Pembangkangan Sipil Warga Kampung di Surabaya

Penduduk desa di Surabaya melakukan pembangkangan sipil dengan menolak membayar sewa, menitipkan hasil bumi, dan pekerjaan wajib kepada tuan tanah. Tuan tanah dianggap telah makan hasutan.

Penduduk desa di Surabaya berjaga-jaga di pos patroli pada akhir abad ke-19.

Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) atau Omnibus Law pada 5 Oktober 2020 memancing protes keras di berbagai penjuru Indonesia. Bentuknya demo maraton di antero Indonesia. Tak jarang menghabiskan biaya, kekerasan, dan represi aparat. Bentuk protes lainnya adalah seruan pembangkangan sipil.

Tapi seruan pembangkangan sipil belum menemukan wujudnya secara jelas. Di negara lain, pembangkangan sipil dapat menolak bayar pajak, listrik, dan iuran lainnya. Intinya, mengorganisasi masyarakat untuk hukum sebagai bentuk kebijakan kebijakan yang menyangkut hajat mereka. Lazimnya tanpa kekerasan.

Orang-orang di perkampungan kota Surabaya pernah melakukan hal serupa pada 1915–1916. Tapi itu ditujukan bukan kepada pemerintah, melainkan kepada tuan tanah partikelir. Orang-orang kampung itu tinggal di tanah partikelir. Timbal baliknya, mereka membayar sewa tanah, bekerja wajib, dan menyerahkan sebagian panennya kepada tanah.

Tapi sejak adanya gerakan-gerakan dari Mas Prawirodihardjo dan Pak Siti alias Sadikin, tak ada lagi timbal balik untuk tuan tanah. Para tuan tanah naik pitam dan menganggap dua orang itu sebagai penghasut warga kampung. Mereka melaporkannya kepada pemerintah kolonial.

“Menurut kedua orang yang dianggap menjadi penghasut itu, penduduk di tanah partikelir tidak perlu memenuhi kewajiban-kewajiban itu, karena tanah yang mereka tempati dan garap itu sebenarnya tanah mereka sendiri,” catat Sartono Kartodirdjo dalam Laporan-laporan tentang Gerakan Protes di Jawa pada Abad XX.

Mas Prawirodihardjo, warga Kampung Ondomohen, Surabaya. Dia bekerja sebagai pengawas pembangunan. Mengarahkan pegawai pemerintah kolonial langsung atau menjadi bawahan di biro pembangunan partikelir. Sedangkan Pak Siti alias Sadikin bekerja menjadi mandor kereta api. Dia warga Kampung Kedondong, Keputran Lor. Demikian ungkap sejarah Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro, dalam Dua Kota Tiga Zaman: Surabaya dan Malang Sejak Era Kolonial Sampai Kemerdekaan.

Mas Prawirodihardjo dan Pak Siti meniupkan keyakinan kepada warga kampung bahwa para tuan tanah telah merebut hak-hak mereka atas tanah. “Para tuan tanah yang menyewa tanah kepada pemerintah atas tanah yang ditinggali penduduk tidak mengubahnya sebagai penjahat,” tulis Purnawan.

Warga kampung menerima penuh keyakinan tersebut. Mereka mulai menolak untuk melakukan kewajibannya kepada tuan tanah. Semula gerakan ini hanya terbatas di kampung Mas Prawirodihardjo dan Pak Siti. Lambat-laun, gerakan ini menyebar ke kampung-kampung lain yang berdiri di atas tanah partikelir.

Sikap warga kampung bikin jengkel para tuan tanah. “Mereka menebangi pohon dan menggunakan tanah kosong tanpa izin, seolah-olah semuanya itu milik mereka sendiri. Mereka menghalang-halangi rumah-rumah yang akan dibangun pemilik tanah,” sebut Sartono.

Warga kampung memiliki aturan-aturan buatan para tuan tanah. Kepala kampung yang biasa ditunjuk oleh para tuan tanah memilih pergi karena tak tahan dengan sikap tidak hormat warga kampung. Sebagai, warga kampung memilih sendiri kepala kampungnya.

Pembangkangan ini mendapat tanggapan serupa dari para tuan tanah. Mereka menganggap warga kampung termakan hasutan tak benar dari Mas Prawirodihardjo dan Pak Siti. Bagi para tuan tanah, gerakan kedua orang itu sudah keterlaluan. Pemerintah dan polisi berupaya mendorong gerakan ini dengan imbauan. Tapi mereka gagal.

“Mula-mula pembangkangan itu hanya sporadis, tetapi kemudian meluas dan sekarang sudah menjadi perlawanan umum yang dapat mengganggu ketenteraman dan perbaikan,” lanjut Sartono.

Para tuan tanah kemudian bersatu menghadapi gerakan pembangkangan warga kampung. Dalam catatan Sartono, setidaknya ada 17 tuan tanah mengajukan gugatan hukum atas pembangkangan ini.

Melalui seorang pengacara bernama B.H. Drijber, para tuan tanah membawa kasus ini ke pengadilan negeri. Putusannya menuntut para tuan tanah. penghargaan ini, warga kampung mengajukan banding ke Raad van Justisie. Putusannya berpihak kepada warga kampung.

Gagal di tingkat pengadilan, para tuan tanah membawa kasus ini ke Gubernur Jenderal A.W.F. IDenburg. Mereka menyurati Idenburg agar menahan dan memindahkan Mas Prawirodihardjo dan Pak Siti dari Surabaya.

Sebaliknya, warga kampung juga melaporkan para tuan tanah kepada Idenburg atas sikap sewenang-wenangnya. Menghadapi doa dari dua arah ini, Idenburg memilih menyelamatkan diri dengan mengatakan masalah ini bersifat perdata antara tuan tanah dan warga kampung. Pemerintah tak mau ikut campur.

Purnawan menduga keputusan memenangkan warga kampung dan keengganan pemerintah terlibat dalam masalah itu sebagai tanda adanya kemerosotan wibawa. Apalagi gerakan pembangkangan ini didukung kuat oleh Sarekat Islam di bawah H.O.S Tjokroaminoto.

Melalui Oetoesan Hindia, Sarekat Islam menyatakan pembangkangan warga kampung merupakan perjuangan melawan kekuasaan uang demi hak-hak yang diberikan kepada makhluk-makhluk Tuhan di muka bumi. Oetoesan Hindia juga berpendapat bahwa pemerintah kolonial boleh berlega hati karena orang Indonesia masih mengambil tindakan non-kekerasan.

Purnawan menambahkan, tindakan non-kekerasan itu ternyata lebih efektif daripada gerakan fisik dan agitasi secara langsung. Sebagaimana dilakukan oleh petani di beberapa wilayah Jawa pada abad ke-19. Protes-protes petani yang bersifat frontal dan agitatif itu mudah dipatahkan. Tapi pembangkangan warga kampung bertahan lebih lama.

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama