Menelusuri Oeang Republik Indonesia Daerah (ORIDA)

Peredaran Republik Indonesia dibendung oleh Belanda dengan berbagai cara. Pemerintah daerah berinisiatif mencetak mata uang sendiri.

Seorang penumpang membayar ongkos kepada sopir angkutan.

Setelah resmi beredar pada 30 Oktober 1946, pemerintah Republik Indonesia berupaya mendistribusikan Oeang Republik Indonesia (ORI) secara hati-hati ke berbagai wilayah di Jawa dan Madura. Dari percetakan, petugas memasukkan uang itu ke dalam keranjang-keranjang bekas dan membawanya ke kereta api. Di kereta, pemerintah menempatkan petugas bersenjata lengkap.

Pemerintah Indonesia menerapkan prosedur itu untuk memastikan uang itu bebas dari gangguan tentara NICA. Saat itu, Belanda sedang gigih menguasai kembali Indonesia. Mereka melakukan segala cara untuk memperlemah kedudukan Republik. Strategi mereka menyasar pula segi ekonomi moneter. Antara lain dengan memproduksi mata uang yang dikenal dengan “uang NICA” dan mencegah peredaran ORI

“Ada upaya pihak Belanda-NICA untuk mengacaukan perekonomian dengan cara memalsukan ORI dan memasukkan dan mengedarkan uang NICA (uang merah) ke RI,” ungkap Mohamad Iskandar dalam “Oeang Republik Dalam Kancah Revolusi” termuat di Jurnal MSI, Vol 6, Tahun 2004 .

Masyarakat ikut mendukung peredaran ORI di daerah tentara NICA bercokol. Misalnya di wilayah Cibinong dan Bogor, Jawa Barat. Di sini mereka bertaruh nyawa demi mengedarkan ORI.

“Perjuangan rakyat terutama tentang memasukkan uang ORI ke daerah yang dimiliki oleh Belanda masih juga dilakukan meskipun seribu satu macam gangguan, kadang-kadang dengan siksaan, pembunuhan, dan kesukaan, sebagai kesetiaan kepada Pemerintah Republik,” catat arsip Markas Tentara Brigade Siliwangi, Desember 1946.

Memasuki tahun 1947, situasi di perbatasan wilayah Republik dan Belanda memanas. pertempuran antara pejuang pro-Republik dan sering terjadi meletus. Distribusi ORI ikut tersendat.

Keadaan semakin parah ketika Belanda menggelar Agresi Militer I yang menyebabkan kedudukan Republik di sejumlah wilayah goyah. Belanda berhasil merebut nomor wilayah Republik. Hal ini oleh Perjanjian Renville pada Januari 1948.

Sjafruddin Prawiranegara, orang yang mengusulkan agar pemerintah RI mengeluarkan ORI, telah menduga bahwa peredaran ORI tidak akan berjalan dengan mudah. Dia bilang keluarnya ORI berawal dari perjuangan.

“Keluarnya Uang Republik tidak berarti bahwa kita nanti dapat menggoyang kaki dan hidup senang-senang saja, bahkan sebaliknya sekaranglah baru saatnya untuk bekerja secara teratur dan sistematis,” kata Sjafruddin kepada Ajip Rosidi dalam Sjafruddin Prawiranegara Lebih Takut Kepada Allah Swt .

Inisiatif Daerah

Ketika mengetahui ORI beredar ke wilayah Jawa Barat dan Sumatra, tokoh-tokoh pro-Republik di daerah tersebut mengusulkan agar pemerintah pusat mengizinkan mereka mengeluarkan uang itu sendiri.

Selama menunggu persetujuan pusat, pemerintah Sumatera memulai inisiatif mencetak uang sendiri dengan nama Republik Indonesia Provinsi Sumatera (ORIPS). Emisi pertama tertanggal 11 April 1947, ditandatangani Maklumat Gubernur Sumatra Tengku Mohammad Hasan. Penerbitan uang ini berlandaskan Maklumat Gubernur Sumatra Tengku Mohammad Hasan No. 92/K.O. tertanggal 8 April 1947. ORIPS menjadi Oeang Republik Indonesia Daerah (ORIDA) pertama di Indonesia.

Pemerintah pusat mengetahui dan mendukung penuh penerbitan ini. Nilai tukarnya setara dengan 1 ORI di Jawa. Tapi peredarannya terhadang blokade tentara NICA.

Agresi militer Belanda I yang melanda Pematang Siantar membuat seluruh kegiatan pencetakan ORIPS dipindahkan ke Bukittinggi. Namun dari Bukittinggi inilah pemerintah Republik menerbitkan ORIPS untuk berbagai wilayah lainnya di Sumatera.

“Khusus untuk emisi Bukittinggi, tercatat hingga 1948, ada 13 ORIPS yang meninggal di Sumatera,” tulis Sri Margana dkk. dalam Keindonesiaan dalam Uang: Sejarah Uang Kertas Indonesia, 1945-1953.

Memasuki Agustus 1947, pemerintah Asahan di Sumatera menerbitkan alat pembayaran berupa bon. Secara harfiah bon dapat diartikan sebagai bukti tertulis berupa kertas kecil mengenai peminjaman uang atau barang, catat Darono dkk. dalam Berjuang dengan Uang Mempertahankan dan Memajukan Republik Indonesia: Semangat Juang dan Masyarakat Sumatera Utara.

Menyikapi penerbitan uang atas inisiatif pemerintah setempat, pemerintah pusat secara resmi mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 19/1947 tanggal 26 Oktober 1947. Isinya membolehkan pemerintah daerah tingkat provinsi, karesidenan, dan kabupaten untuk menerbitkan Oeang Republik Indonesia Daerah (ORIDA).

“ORIDA adalah uang kertas atau tanda pembayaran yang sah yang berlaku secara terbatas di daerah tersebut,” tulis Darsono dkk.

Bukan Hanya Uang

Peraturan Pemerintah No. 19/1947 memperjelas kedudukan uang daerah buatan pemerintah setempat. Karena itu, setelah peraturan itu keluar, pemerintah daerah di Jawa dan Sumatera tanpa ragu menerbitkan alat-alat pembayaran sendiri. Bentuknya tak hanya uang. Ada juga bentuk bon, surat tanda penerimaan uang, kupon gerilya, kupon getah, surat mandat, dan tanda pembayaran.

Sebut saja mata uang lokal seperti Uang Republik Sumatera Utara (URISU), Oeang Repoeblik Indonesia Daerah Tapanoeli (ORITA), Uang Republik Daerah Djambi (URIDJA), Uang Republik Indonesia Daerah Aceh (URIDA), Uang Mandat yang dikeluarkan oleh Dewan Pertahanan Daerah Sumatera Selatan, hingga Oeang Kertas Darurat untuk Daerah Banten (OERIDAB).

“ORIDAB merupakan ORIDA pertama yang diterbitkan di Pulau Jawa dengan emisi Serang yang terbit pada Desember 1947,” tulis Sri Margana dkk.

Di Yogyakarta, terbit Surat Tanda Penerimaan Uang untuk Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditandatangani oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Hal yang sama diterbitkan di Surakarta dan ditandatangani Kepala Pemerintah Daerah Surakarta.

Selain uang yang dikeluarkan oleh otoritas, beragam kelompok masyarakat menerbitkan alat pembayarannya masing-masing. Seperti yang dilakukan komunitas pedagang Tionghoa di Kecamatan Limapuluh, Kabupaten Asahan, yang menerbitkan alat pembayaran sendiri atas izin dari pemerintah setempat.

Terkait dengan masa berlaku ORIDA, pemerintah pusat mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 76/1948 pada 13 Desember 1948 yang menyebut masa berlaku ORIDA akan diatur langsung oleh menteri keuangan. Mohamad Iskandar mencatat, ada 21 jenis mata uang dan 27 jenis ORIDA hingga akhir 1949.

Dalam situasi perang, jumlah uang beredar di wilayah Republik Indonesia sulit dihitung dengan tepat. J. Soedradjad Djiwandono dkk. dalam Sejarah Bank Indonesia Periode I: 1945-1959 memperkirakan peningkatan yang cukup signifikan. Peredaran ORI dan ORIDA pada 1946 sebesar Rp323 juta diperkirakan meningkat menjadi Rp6 miliar pada akhir 1949.

ORIDA Banten. (Koleksi Museum Bank Indonesia).

ORIDA Sumatera Karesidenan Lampung. (Koleksi Museum Bank Indonesia).

ORIDA Sumatera Utara. (Koleksi Museum Bank Indonesia).

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama