Perbudakan di Nusantara

Selama periode komersial, budak dianggap lebih baik daripada pengemis.

Pelelangan budak di Batavia sekitar tahun 1800.

Sepanjang sejarah Indonesia, perbudakan telah menjadi sistem kerja yang legal. Praktek ini berlangsung selama periode komersial (1400-1700). Saat itu ada sejumlah orang yang menyerahkan diri secara sukarela kepada penguasa untuk dijadikan budak. Antara lain karena terlilit hutang, tidak mampu membayar mahar, gagal panen, atau bencana lainnya.

“Di Achim (Aceh), semua orang menjual dirinya sendiri. Sejumlah penguasa penting memiliki tidak kurang dari seribu budak, semua pedagang besar, yang juga memiliki budak,” tulis filsuf Prancis Montesquieu, dikutip Anthony Reid dalam Southeast Asia In the Commerce Period 1450-1680. Bagi mereka, lebih baik menjual diri untuk makan daripada mengemis.

Para budak bekerja untuk membangun tempat tinggal dan istana para penguasa. Menurut catatan Augustin de Beaulieu, seorang jenderal Prancis yang mengunjungi Aceh pada abad ke-17, dikutip oleh Anthony Reid, "Raja menggunakannya untuk membuka hutan, menggali batu, membuat mortar, dan membangun."

Di tempat lain, misalnya Banten, penguasa mempekerjakan budak untuk menjamu tamu. Akun Fryke, seorang musafir di Banten pada abad ke-17, mengatakan, "Ketika Belanda tiba di Banten, para pedagang istana sudah memiliki sejumlah budak yang selalu menghibur mereka setiap malam dengan bernyanyi dan menari," dikutip Anthony Reid, "Perbudakan dan Perbudakan dalam Sejarah Asia Tenggara”, termuat dalam Early Modern History of Southeast Asia.

Hubungan mereka vertikal: budak berada di bawah, penguasa berada di atas. Ikatan ini khas masyarakat Asia Tenggara. Penampilannya tidak diketahui sejak kapan. "Semua bukti menunjukkan bahwa ikatan vertikal sangat kuno di Asia Tenggara," tulis Anthony Reid. Situasi serupa terjadi di Batavia dan Sulu.

Khusus di Batavia, bukan hanya penguasa yang mempekerjakan budak, tetapi juga orang bebas (bekas budak). Budak biasanya didatangkan dari Sulawesi dan Bali. Saat itu perdagangan budak dikuasai oleh East India Company (VOC).

Meski begitu, pemilik budak tidak bisa bertindak sewenang-wenang terhadap budak. Penguasa membutuhkan budak tidak hanya untuk tenaga kerja, tetapi juga sebagai simbol status. “Penguasaan tenaga kerja dipandang sebagai tanda kekuasaan dan status yang menentukan, karena tenaga kerja, bukan tanah, yang dikenal sebagai sumber daya yang langka,” tulis Anthony Reid di Asia Tenggara dalam Periode Perdagangan.

Kehilangan seorang budak berarti kehilangan status. Maka penguasa berusaha untuk menjaga budaknya sebaik mungkin. Tapi itu bukan jaminan. Ada budak yang lari dari majikannya, bahkan berkelahi. Alasan untuk ini adalah perlakuan sewenang-wenang mereka dan rasa memiliki terhadap majikan mereka.

Menurut Hendrik E. Niemeijer dalam Masyarakat Kolonial Batavia Abad XVII, pernah ada kasus budak yang meracuni dan mencuri milik tuannya karena perlakuan buruk terhadap tuannya. Terbukti bersalah, para budak dihukum. "Laki-laki yang dituduh meracuni dan mencuri dibakar hidup-hidup," tulis Hendrik.

Di sisi lain, seorang tuan yang bertindak kurang ajar terhadap budaknya juga dapat dihukum. Jenisnya berbeda di setiap wilayah, tergantung pada hukum setempat. Yang jelas, ada perlindungan bagi para budak.

Perbudakan terus berlanjut meskipun VOC runtuh pada akhir abad ke-18. Tapi praktik ini tidak sejelas sebelumnya. Apalagi kata “budak” kemudian dikaitkan dengan orang-orang yang tertindas.

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama