Debat Para Pendiri Bangsa tentang Papua

Soekarno dan Yamin ingin Papua menjadi bagian dari Indonesia Raya. Sedangkan Hatta lebih condong ke Malaya.

Yamin, Soekarno, dan Hatta berbeda pendapat dalam sidang BPUPKI mengenai wilayah Papua.

Papua, salah satu wilayah di ujung timur negeri ini, kerap memicu perselisihan dari dulu hingga sekarang. Ketika para pendiri bangsa mendesain wilayah Indonesia, perdebatan sengit bergema saat membahas Papua. Rekaman percakapan ini direkam pada rapat BPUPKI pada 10-11 Juli 1945.

Pemungutan suara yang menyetujui masuknya Papua ke wilayah Indonesia didahului oleh Kahar Muzakkar, perwakilan dari Sulawesi Selatan. Pendapat Kahar Muzakkar didasarkan pada pertimbangan pragmatis. Namun, dia tetap menghormati orang Papua jika ingin bergabung, bergabunglah secara sukarela.

“Biarkan mereka yang tinggal di Papua (yang) sedikit lebih gelap dari kita, tetapi tanah Papua juga merupakan sumber kekayaan kita. Jangan sampai harta peninggalan nenek moyang kita terbuang sia-sia," kata Kahar, yang tercatat dalam Berita Acara Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 29 Mei 1945- 19 Agustus 1945.

Mohammad Yamin, salah satu anggota lainnya, memaparkan pendapatnya yang cukup panjang. Ia merumuskan konsep Indonesia Raya, yang membentang wilayah bekas Hindia Belanda, Kalimantan Utara (Sabah dan Sarawak), Malaya, Timor Portugis (sekarang Timor Leste), hingga Papua. Menurut Yamin, secara historis, politik dan geopolitik, wilayah-wilayah tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Masalah Papua juga sama. “Papua adalah wilayah Indonesia,” kata Yamin.

Menurut Yamin, posisi Papua sebagai pintu gerbang kawasan Pasifik sangat menentukan secara geopolitik. “Sehingga untuk menyempurnakan wilayah yang berarti kuat dan abadi, maka seluruh pulau Papua perlu dimasukkan ke dalam NKRI,” kata Yamin. Yamin yang ahli hukum dan sejarawan, juga mengikat Papua dengan ide-ide sejarahnya. Padahal dulunya, Papua merupakan vasal (daerah penaklukan) kerajaan Tidore di Maluku.

“Sebagian pulau Papua merupakan bagian dari lingkungan dan adat istiadat kerajaan Tidore, sehingga dengan sendirinya daerah itu benar-benar wilayah Indonesia,” kata Yamin. Dengan argumen ini, jelas ada alasan untuk memasukkan Papua ke dalam kekuasaan negara Indonesia.

Keesokan harinya, sidang dilanjutkan dengan agenda diskusi yang sama. Mohammad Hatta mengajukan usul yang berbeda dengan konsep Yamin. Gagasan "ilmiah" Yamin tidak masuk akal bagi Hatta. Khusus untuk Papua, Hatta tidak setuju untuk memasukkan daerah ini ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengingat kesamaan etnis dengan keluarga Melayu, Hatta lebih memilih Malaya dan Kalimantan Utara bersama dengan bekas Hindia Belanda sebagai seluruh Indonesia.

"Kalau bagian Papua itu ditukar dengan Kalimantan Utara, saya tidak keberatan, malah saya bersyukur," kata Hatta. "Karena seperti yang saya katakan tadi, saya tidak meminta lebih dari Indonesia yang pernah dijajah Belanda."

Mengenai Papua, Hatta mengatakan bahwa orang Papua berasal dari bangsa Melanesia, berbeda dengan Indonesia yang Melayu. Menurut perhitungannya, pemerintah Indonesia ke depan masih belum mapan dalam mendidik masyarakat Papua menjadi bangsa yang merdeka. Jadi bagi Hatta, lebih baik menyerahkan masa depan Papua kepada orang Papua sendiri atau membiarkan Jepang menanganinya.

Sukarno kemudian datang untuk menyampaikan suara yang sejalan dengan gagasan Yamin. Menurut Soekarno, wilayah Indonesia yang terbentang dari Sumatera hingga Papua adalah anugerah dari Tuhan. Mengutip kitab Negarakertagama (yang ditulis oleh seorang sarjana Kerajaan Majapahit, Mpu Prapanca pada tahun 1365), Sukarno menyatakan bahwa kekuasaan Kerajaan Majapahit sebenarnya meluas ke pulau Papua.

Gagasan Yamin dan Sukarno tampaknya mendapat banyak dukungan dari sebagian besar anggota. Ide silang tidak bisa dihindari. Tokoh senior, Agus Salim, dari kalangan Islam, dan Soetardjo, mantan anggota Volksraad, prihatin dengan perdebatan tersebut. Mereka mengingatkan agar isu Papua tidak menjadi bahan perdebatan.

“Di lain hari kita bisa bicara tentang Papua, tapi untuk saat ini, masalah Papua sebaiknya kita tunda saja. Pak Ketua, begitu lepas dari tangan kita, nanti Papua akan menjadi objek sengketa dan menjadi menjadi objek perselisihan antar saudara,” kata Soetardjo. Begitu juga dengan Alexander Maramis, anggota dari Manado, yang menyarankan menunggu sikap masyarakat Malaya, Kalimantan Utara, Timor, dan Papua untuk bergabung dengan Indonesia.

Untuk memecah kebuntuan, Ketua BPUPKI Radjiman Wedyodiningrat menggelar pemungutan suara. Ada tiga pilihan yang dapat dipilih sebagai wilayah Indonesia: (1) seluruh Hindia Belanda; (2) Hindia Belanda ditambah Malaya, Kalimantan Utara, Timor, dan Papua; (3) Hindia Belanda ditambah Malaya dan Kalimantan Utara dikurangi Papua. Hasilnya, dari 66 peserta sidang, opsi nomor 1 mendapat 19 suara, opsi nomor 2 mendapat 39 suara, opsi nomor 3 mendapat 6 suara, blanko 1 suara, dan lainnya 1 suara.

Pada akhirnya, gagasan tentang persatuan Yamin dan Sukarno mendapat perhatian banyak. Konsep ini lah yang kemudian diterima sebagai wilayah Indonesia Raya, dari Sabang sampai Merauke. Sementara proposal Hatta dimentahkan dalam forum karena mendapat suara paling sedikit.

Menurut sejarah Belanda Pieter Drooglever, tempat masa depan Papua yang dirembug dalam forum BPUPKI, wadah yang representatif. Pasalnya, tiada seorang pun wakil dari Papua yang menyampaikan suaranya di sana. Dilibatkan pun tidak. Wakil Papua baru tampil sebagai delegasi setahun kemudian dalam Konferensi Malino- diskusi yang diselenggarakan pihak Belanda.

Para anggota BPUPKI yang berasal dari Sumatera dan Jawa. Satu-satunya wakil dari kawasan paling timur adalah Johanes Latuharhary yang berasal dari Ambon. Kepentingan kaum Republikan sangat mendominasi. Hatta merupakan satu-satunya tokoh yang rasional tentang Papua.

“Semua ini merupakan pilihan-pilihan yang interesan, yang di dalam dasawarsa mendatang tetap akan membuat gejolak dalam percaturan politik di Asia Tenggara. Akan tetapi, untuk sementara hasilnya sedikit saja,” tulis Drooglever dalam Tindakan Pilihan Bebas: Orang Papua dan Penentuan Nasib Sendiri.

Mufakat pendiri bangsa dalam BPUPKI itu nyatanya tetap menyisakan perdebatan di kemudian hari. Ketika Indonesia merdeka, Latuharhary ditunjuk sebagai Gubernur Maluku, yang wilayah ampunya sampai ke Papua. Namun Latuharhary tidak pernah berada di Papua menjalankan pemerintahan. Belanda keburu datang untuk berkuasa kembali. Belanda tetap bercokol di Papua bahkan setelah pengakuan pengakuan pada 1949. Sengketa panjang Belanda dengan Republik Indonesia pun dimulai.

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama