Dari Swasembada Beras ke Swasembada Pangan

Orde Baru habis-habisan mengejar target swasembada beras. Masalah lain telah muncul. Beralih ke swasembada pangan.

Petani di Bantul, Yogyakarta.

Rencana pemerintah beras sebesar 1-1,5 juta ton menuai pro-kontra. Petani menilai impor beras akan membuat harga jatuh saat panen raya. Sementara pemerintah menyatakan bahwa stok telah mencapai titik terendah dalam sejarah. Rencana kemudian memunculkan kenangan tentang swasembada beras masa Orde Baru.

Swasembada beras pernah tercapai pada 1984–1988. Tak ada lagi beras impor. Produksi beras Indonesia berlebih berkat intensifikasi dan perluasan lahan. Tapi itu bukan berarti memecahkan segala masalah pangan di Indonesia. Bahkan, pemerintah Orde Baru pun menyadari kesulitan mempertahankan swasembada sehingga fokusnya.

“Pada akhir tahun 1988 fokus kebijakan pemerintah lagi pada intensifikasi dan memperluas lahan lagi, menentukan pengelolaan pertanian dan teknologi,” kata Hikmah Rafika Mufti, Analis Muda Bidang Pelestarian Kebudayaan di Kemenko PMK, yang pernah dilakukan Kebijakan Pangan Orde Baru dan Nasib Kaum Petani Produsen Beras tahun 1969–1988.

Tapi hingga saat ini swasembada beras sering didengung-dengungkan sebagai capaian kebanggaan Orde Baru. Sebab swasembada “Telah situasi negeri Indonesia, yang semula dikenal sebagai pengimpor terbesar di dunia menjadi negeri yang mampu bersembada bahkan mampu mengeskpor beras ke negeri,” kata Soekartadasar dalam “Beberapa Perubahan Men Pasca Swasembada Beras”, termuat dalam Prisma No. 5 , 1993.

Capaian swasembada beras juga membuat Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) menganugerahi Indonesia medali penghargaan di Roma pada 1985. Presiden Soeharto menerima langsung medali itu dan mendapat kesempatan berpidato.

“Jika pembangunan pangan kami dapat dikatakan mencapai keberhasilan, maka hal itu merupakan kerja raksasa dari suatu bangsa secara keseluruhan,” kata Soeharto, seperti dikutip soeharto.co.

Tapi swasembada tak bertahan lama. Produksi beras Indonesia berkurang setiap tahunnya sejak 1985. “Kenaikan produksi beras 1983–1984 sebesar 7,8%, 1984–85 turun menjadi 2,3%, 1985–86 turun lagi menjadi 1,7% dan 1986–87 diperkirakan hanya 0, 7%,” tulis Sjofjan Asnawi dalam “Peranan dan Masalah Irigasi dalam Mencapai dan Melestarikan Swasembada Beras”, termuat dalam Prisma No. 2, 1988.

Swasembada beras juga tanpa soal. Swasembada membutuhkan upaya panjang dan pembiayaan besar. “Misi swasembada beras bagi Indonesia serupa dengan misi Apolo ke bulan bagi Amerika Serikat. Swasembada beras relatif mudah untuk direncanakan namun jauh lebih rumit dan sukar untuk dicapai,” kata Radius Prawiro dalam Pergulatan Indonesia Membangun Ekonomi.

Swasembada telah diupayakan dan digaungkan sebelum Orde Baru memulainya. “Di bidang produksi, beberapa program swasembada dilaksanakan dalam tahun 50–60-an,” kata L.A. Mears dan S. Moeljono dalam “Kebijaksanaan Pangan”, termuat dalam Ekonomi Orde Baru suntingan Anne Booth dan Peter McCawley.

Beberapa program swasembada beras antara lain Rencana Kemakmuran Kasimo 1952–1956, Padi Sentra 1959–1962, Demonstrasi Massal 1963–1964, dan Bimbingan Massal (Bimas) 1964–1965. Namun, tak satu pun program tersebut berhasil mencapai target swasembada.

Masa Orde Baru fokus perhatian terhadap swasembada beras. Target ini terangkum dalam setiap Pembangunan Lima Tahun (Pelita). Untuk mencapainya, pemerintah berupaya secara khusus mengejar program Bimas, menggelar program Intensifikasi Massal (Inmas) sejak 1969, mengenalkan program Intensifikasi (Insus) pada 1980, dan menggalakan program Keluarga Berencana (KB).

Orde Baru swasembada beras karena beberapa hal. “Hal yang terutama, beras adalah makanan pokok bagi orang Indonesia,” kata Radius. Selama dekade 1960–1970-an, 60% sumber karbohidrat orang Indonesia berasal dari beras. Kebutuhan protein pun diambil dari beras. Sarapan, makan siang, dan makan malam orang Indonesia harus ada olahan berasnya.

“Pemerintah sering mengambil masyarakat untuk memakan bahan makanan lain seperti roti, jagung, sagu, singkong, dan bahkan beras yang terbuat dari tepung terigu. Namun, rakyat tidak disukai,” kata Radius.

Secara sosial, beras juga dianggap sebagai pusat hubungan pertalian sosial. Orang syukuran atau slametan akan menyediakan beras untuk para tetamunya. Orang berterima kasih kepada sesama dengan memberikan beras. Orang selesai mengerjakan gotong royong akan berusaha dengan beras.

Selain itu, beras pun digunakan sebagai alat tukar. Peranan sebagai pengganti uang dikukuhkan lagi oleh pemerintahan Sukarno dan tahun-tahun awal pemerintahan Soeharto, ketika merupakan bagian dari kompensasi pegawai negeri, kata Radius.

Karena itulah, kelangkaan beras menjadi pengalaman menakutkan bagi orang Indonesia. Kenyataan itu mendorong Orde Baru mengejar target swasembada habis-habisan. Produksi beras berhasil naik tahun demi tahun. Hingga tercapailah swasembada pada tahun 1984.

Setelah target swasembada tercapai, masalah baru justru muncul. Misalnya, kualitas berasnya
ternyata sangat rendah. Kuantitas tinggi, tapi kualitas rendah. “Terjadi peningkatan produksi ditambah dengan kualitas yang tidak bagus, otomatis menjatuhkan harga beras,” kata Hikmah. Para petani tak mendapatkan keuntungan apapun dari surplus beras.

Jauh hari sebelumnya, Frans Seda, mantan Menteri Perkebunan (1964) dan Menteri Pertanian (1966), menyatakan keraguannya pada program swasembada. “Saya kira masalah pangan ini terletak pada kemampuan swasembada. Dalam sistem ekonomi uang, yang penting adalah kemampuan kita meningkatkan pendapatan,” kata Seda dalam Prisma, 9 September 1980.

Menurut Seda, pangan memang harus tersedia. Tapi tak harus melalui swasembada. “Jika masyarakat memiliki tingkat pendapatan yang baik, dia akan mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri,” kata Seda.

Anne Booth, pakar sejarah ekonomi Orde Baru, juga telah memprediksi swasembada tak bertahan lama. Acuannya pada tingkat produksi beras yang terus menurun sejak swasembada.

Selain itu, lahan pertanian juga menyusut sebagai buntut perubahan paradigma pemerintah dari pertanian ke industri pada 1988. Ini membuat program swasembada justru akan berbiaya lebih mahal daripada impor.

“Mungkin lebih ekonomis untuk tergantung pada impor daripada mahalnya dalam program pembangunan infrastruktur yang di luar Jawa untuk meningkatkan produksi domestik,” tulis Anne Booth dalam “Pembangunan Pertanian”, termuat dalam Prisma No. 2, 1990.

perhatian terhadap kesulitan ini, Presiden Soeharto pun fokusnya pada program perhatian pangan. Dia kembali pada gerakan keanekaragaman pangan yang telah lama dicanangkan. Pada 1993, dia bersama istrinya mencanangkan gerakan “Aku Cinta Makanan Khas Indonesia”.

Menteri-menterinya ikut mendukung gerakan itu. Mereka berupaya makan pecel dan minum cendol ketika rapat di Istana. Pencanangan gerakan ini juga ditandai dengan beralihnya sebutan swasembada menjadi swasembada pangan.

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama