Kesedihan Kemal Idris "Diasingkan" ke Yugoslavia

Tidak terima dijadikan duta besar, Kemal Idris diangkat oleh Suharto menjadi duta besar di Yugoslavia. Tidak dianggap.

Kemal Idris (kanan) bersama M. Panggabean.

Beograd, Yugoslavia, suatu hari di tahun 1974. Duta Besar Kemal Idris terlibat terinspirasi oleh Menlu Yugoslavia Melos Minie. Perdebatan mereka berkisar tentang penjadwalan ulang utang Indonesia di Yugoslavia. Kemal agar Menlu Yugoslavia dan pimpinannya agar mau menjadwal ulang utang Indonesia.

“Pemerintah Indonesia akan membayar utang itu semampu Indonesia mengembalikan tanpa jumlah dan waktunya karena bergantung pada aturan IGGI,” kata Kemal sambil menggebrak meja, dikutip Rosihan Anwar, Ramadhan KH, dan lain-lain dalam biografi Kemal Idris Bertarung dalam Revolusi.

Kemal menyadari sikap emosionalnya itu salah. Oleh karenanya dia langsung meminta maaf kepada menlu dan pejabat lain yang datang dan mendapatkannya. Namun di luar dugaannya, upayanya tersebut membuahkan hasil. Pemerintah Yugoslavia membuka pembicaraan tentang penjadwalan ulang utang Indonesia.

membicarakan utang bukan bagian dari sebagai duta besar, Kemal melakukan itu sebagai pembuka hubungan Indonesia dengan Yugoslavia. Hubungan kedua negara terjalin baik sejak 1950-an, namun berubah ketika Indonesia berada di bawah Orde Baru.

“Setelah peristiwa tahun 1965, G-30-S/PKI, Indonesia sangat anti komunis. Indonesia kurang simpati terhadap Yugoslavia yang berideologi komunis, menyamakan kedudukannya dengan negara-negara komunis lainnya. Dalam kenyataan penerapan ideologi komunis di Yugoslavia berbeda dengan yang ada di negara lain. Tetapi hubungan menjadi renggang akibat pandangan Indonesia yang berbeda dengan kenyataan yang ada di tengah masyarakat Yugo. Karena itu Yugoslavia tidak setuju jika diperlakukan seperti negara komunis lainnya,” kata Kemal.

Oleh karena itu, salah satu tugas yang dipesankan kepada Kemal oleh Presiden Soeharto adalah memperbaiki hubungan yang rusak itu. Dan untuk hal ini, Kemal berusaha keras tenaga. Selain membicarakan jadwal ulang utang Indonesia, Kemal juga menjalin hubungan baik dengan para pejabat tuan rumah.

Namun, pemerintah Indonesia tidak menghargai jerih jerih payah Kemal. Dalam pembicaraan tentang penjadwalan ulang utang Indonesia itu, Kemal tidak boleh pemerintah Indonesia mengantar delegasi Yugoslavia melakukan balasan ke Jakarta kendati dia yang dipercaya oleh pemerintah Yugoslavia mengatur semuanya. Kemal bahkan juga diminta mengantar. Alasan Pelarangan adalah, Kemal belum lama pulang ke Indonesia.

“Kalau saya tidak diperbolehkan pulang, katakan saja terus terang. Tidak perlu mencari dalih yang bukan-bukan. Toh jabatan duta besar bukan kehendak saya. Kalau kalian tidak senang dengan saya, tarik saya kembali. Besok saya akan kembali,” kata Kemal berang menanggapi alasan Deplu.

Kekesalan Kemal bukan terjadi kali itu saja. Kekecewaan dan kekesalannya juga terjadi ketika Presiden Soeharto berkunjung ke Yugoslavia pada tahun yang sama.

“Selasa, 1 Juli. Pukul 12.30 waktu setempat, Presiden Soeharto dan rombongan tiba di Brioni, Yugoslavia. Terletak di tepi Laut Adriatik, Brioni adalah sebuah pulau tempat peristirahatan Presiden Josef Broz Tito. Di dermaga Brioni Presiden dan Ibu Soeharto disambut oleh Presiden dan Nyonya Tito, Perdana Menteri Bijedic serta pejabat-pejabat tinggi. Di Yugoslavia, Indonesia berhasil memperoleh dukungan Presiden Tito untuk pembangunan beberapa proyek,” tulis buku berjudul Jejak Langkah Pak Harto: 27 Maret 1973-23 Maret 1978.

Sebagai duta besar, Kemal tidak dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan presiden selama di sana. Salah satu hasil, sampai ada acara yang dilakukan di Indonesia.

“Saya merasa karena Sekretaris Militer Pak Harto yang ketika itu dijabat oleh Tjokropranolo kecewa lebih tahu tentang Yugo daripada saya. Semua acara besar tanpa saya bantu mengantarkannya ke beberapa kantor pemerintah Yugo yang terkait. Salah satu acara yang sangat menarik ditemukan pada saat Pak Harto melakukan inspeksi kehormatan Yugo, Pak Harto tidak memberikan hasil pada pasukan panji-panji, sedangkan Presiden Tito terhenti,” kata Kemal.

Ketika kunjungan presiden hampir selesai dan biasanya presiden beramah-tamah dengan warga negara Indonesia setempat, perlakuan terhadap Kemal tetap sama.

“Pada waktu itu Pak Harto tidak memanggil saya, menanyakan pertanyaan situasi politik di Yugo. Karena beliau tidak memerlukan informasi, maka saya pun tidak hadir ke tempat peristirahatan beliau,” kata Kemal.

Ketika akhirnya Kemal dengan berat hati mengunjungi tempat-tempat peristirahatan presiden, itu terjadi karena dia dinasehati Menlu Adam Malik. Tapi lagi-lagi Kemal dibuat kecewa.

“Dalam kenyataannya sambutan dingin yang saya terima. Saya datang seperti orang yang tak berharga di matanya,” sambung Kemal yang sejak awal tak pernah rela menerima penunjukan sebagai duta besar.

Sejak pertama kali mendengar wacana dirinya akan dijadikan duta besar, Kemal selalu menyatakan ketidaksetujuannya.

“Tidak sedikit pun ada yang terlintas dalam pikiran saya akan menjadi duta besar. Saya tidak dididik untuk menjadi duta besar dan belum tentu saya mampu memberikan jabatan tersebut. Tempat saya bukan di luar negeri, karena saya masih dapat berbuat banyak di dalam negeri,” kata Kemal, seperti dikutip Rosihan Anwar dkk.

Maka ketika akhirnya Kemal tetap dijadikan duta besar dengan alasan resmi adanya peremajaan di pimpinan ABRI, dia mengeluarkan unek-uneknya kepada Presiden Soeharto ketika berpamitan. Penjelasan panjang-lebar Kemal toh tak menggoyahkan Soeharto dari pendiriannya. Kemal tetap duta besar untuk Yugoslavia (1972-1976).

Perlakuan buruk yang diterima Kemal selama menjadi dubes belakangan baru diketahui Kemal mengenal. Penunjukannya sebagai tugas besar pembuangan. Tabir pembuangannya itu mulai terbuka ketika kemal menghadap Pangab Jenderal Maraden Panggabean untuk berpamitan.

"(Alasan, red.) Peremajaan pimpinan di Angkatan Bersenjata itu tidak benar, tapi sebenarnya karena ada yang melapor tentang kamu," kata Panggabean pada Kemal, dikutip Rosihan dkk.

Presiden Soeharto memang kerap menunjuk seseorang menjadi duta besar untuk “dijinakkan”.

“Para jenderal yang tidak bisa dimanfaatkannya, atau dikhawatirkan membahayakan kekuasaannya, dengan mudah dialihtugaskan menjadi duta besar dan diparkir di luar negeri. 'Didubeskan', menurut istilah populernya waktu itu," tulis Salim Said dalam Dari Gestapu ke Reformasi.

Kemal bukan satu-satunya jenderal yang “didubeskan”. Dari kalangan pendukung Soeharto ketika mendongkel Sukarno, ada HR. Dharsono dan Sarwo Edhie.

“Mereka satu demi satu dibuang. Sementara Sarwo dibuang pada 1967, Kemal dan Dharsono disingkirkan belakangan. Dipindahkan ke Makassar sebagai Panglima Komando AntarDaerah Wilayah Indonesia Timur pada Januari 1969, Kemal kemudian dilantik sebagai Duta Besar RI untuk Yugoslavia pada September 1972,” tulis tim Majalah Tempo dalam Sarwo Edhie dan Misteri 1965.

Belakangan, ketika pulang ke Indonesia pada 1974, Kemal mendengar dari Pangkopkamtib Laksamana Sudomo bahwa penunjukannya sebagai duta besar merupakan pembuangan.

“Menurut mantan Pangkowilhan itu (Kemal, red.) adalah Sudomo yang kemudian memberi tahu Jenderal Kemal Idris bahwa dia terlempar menjadi Duta Besar di Yugoslavia karena Ali Murtopo mendekati Soeharto mengenai apa yang disebutnya sebagai bahaya yang mengancam sang Presiden dari Kemal,” tulis Salim Said dalam Menyaksikan 30 Tahun Pemerintahan Otoriter Soeharto.

Dalaman Sudomo yang didengar Kemal, Ali Murtopo menyatakan ancaman yang mungkin ditimbulkan oleh Kemal pada Soeharto terkait dengan kepopuleran Kemal di Indonesia Timur kala penuturan Komando Wilayah Pertahanan (Kowilhan) Indonesia Bagian Timur.

“Kemal berhasil membawa rakyat dalam pembangunan. Mereka antusias. Mereka tidak menahan pembangunan. Kemal berhasil kaum muda di Indonesia Bagian Timur. Dia terlalu populer di sana. Popularitas itu diperlukan untuk memperoleh jabatan tertinggi. Dulu dia berani melawan Bung Karno yang sedang berada di puncak kejayaannya. Tentu dia akan berani melawan Soeharto,” kata Sudomo seperti dikutip dari laporan Ali Murtopo, seperti dikutip Rosihan Anwar dkk.

Karena di sanalah apa yang diterima Kemal tidak menyenangkan bahkan sejak awal ketika baru akan berangkat ke Yugoslavia. Paspor Kemal dipersulit oleh Deplu karena pengajuannya harus menyertakan surat keterangan tidak terlibat G30S/PKI. Hal itu membuat marah.

Saya kira perjuangan saya telah cukup untuk menjadi saya tidak harus dimintai surat keterangan tidak terlibat PKI. Bahkan sekiranya Bapak Presiden merasa ragu terhadap sikap dan pendirian saya, beliau tidak menunjuk saya menjadi kepala perwakilan negara RI di Yugoslavia. Karena itu lebih baik saya dan keluarga tidak perlu berangkat jika harus melengkapi surat keterangan itu," kata Kemal.

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama