Mengungkap Akar Kejahatan Korupsi

Korupsi adalah kejahatan kuno. Dibutuhkan kemauan politik dari pemerintah untuk memberantas kejahatan luar biasa ini.

Gedung KPK.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini tengah menjadi perhatian publik. Meski kontroversial karena diduga hendak memecat 75 pegawainya melalui Tes Wawasan Nasional (TWK), KPK justru memecat 51 pegawainya mulai 1 November 2021. Hal ini bertentangan dengan amanat Presiden Joko Widodo bahwa TWK seharusnya tidak menjadi alasan pemecatannya.

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia selalu menghadapi cobaan. Berbagai lembaga antikorupsi didirikan namun akhirnya runtuh. Korupsi telah menjadi momok yang terus menghantui sejak republik ini berdiri. Bagaimana korupsi dimulai dan bagaimana upaya pemberantasannya?

Aktivis antikorupsi Sely Martini dalam Dialog Sejarah “Bangkit dan Jatuhnya Pemberantasan Korupsi di Indonesia”, Jumat 28 Mei 2021, menyatakan bahwa korupsi merupakan kejahatan kuno, seperti halnya mencuri. Setidaknya ada tiga alasan mengapa seseorang melakukan korupsi.

Pertama, ada kebutuhan atau by need. Seseorang memanfaatkan penyalahgunaan wewenang karena tekanan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah memunculkan ide seperti menaikkan gaji PNS agar tidak digunakan lagi.

“Namun, kita bisa melihat bahwa sekarang ketika reformasi birokrasi (telah dilakukan) dengan kenaikan gaji ini, ternyata mereka masih memiliki perilaku korupsi,” kata Sely.

Ini menjelaskan bahwa ada penyebab lain, yaitu keserakahan atau keserakahan. Perilaku serakah ini jika sudah masuk ke dalam sistem, akan mengarah pada tindakan korupsi yang direncanakan dan tidak hanya dilakukan oleh satu orang atau tindakan korupsi dengan desain, yang membuat korupsi ini bisa disebut sebagai kejahatan luar biasa.

Melanjutkan Sely, Koordinator ICW Adnan Topan Husodo menjelaskan bahwa korupsi merupakan masalah multidimensi yang tidak bisa dilihat sebagai masalah yang disebabkan oleh satu hal saja.

“Misalnya dalam konteks Indonesia yang religius, ada yang bilang karena rakyat, politisi, dan pejabat kurang beriman. Bukan itu sebenarnya. Bisa jadi masalah, tapi karena korupsi adalah masalah multidimensi, maka cara kita memandang korupsi juga harus multiperspektif,” kata Adnan.

Dari sudut pandang politik, Adnan menjelaskan, korupsi berkaitan dengan bagaimana kekuasaan dikelola. Jika kekuasaan tidak dikelola dengan baik dan melahirkan kekuasaan yang lebih besar, peluang korupsi akan muncul.

Sementara itu, dari sudut pandang administrasi publik, korupsi juga menunjukkan bahwa pengaturan dan pengelolaan administrasi publik di suatu negara buruk. Hal ini terlihat dari standar pelayanan publik, bagaimana birokrasi dikelola hingga bagaimana pegawai dibayar.

Dari perspektif hukum, korupsi dapat dilihat dari bagaimana hukum suatu negara bekerja atau tidak. Sedangkan secara sosiologis, korupsi juga dapat dilihat dari bagaimana korupsi itu sendiri telah menjadi budaya.

“Ketika ditanya bagaimana menyelesaikannya, tentu harus ada upaya paralel yang bersinergi untuk mengatasi masalah ini,” kata Adnan.

Adnan mengatakan sejarah pemberantasan korupsi sejak Indonesia berdiri hingga pasca Reformasi mengalami pengulangan yang tidak perlu. Pemberantasan korupsi di Indonesia belum pernah mengalami lompatan yang bisa membebaskan Indonesia dari kejahatan luar biasa ini. Bahkan, lanjutnya, korupsi kini disertai dengan skala yang semakin besar, mulai dari modus operandinya, para aktor yang terlibat, hingga tatanan politik baru yang terdesentralisasi.

“Ini sebenarnya ciri-ciri baru yang belum kita lihat dalam masalah korupsi yang terjadi di era Orde Lama misalnya, atau bahkan Orde Baru yang cenderung sentralisasi korupsi,” kata Adnan.

Adnan menegaskan karena korupsi merupakan masalah multidimensi, maka pendekatan pemberantasan korupsi tidak bisa hanya menggunakan KPK. KPK sendiri didirikan karena masalah korupsi dimulai dari atas yang kemudian menjalar ke berbagai sektor di bawahnya.

“Oleh karena itu, hal-hal di atas harus diluruskan. Bagaimana caranya? Dengan mendirikan lembaga antikorupsi yang independen. Yang tidak bisa diatur oleh pemerintah. Karena jika diatur, mereka akan menjadi polisi, menjadi jaksa. Dua lembaga yang sudah lama berdiri dinilai tidak berhasil dan tidak berdaya dalam menangani korupsi,” kata Adnan.

Di luar KPK, Adnan menegaskan perlu upaya lain. Upaya pemberantasan korupsi harus datang dari pemerintah yang berkuasa. Sayangnya, upaya pemberantasan korupsi di Indonesia masih bersifat bottom-up atau berasal dari masyarakat karena tidak adanya kemauan politik dari negara.

Ketika Orde Baru jatuh, momentum pemberantasan korupsi mencapai puncaknya. Namun, momentum ini telah kehilangan konteksnya karena konsolidasi politik dalam upaya pemberantasan korupsi.

Ketika KPK dibentuk dan diberi kemerdekaan untuk memberantas korupsi pada tingkat korupsi yang tinggi dan masuk ke ranah lain, baru muncul. Hal ini, lanjut Adnan, memang tidak bisa dihindari dan menjadi masalah pula di badan-badan anti korupsi independen di berbagai negara.

“Sudut pandang melihat KPK itu juga harus diletakkan dalam bagaimana struktur ekonomi politiknya memberikan dukungan atau tidak. Tanpa itu, kalau hanya dengan dukungan masyarakat saja, maka kita bisa melihat hari ini,” terangnya.

Kepercayaan terhadap KPK sebenarnya tinggi dan telah mendapat penghormatan dari dunia. Namun, Adnan menambahkan, jika memang tidak ada kemauan politik dari pemerintah yang berkuasa dan hanya mengandalkan dukungan masyarakat, pada akhirnya KPK akan lumpuh.

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama