Menggadai Barang Sepanjang Masa

Muncul dari aktivitas perdagangan orang Tionghoa, pegadaian menjadi tempat darurat untuk meminjam uang.

Pegadaian di Surakarta pada tahun 1910-an.

Freddy Dharmawan, dosen muda di universitas swasta, sumringah. Hari itu laptopnya yang digadaikan selama enam bulan, sudah bisa ditebus. Selama masa pandemi, upahnya berkurang drastis. Dia harus menggadaikan sejumlah barang untuk mendapatkan dana segar. “Sudah sering bolak-balik ke sini,” katanya.

Pegadaian menjadi penyelamat banyak orang dalam masalah keuangan. Banyak orang menilai pegadaian lebih mudah dan cepat mengalirkan dana dari bank dan lembaga kredit lainnya. Pegadaian hari ini dijalankan oleh negara dan swasta. Tapi awal mula pegadaian sebenarnya berasal dari swasta.

M. Fauzi, sejarawan yang pernah meneliti pekerja pegadaian dalam Pegadaian dan Kaum Pergerakan Perserikatan Pegawai Pegadaian Boemipoetera 1916–1925, mengatakan sejarah pegadaian di Indonesia bermula dari aktivitas perdagangan orang Tionghoa di Nusantara. Tapi dia belum bisa memastikan waktu dengan tepat.

“Kapan persistensinya mulai dikenal pegadaian di Jawa atau kota-kota lain di luar Jawa tidak dapat diketahui secara pasti,” kata Fauzi. Berkat besar aktivitas pegadaian mulai ada sejak masa perdagangan rempah dan kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara pada abad ke-17.

Masa ini peran pedagang Tionghoa sebagai perantara tergantikan oleh pedagang Eropa dan Kongsi Dagang Hindia Timur (VOC). “Perubahan ini justru membuat masyarakat Tionghoa masuk lebih jauh hingga kampung dan desa untuk menawarkan serta menjual barang-barang kepada penduduk, bahkan meminjamkan uangnya,” kata Fauzi.

Perdagangan membuat pembayaran dengan uang mulai beredar di masyarakat. Karena tak semua penduduk memiliki uang, pedagang Tionghoa meminjamkan uang tersebut dengan jaminan uang. “Maka praktik gadai pun dimulai,” kata Fauzi.

Praktik ini berlangsung bebas hingga masa kolonial abad ke-19. Semasa ini tanam paksa diterapkan. Perkebunan muncul di Sumatera dan Jawa. Ekonomi uang makin kokoh. Para kuli menerima upah dalam bentuk uang. Kebutuhan mereka lebih banyak daripada upah yang diterima. Hasil mereka harus berutang untuk mendapat uang guna membeli kebutuhan.

Pemerintah kolonial bisnis bank untuk kebutuhan sekelompok kecil penduduk Hindia. Tapi kuli bukan sasaran bank itu. Karena itulah para kuli mencari kredit ke tempat lain: pegadaian orang Tionghoa. Melihat bank tak menjangkau para kuli, pemerintah kolonial tertarik untuk merambah bisnis gadai untuk para kuli.

“Jasa pelayanan keuangan terhadap masyarakat kelas bawah ternyata cukup menguntungkan,” kata Tri Wahyuning Irsyam dalam Pegadaian Pada Masa Depresi (1927–1935) Studi Awal Tentang Pegadaian. Selain berencana merambah ke pegadaian, pemerintah kolonial juga akan mengawasi dan mengatur pegadaian swasta.

“Peraturan baru itu adalah sistem lisensi yang diberlakukan terhadap rumah-rumah gadai pada 1 Januari 1870,” kata Fauzi.

Peraturan baru ini untuk mencegah penyimpangan dalam perjanjian gadai. bertujuan untuk melindungi penyewa atau masyarakat. "Peraturan tersebut antara lain melarang barang-barang di pegadaian untuk dan dalam jumlah kurang dari f.100," tulis Tri Wahyuning.

Tapi peraturan tersebut tak berjalan lama. Pemerintah kolonial menghapus peraturan itu pada 1880. Sebab tak ada cukup tenaga untuk mengawasi berbagai macam pegadaian milik orang Tionghoa. Sebbagai langkah, pemerintah turun langsung dalam bisnis gadai. Bentuk pegadaian yang seluruhnya dilakukan oleh pemerintah atau pandhuisregie.

Pegadaian milik orang Tionghoa masih bisa beroperasi. Tetapi berkurang karena diambil alih oleh pemerintah kolonial. Pengambilalihan ini ditentang oleh banyak pihak. Bahkan oleh departemen keuangan pemerintah kolonial. Mereka menilai pemerintah kekurangan tenaga dan staf pegadaian yang jujur ​​dan terampil.

“Di samping itu negara akan membayar dalam jumlah besar bila mengambil barang-barang jaminan dan menjual barang-barang jaminan di bawah nilai sebenarnya,” tulis Tri Wahyuning.

Tapi berkat itu tak berarti banyak. Upaya pemerintah mengambil alih pegadaian terus berjalan. Mereka bahkan membentuk tim khusus untuk mempelajari skema bisnis dan tata kelola pegadaian yang tepat. Di bawah De Wolff van Westenrode, tim ini melakukan survei untuk memperoleh data yang diperlukan pada 1900.

Pemerintah kolonial memperoleh data tentang masalah-masalah umum di pegadaian dari survei tersebut. Antara lain perbedaan nilai jaminan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya, tidak ada kekurangan hasil dari pelelangan barang karena barang gadai dilelang oleh pegawai pegadaian, dan wanprestasi syarat-syarat peminjaman.

Tri Wahyuning menyebut masa 1900–1906 sebagai periode eksperimen pegadaian pemerintah. Salah satunya pegadaian di Sukabumi. Pegadaian ini memberikan pinjaman cepat, berbunga 6 per bulan, dan berjangka waktu pinjaman 3 bulan. Eksperimen ini berhasil sehingga pemerintah mewujudkan empat pegadaian lagi di Sukabumi.

Fauzi mencatat, pemerintah kolonial menetapkan kepemilikan dan monopoli pegadaian pada tahun 1904. “Dimulailah era baru penguasaan dan pengelolaan pegadaian oleh pemerintah kolonial, serta berakhirnya peran masyarakat Tionghoa dalam pegadaian atau rumah gadai,” kata Fauzi.

Puncak eksperimen tercapai pada 23 Februari 1906. Inilah hari ketika pemerintah mengumumkan mengumumkan standar sistem pegadaian baru yang dikelola negara. Bersamaan itu pula pemerintah kolonial membuka kesempatan untuk pegawai pegadaian dari kalangan anak negeri.

“Pekerjaan dalam pegadaian menuntut seseorang untuk bisa baca dan tulis, serta pengetahuan ilmu hitung,” kata Fauzi. Karena itu pegawai pegadaian dari kalangan anak negeri berasal dari kelompok terdidik. Kelak mereka pun ikut serta membentuk organisasi pegawai pegadaian dan memperjuangkan kemerdekaan.

Pegadaian mencapai pucuk popularitas pada 1930-an. Resesi menerpa Hindia Belanda. banyak orang kehilangan pekerjaan dan pengurangan pendapatan. Saat itulah mereka beralih ke pegadaian untuk meminjam uang.

“Untuk membayar pajak, utang, dan bertahan hidup, orang-orang berbondong-bondong pergi ke pegadaian sampai harta benda mereka habis,” kata Ben White dalam “Pengalaman Tiga Resesi: Yogyakarta Masa 1930-an, 1960-an, dan 1990-an ”, termuat dalam Dari Krisis ke Krisis.

Pada masa ini pula pegadaian dikukuhkan sebagai perusahaan negara. Selama masa ini pegadaian juga bereksperimen untuk menemukan nasabah dengan memberikan bantuan kepada masyarakat bencana alam atau musibah.

“Bantuan yang diberikan berupa dikembalikannya barang-barang gadaian kepada pemiliknya tanpa memerlukan aturan atau bunga yang berlaku, dan barang-barang jaminan kepada orang miskin yang dipinjamkan,” tulis Tri Wahyuning.

Hingga puluhan tahun setelahnya termasuk masa kemerdekaan, pegadaian masih dipegang oleh negara. Tapi pada tahun 2000-an, kesempatan swasta untuk mengelola pegadaian dibuka kembali. Masa ini juga menunjukkan pertumbuhan jenis pegadaian yang baru, pegadaian syariah.

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama