkan saja," kenang Bang Ali.

Sikap Ali Sadikin yang sulit “dikendalikan” tentu membuat Soeharto risih. Pertengkaran Soeharto dengan Ali Sadikin dibenarkan oleh Djohan Efendi, penulis pidato Suharto. Dalam biografi Djohan Effendi Sang Border karya Ahmad Gaus AF disebutkan bahwa hubungan Ali Sadikin dengan Presiden Soeharto kurang baik, karena Ali Sadikin sering membantah Suharto.

Ketika masa jabatan Gubernur Ali Sadikin berakhir pada tahun 1977, ia digantikan oleh Letnan Jenderal Tjokropranolo. Perwira Angkatan Darat yang akrab disapa Bang Nolly ini merupakan asisten pribadi dan sekretaris Soeharto di bidang militer. Menurut Robert Elson dalam Suharto: A Military Biography, Tjokropranolo lebih mudah diatur dan bukan sosok yang bisa mengancam karakter Suharto. Setelah itu, Ali Sadikin tidak pernah diberi jabatan lagi di pemerintahan.

Setelah pensiun, Ali Sadikin juga gerah menyaksikan kebobrokan rezim Suharto dalam menjalankan kekuasaan negara. Pada tahun 1980, Ali Sadikin tergabung dalam kelompok Petisi 50 yang lantang menyuarakan kritik terhadap pemerintah Orde Baru. Pemerintah kemudian menghukumnya secara perdata melalui tindakan cegah dan tangkal (cekal). Selama 13 tahun, Ali Sadikin masuk daftar hitam pemerintah, dikucilkan secara sosial, dan dipersulit kegiatan usaha.

“Naik haji juga tidak boleh,” ujar Bang Ali dalam majalah Sentana, September 1994.

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama