Ketika Hatta Menolak Papua

Bung Hatta menolak Papua sebagai bagian dari Indonesia.
Selain berbeda suku, ia khawatir Indonesia akan dicap sebagai negara imperialis.

Mohammad Hatta saat diwawancarai beberapa media asing.

Berbeda dengan mayoritas anggota BPUPKI yang menginginkan Indonesia merdeka meliputi seluruh Hindia Belanda, Malaya, Kalimantan Utara, Timor Portugis, dan Papua, Hatta merupakan pengecualian. Menurutnya, Indonesia hanya mencakup Hindia Belanda. Adapun Papua yang konon kaya dan memiliki ikatan sejarah dengan nusantara tidak termasuk dalam keluarga besar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Saya sendiri ingin mengatakan bahwa saya sama sekali tidak peduli dengan Papua, bisa diserahkan kepada orang Papua sendiri. Bangsa Papua juga berhak menjadi bangsa yang merdeka," kata Hatta dalam sidang BPUPKI pada 11 Juni 1945 yang tercatat dalam Berita Acara Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan (PPKI) 29 Mei 1945-19 Agustus 1945.

Menurut Hatta, termasuk Papua yang berbeda suku, bisa menimbulkan prasangka terhadap dunia luar. Berdasarkan hukum internasional yang berlaku, klaim atas wilayah ini akan memberikan kesan bahwa Indonesia memiliki keinginan imperialistik. Kecuali orang Papua sendiri yang ingin bergabung, Hatta tidak menolak.

“Jadi kalau begini terus, mungkin kita tidak puas dengan Papua saja, tapi kita masih minta Salomon dan seterusnya sampai ke tengah Samudera Pasifik. Bisakah kita mempertahankan wilayah seluas itu?” Hatta bertanya kepada hadirin.

Hatta juga menentang pandangan Yamin yang bersikeras bahwa Papua adalah bagian dari Indonesia sejak zaman kerajaan nusantara. Yamin memaparkan pendapatnya tentang Papua melalui analisis sejarah, politik dan geopolitik. Bagi Hatta, itu semua omong kosong.

“Kalau ada bukti, tumpukan bukti yang mengatakan bahwa orang Papua adalah bangsa kita dan buktinya benar-benar nyata, maka saya mau menerimanya. Tapi untuk saat ini, saya hanya ingin mengakui bahwa orang Papua adalah orang Melanesia," kata Hatta.

Daripada Papua, Hatta lebih cenderung mempertimbangkan Malaya dan Kalimantan Utara. Pasalnya, masyarakat di kedua wilayah tersebut – yang kini menjadi Malaysia – berasal dari suku Melayu yang sama dengan Indonesia. Oleh karena itu, Hatta mempertahankan usulannya bahwa wilayah Indonesia terdiri dari Hindia Belanda dan Malaya dikurangi Papua.

Terakhir, dalam persidangan, Hatta mengimbau rekan-rekannya di BPUPKI untuk realistis dalam membangun bangsa dan negara. Menurut Hatta, ini penting sebagai contoh bagi generasi muda. Hilangkan keinginan untuk berekspansi ke luar dan mengubahnya untuk mempertahankan kedaulatan.

“Mari kita didik generasi muda kita, agar semangat imperialisme meluap dalam diri kita, membenahi pekerjaan kita di dalam, yang masih perlu dikuatkan dan disempurnakan,” pungkas Hatta.

Sayangnya, ide Hatta harus kandas dalam pemungutan suara. Konsep kesatuan gagasan Yamin dan Sukarno diterima dengan suara terbanyak. Meski kalah di BPUPKI, Hatta tetap konsisten dengan pendapatnya tentang Papua. Hal ini juga disampaikan oleh Hatta kepada Menteri Luar Negeri Belanda, Dirk Stikker, dalam suatu perundingan pada bulan November 1948.

Sejarawan Belanda Pieter Drooglever mencatat bahwa Hatta mengulangi kepada Stikker pendiriannya yang telah dinyatakan dalam BPUPKI bertahun-tahun yang lalu, yaitu bahwa ia tidak tertarik dengan Papua, karena itu bukan milik Indonesia. Bagi Stikker, pernyataan Hatta merupakan pernyataan penting.

“Dia segera menarik kesimpulan bahwa wilayah ini bisa dicadangkan untuk Belanda,” tulis Drooglever dalam Act of Free Choice: Papuans and Self-Determination.

Sikap Hatta tidak berubah ketika memimpin delegasi Indonesia pada Konferensi Meja Bundar (KMB) Oktober 1949 di Den Haag, Belanda. Hatta tampak enggan menggugat Menteri Dalam Negeri Belanda, Henricus van Maarseven, yang sangat menginginkan Papua. Hatta bersedia menangguhkan status kepemilikan kawasan itu dan membahasnya lagi setahun kemudian.

Hatta pulang ke Indonesia dengan hadiah pengakuan kedaulatan. Namun Papua masih jauh dari cengkeraman Republik – seperti yang diperintahkan oleh Sukarno. “Dalam situasi seperti itu, cara terbaik adalah menunda penyelesaian. Orang yang berpendapat bahwa semuanya harus tercapai 100% sekaligus, tentu saja tidak puas dengan cara itu. Tetapi apakah ada cara untuk mencapai permintaan itu sekarang? ,” kata Hatta di depan Badan Pekerja KNIP, 25 November 1949, dikutip Soebandrio dalam Meluruskan Sejarah Irian Barat.

Menurut Mavis Rose dalam Indonesia Gratis: Biografi Politik Mohammad Hatta, Hatta tahu mengapa Belanda bersikeras mempertahankan kekuasaannya di Papua. Alih-alih melanjutkan tuntutan, Hatta lebih memilih menyelesaikan perundingan melalui kompromi. Misi pengakuan kedaulatan adalah yang terpenting, sedangkan masalah Irian Barat dapat diselesaikan di kemudian hari.

Bagi Hatta, revolusi selesai dengan memperoleh kedaulatan politik meski tanpa Papua. Bersamaan dengan itu, saatnya membangun negara. Tapi tidak demikian halnya dengan kaum Republiken lain yang mendambakan kekuasaan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. sekarang sudah menjadi bagian dari Republik Indonesia, siapa nyana soal Papua malah menjadi batu sandung Indonesia dalam pergaulan internasional hingga kini.

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama